SAWAHLUNTO (SUMBAR) SUARA PANCASILA.ID —Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi, Walikota Sawahlunto Riyanda Putra Sip dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Arif Ardiyanto menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Rencana Aksi Kolaborasi Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi pada (7 /19/2025) di Balaikota Sawahlunto.
Penandatanganan MoU ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Pemko Sawahlunto dan BPKP dalam membangun sistem pengawasan terpadu yang efektif. Riyanda Putra menekankan bahwa kerja sama ini bukan hanya sekedar administratif, tapi merupakan kemitraan strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“BPKP menjadi mitra penting dalam memastikan roda birokrasi berjalan dengan transparan dan efisien. Pendampingan dan pengawasan yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memperkuat sistem agar semakin adaptif, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” kata Walikota Riyanda.
Melalui MoU ini, Pemko Sawahlunto dan BPKP sepakat untuk memperkuat integritas birokrasi daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan langkah ini, diharapkan Pemko Sawahlunto dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Walikota Riyanda juga mengapresiasi peran BPKP dalam membantu Pemko Sawahlunto meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. “Kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sawahlunto,” kata Walikota Riyanda.
Dengan penandatanganan MoU ini, Pemko Sawahlunto dan BPKP berkomitmen untuk bekerja sama dalam membangun sistem pengawasan terpadu yang berbasis pencegahan dan pendampingan berkelanjutan. Dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
