Bonus demografi sering disebut sebagai jendela emas pembangunan. Ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia nonproduktif, sebuah daerah memiliki peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Namun sejarah juga menunjukkan bahwa bonus demografi bukanlah jaminan keberhasilan. Tanpa kebijakan yang tepat, ia justru dapat berubah menjadi sumber persoalan sosial berupa pengangguran, ketimpangan, dan frustrasi generasi muda.
Pertanyaan ini menjadi relevan ketika melihat kondisi ketenagakerjaan pemuda di Kabupaten Purwakarta.
Data Badan Pusat Statistik dalam publikasi Statistik Pemuda Kabupaten Purwakarta 2022-2024 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka pemuda pada tahun 2024 mencapai 18,36 persen. Artinya, dari setiap 100 pemuda yang masuk dalam angkatan kerja, sekitar 18 orang masih menganggur.
Angka tersebut memang menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 20,11 persen pada 2023 dan 20,40 persen pada 2022. Namun jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka secara umum di Purwakarta yang berada pada kisaran sekitar tujuh hingga delapan persen, kesenjangan tersebut masih cukup besar.
Dengan kata lain, tingkat pengangguran pemuda hampir dua kali lebih tinggi dibandingkan rata rata pengangguran penduduk usia kerja secara keseluruhan.
Fenomena ini sebenarnya bukan hanya persoalan lokal. Di tingkat nasional, Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa kelompok usia muda secara konsisten memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Hal yang sama juga terlihat di Provinsi Jawa Barat yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat industri nasional.
Namun kondisi tersebut menjadi lebih penting untuk diperhatikan di tingkat daerah. Sebab pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja muda.
Ujian Awal Kepemimpinan Daerah
Dalam konteks politik lokal Purwakarta, persoalan ini juga menjadi bagian dari ujian awal bagi pemerintahan Bupati Saepul Bahri Binzein yang dikenal sebagai Om Zein.
Dalam visi pembangunan daerah yang dikenal dengan slogan Purwakarta Istimewa, pemerintah daerah menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu agenda utama pembangunan.
Secara konseptual arah kebijakan ini cukup relevan dengan tantangan pembangunan saat ini. Daerah tidak lagi cukup hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga harus memperkuat kualitas manusia sebagai motor pertumbuhan ekonomi.
Namun setelah sekitar satu tahun pemerintahan berjalan, tantangan ketenagakerjaan pemuda masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar.
Selama ini pembangunan daerah masih cukup kuat berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur. Pembangunan jalan, fasilitas publik, dan berbagai proyek pembangunan memang penting sebagai fondasi aktivitas ekonomi daerah.
Akan tetapi pembangunan fisik tidak secara otomatis menciptakan kesempatan kerja bagi generasi muda.
Persoalan pengangguran pemuda lebih berkaitan dengan faktor yang lebih mendasar seperti keterampilan kerja, akses terhadap pelatihan, keterhubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri, serta dukungan terhadap kewirausahaan generasi muda.
Tanpa kebijakan yang secara khusus menargetkan persoalan tersebut, pembangunan ekonomi berisiko tidak sepenuhnya inklusif.
Ketika Bonus Demografi Menjadi Tantangan
Dalam konteks yang lebih luas, persoalan pengangguran pemuda berkaitan langsung dengan masa depan bonus demografi Indonesia.
Generasi muda hari ini merupakan kelompok usia produktif yang akan menentukan arah ekonomi daerah dalam satu hingga dua dekade ke depan. Jika mereka tidak terserap dalam kegiatan ekonomi yang produktif, maka potensi demografi yang seharusnya menjadi kekuatan pembangunan justru dapat berubah menjadi beban sosial.
Dalam berbagai pengalaman negara berkembang, tingginya pengangguran pemuda sering kali berkorelasi dengan meningkatnya ketimpangan sosial, instabilitas ekonomi, bahkan ketegangan politik.
Karena itu pengangguran pemuda tidak boleh dipandang sekadar sebagai angka statistik. Ia merupakan indikator penting yang menunjukkan sejauh mana kualitas kebijakan pembangunan.
Dari Narasi ke Kebijakan Nyata
Visi Purwakarta Istimewa tentu merupakan gagasan pembangunan yang ambisius. Namun dalam praktik pemerintahan, visi besar hanya akan memiliki arti jika diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret dan terukur.
Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan yang secara langsung menyasar generasi muda, mulai dari memperluas program pelatihan kerja, membangun kemitraan dengan sektor industri, hingga membuka ruang bagi tumbuhnya kewirausahaan pemuda.
Tanpa langkah langkah tersebut, bonus demografi berisiko menjadi peluang yang terlewatkan.
Pada akhirnya, masa depan Purwakarta tidak hanya ditentukan oleh pembangunan hari ini, tetapi oleh seberapa besar ruang yang diberikan kepada generasi mudanya untuk bekerja, berinovasi, dan berkontribusi bagi daerahnya.
Jika ruang itu terbuka, bonus demografi dapat menjadi berkah pembangunan. Namun jika tidak, ia bisa berubah menjadi tantangan sosial yang jauh lebih besar di masa depan.
Agra D. Raksa
Penulis adalah Pengamat Sosial di Purwakarta.
