BARITO UTARA, SUARAPANCASILA.ID – Rasa tak percaya, mengherankan entahlah apa lagi kata-kata yang pas untuk menyikapi kondisi Pemerintah Desa Datai Nirui Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, karena sudah setahun lebih roda pemerintahan tidak beroperasi atau lumpuh, hal tersebut terjadi karena selain Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa, (ADD) serta instrumen Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak tersalurkan satu rupiahpun ke desa tersebut. Terakhir pencairan jenis dana-dana tersebut pada bulan Oktober 2022.
Selama tahun 2023 sampai 2024 Pemerintah Desa Datai Nirui tidak menerima anggaran tersebut, sehingga hak-hak warga desa ini tak terpenuhi.
Naek Marusaha Kepala Desa Detai Nirui yang menjabat sejak Juli 2022, menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena ada oknum-oknum yang diduga bekerjasama untuk memberhentikan dirinya, menurutnya ada juga upaya dari tekanan politik untuk menjatuhkannya setelah dua bulan dirinya mulai menjabat.
Disampaikan Naek Marusaha dia telah banyak dan cukup panjang melakukan berbagai upaya koordinasi mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten hingga provinsi Kalimantan Tengah. Bahkan hingga berita ini rilis Kepala Desa Datai Nirui setidaknya sudah 26 hari berada di Jakarta melakukan upaya ke pemerintah pusat agar roda pemerintahan serta hak warganya didapatkan kembali seperti sediakala.
Jangan ditanya soal rasa terhadap Naek Marusaha tentang kondisi desa yang ia pimpin. Melalui sambungan telpon selularnya, pernah menjawab wawancara Pemred suarapancasila.id, Rehanudin Akil, pada 21 Maret 2024 lalu.
Dalam sesi wawancara tersebut Naek Marusaha selaku Kades sangat terpukul sebab pelayanan terhadap warganya berupa roda pemerintahan menjadi lumpuh. Apalagi warga Desa Datai Nirui ada pula yang mengalami stunting.
“Mohon bantu saya, sebarkan suara dan kelurahan warga desa saya melalui media bapak,” kata Naek Marusaha dalam sambungan telepon seluler.
Selaku mantan anggota TNI sosok Kades Naek Marusaha tidak pernah mau menyerah begitu saja. Bahkan ia bertekad telah melapor ke Kemendagri hingga presiden tentang kondisi desanya.
“Demi tegaknya rasa keadilan bagi masyarakat Desa Datai Nirui dan dapat menjadi sebuah jaminan bagi perwujudan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Ujar Naek Marusaha yang juga mantan prajurit Kostrad Devisi 1 Batalion Linud 431/SSP Satria Setia Perkasa.
Dirinya ke Istana Negara Jakarta, bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan aduan kepada Presiden Joko Widodo, sudah satu tahun lebih dirinya memperjuangkan hak warga dan hak Desanya.
“Mohon bantuan Bapak Presiden untuk dapat membantu kami dalam menuntut hak-hak kami sebagai warga Negara Indonesia,” harapnya.
“Desa kami Lumpuh tak beroperasi sejak tahun 2023 hingga saat ini, penyebabnya adalah tidak adanya Dana Desa yang tersalurkan sama sekali, sehingga operasional dan program-program yang telah disusun dan direncanakan tidak dapat dijalankan.”tegas Naek sesaat keluar gedung Istana Jakarta, Senin, (1/4/2024) kemarin.
Naek Marusaha yang terpilih sebagai Kepala Desa secara mutlak dan sah, tidak dapat memenuhi tugasnya sebagaimana amanat Undang-undang.
“Saya sebagai Kepala Desa yang dipilih secara mutlak tidak dapat memenuhi hak masyarakat saya yang ditegaskan dalam Pasal 68 ayat (1) UU 6/2014 tidak dapat terpenuhi,” cetusnya.
Dilanjutkan Naek bahwa dampak dari kejadian itu banyak hak masyarakat yang tak dapat terpenuhi.
“Yang berdampak juga pada Hak-hak kesehatan, hak-hak BLT, hak pelaksanaan Pembangunan Desa, Hak -hak pembinaan kemasyarakatan Desa,
Hak-hak pemberdayaan masyarakat Desa. Hak-hak memperoleh pelayanan yang sama dan adil. Serta Hak-hak kami sebagai perangkat Desa,” bebernya.
Diketahui perjuangan Naek ke Jakarta sudah 26 hari sejak tanggal 6 bulan Maret 2024, kedatangannya ke Jakarta bukan hanya kali ini, dirinya juga pernah ke Jakarta pada bulan April 2023, upaya-upaya yang dirinya tempuh juga dirasa panjang, mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan anggota Dewan di Kalimantan Tengah namun juga belum membuahkan hasil.(*)
