Kabupaten Lahat Terpuruk, Rapor Merah Jadi Catatan Kepemimpinan Bursah Zarnubi sebagai Ketua APKASI

LAHAT, SUARA PANCASILA.ID – Posisi terbawah Kabupaten Lahat dalam penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2025 memicu desakan evaluasi terhadap kepemimpinan Bupati Bursah Zarnubi. DPRD Sumatera Selatan dan kalangan aktivis antikorupsi menilai hasil tersebut harus menjadi alarm serius untuk membenahi tata kelola pemerintahan hingga ke tingkat organisasi perangkat daerah (OPD).

Berada paling bawah dari seluruh kabupaten/kota di Sumsel, hasil tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai kualitas tata kelola pemerintahan dan efektivitas kepemimpinan Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Anggota DPRD Sumsel Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel VII yang meliputi Kabupaten Lahat, Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam, David Hardianto Aljufri, menilai hasil penilaian tersebut harus menjadi perhatian serius kepala daerah. Seluruh catatan dan rekomendasi KPK harus dijadikan bahan evaluasi, mulai dari tingkat pimpinan daerah hingga organisasi perangkat daerah (OPD).

Bacaan Lainnya

Politisi Partai Golkar itu meminta Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah (Sekda) mengambil peran aktif dalam mengawal pembenahan tata kelola pemerintahan.

“Menurut hemat kami, apa pun yang menjadi catatan KPK merupakan rekomendasi yang harus dipatuhi oleh Pemerintah Kabupaten Lahat. Saran kami sederhana, hasil MCP 2025 ini harus menjadi bahan monitoring bagi kepala daerah, dalam hal ini bupati dan wakil bupati, serta Sekda Lahat,” kata David, Kamis (19/11/2026).

Ia berharap hasil penilaian tersebut menjadi tolok ukur perbaikan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, Kabupaten Lahat tidak kembali menempati posisi terbawah pada penilaian berikutnya. “Kami berharap ke depan Kabupaten Lahat tidak lagi menjadi daerah dengan posisi paling bawah. Apa yang direkomendasikan KPK harus diperbaiki, baik secara keseluruhan maupun pada setiap OPD,” ujarnya.

Sorotan serupa disampaikan Pengamat Politik Sumsel, Ade Indra Chaniago. Ia menilai posisi terbawah dalam penilaian MCP KPK merupakan peringatan serius terhadap kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Lahat.

Menurut Ade, pemerintah daerah tidak seharusnya berlindung di balik alasan keterlambatan input data atau ketidaklengkapan administrasi. Sebab, pelaporan, dokumentasi, pengawasan, dan pemenuhan indikator merupakan bagian penting dari sistem akuntabilitas pemerintahan.

“Ketika pelaporan, dokumentasi, pengawasan, dan pemenuhan indikator tata kelola tidak berjalan baik, publik berhak mempertanyakan seberapa kuat sesungguhnya sistem pengendalian pemerintahan di daerah tersebut,” tegas Ade.

Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada OPD. Bupati sebagai kepala daerah memiliki tanggung jawab memastikan koordinasi birokrasi, pengawasan internal, dan pelaksanaan program pencegahan korupsi berjalan efektif.

Ade juga menyoroti peran Sekda dan Inspektorat dalam memastikan seluruh perangkat daerah memenuhi standar tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, MCP KPK memang bukan vonis bahwa suatu daerah melakukan tindak pidana korupsi. Namun, posisi terbawah menjadi alarm bahwa sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Lahat perlu dievaluasi secara serius.

“Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk memoles capaian pembangunan, sementara aspek transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas justru tertinggal,” katanya.

Ade mendesak Bupati Lahat melakukan evaluasi terhadap OPD, Sekda, dan fungsi pengawasan internal. Pemerintah daerah juga diminta membuka secara transparan indikator yang belum terpenuhi, penyebab rendahnya penilaian, pihak yang bertanggung jawab, serta target penyelesaiannya.

“Kalau Lahat berada di peringkat paling bawah, yang dibutuhkan bukan retorika untuk membantah, melainkan keberanian untuk mengakui kelemahan, mengevaluasi pejabat, dan membuktikan perbaikan dengan kerja nyata,” pungkasnya.

Sorotan berikutnya datang dari Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI), Feri Kurniawan. Ia menilai rapor merah Pemkab Lahat dalam MCP KPK mencerminkan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan, terutama pada aspek pencegahan korupsi.

Menurut Feri, penilaian MCP seharusnya menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk membangun tata kelola yang bersih dan transparan. Rendahnya hasil penilaian menunjukkan masih adanya aspek yang harus segera dibenahi.

“Hematnya menurut kami penilaian monitoring KPK itu mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Kalau Pemkab Lahat mendapat nilai paling rendah, jelas ada yang salah dalam tata kelola itu. Sama artinya Pemkab Lahat menjadi yang paling rawan terjadinya korupsi,” tegasnya.

Feri mengatakan Bursah Zarnubi sebagai kepala daerah wajib melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD, Sekda, dan fungsi pengawasan internal. “Jelas ini tanggung jawab Bupati. Kalau sudah ada penilaian dan mendapat rapor merah, bupatinya jangan hanya diam. Karena selama ini justru kegiatannya banyak yang seremoni. Harusnya kalau peka dengan penilaian ini, kepala daerah bisa melakukan radical break untuk mengevaluasi seluruh kinerja OPD,” jelasnya.

Hal senada disampaikan pegiat antikorupsi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumsel, Nunik Handayani. Ia mengingatkan agar hasil penilaian tersebut tidak dianggap sepele atau sekadar persoalan administrasi. “Jangan anggap sepele karena hanya masalah administrasi, karena administrasi publik yang baik itu menjadi fondasi penting bagi good governance,” tukasnya.

Ia berharap penilaian MCP KPK menjadi momentum bagi Bupati Lahat untuk segera melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan.Sebelumnya, hasil penilaian MCP KPK 2025 menunjukkan mayoritas OPD di lingkungan Pemkab Lahat masih memperoleh nilai merah pada sejumlah aspek pencegahan korupsi.

Indikator penilaian MCP meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen aparatur sipil negara (ASN), pengelolaan barang milik daerah, serta penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Hasil tersebut terungkap dalam rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi program pemberantasan korupsi serta tindak lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) di lingkungan Pemkab Lahat. Kegiatan itu dihadiri Bupati Lahat, jajaran pemerintah daerah, dan anggota DPRD Lahat.

Dalam forum tersebut, perwakilan KPK mengungkapkan Kabupaten Lahat yang dipimpin Ketua APKASI itu berada di urutan terakhir dalam penilaian MCP 2025 di Sumsel. 

suarapancasilaid'

Pos terkait