LAHAT, SUARA PANCASILA.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lahat, Dr. Ir. H. Izromaita, M.Si., melakukan evaluasi kinerja di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lahat, Rabu (15/07/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lahat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya bergantung pada Bapenda, tetapi juga membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Menurutnya, Bapenda memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penghimpunan pendapatan yang akan kembali dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Koordinasi dan sinergi yang kuat merupakan kunci keberhasilan. Bapenda harus mampu bekerja secara kolaboratif dengan seluruh OPD agar target pendapatan daerah dapat tercapai secara optimal,” ujar Izromaita.
Selain menekankan pentingnya kolaborasi, Sekda juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Bapenda agar terus meningkatkan disiplin kerja dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia menilai disiplin tidak hanya diukur dari kehadiran, tetapi juga dari integritas, tanggung jawab, dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Izromaita kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lahat dalam menciptakan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli). Ia meminta seluruh jajaran Bapenda memberikan pelayanan yang transparan, profesional, dan akuntabel kepada masyarakat.
“Saya minta tidak ada pungli dalam bentuk apa pun. Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan integritas dan profesionalisme. Tidak ada toleransi terhadap setiap bentuk penyimpangan,” tegasnya.
Melalui evaluasi kinerja ini, Pemerintah Kabupaten Lahat berharap jajaran Bapenda semakin solid dalam meningkatkan kinerja organisasi, mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Penguatan kinerja tersebut diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani masyarakat.
