Oleh: Sudarnanto, SE
BOJONEGORO (JATIM) SUARAPANCASILA.ID- Bojonegoro kembali mencatatkan produksi gabah kering giling yang tinggi, mencapai sekitar 886 ribu ton pada 2025. Capaian ini menegaskan posisinya sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Timur. Namun di balik angka tersebut, persoalan lama belum juga terselesaikan: kesejahteraan petani belum ikut terangkat.
Setiap panen raya, harga gabah justru anjlok, bahkan kerap berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di sisi lain, harga beras di tingkat konsumen tetap tinggi. Petani menjual murah, masyarakat membeli mahal.
Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam rantai pasok pangan. Surplus produksi yang seharusnya menjadi kekuatan ekonomi, justru berubah menjadi tekanan bagi petani.
Rantai Distribusi Belum Efisien
Masalah utama terletak pada distribusi yang panjang dan tidak efisien. Dominasi perantara membuat selisih harga antara petani dan konsumen semakin lebar.
Selain itu, intervensi pemerintah masih sering bersifat reaktif dan belum didukung data harga yang memadai. Akibatnya, kebijakan stabilisasi kerap terlambat dan kurang tepat sasaran.
Perumda Belum Maksimal
Di tengah kondisi tersebut, Perumda Pangan Mandiri Bojonegoro seharusnya bisa menjadi solusi. Namun, perannya hingga kini belum optimal dan belum memiliki diferensiasi yang jelas dengan Bulog. Padahal, Perumda tidak perlu menggantikan peran nasional, melainkan mengisi celah di tingkat lokal, terutama dalam penyerapan hasil panen dan distribusi.
Perlu Reposisi Strategis
Perumda perlu direposisi sebagai agregator hasil pertanian lokal. Kehadirannya penting saat panen raya untuk menyerap gabah langsung dari petani dengan harga yang wajar.
Selain itu, penguatan distribusi berbasis pasar tradisional dan pedagang kecil perlu dilakukan untuk memperpendek rantai pasok. Pendekatan semi-digital yang sederhana juga dapat diterapkan untuk mempercepat transaksi.
Kemitraan dan Data Jadi Kunci
Kemitraan dengan petani melalui kontrak tanam berbasis klaster perlu diperkuat agar memberikan kepastian harga dan mengurangi risiko produksi.
Di sisi lain, pengambilan kebijakan harus berbasis data. Sistem pemantauan harga harian menjadi penting agar intervensi pemerintah lebih tepat waktu dan efektif.
Jangan Salah Arah
Perumda juga perlu fokus pada fungsi inti dan menghindari ekspansi usaha tanpa keunggulan kompetitif. Diversifikasi yang tidak terukur justru berpotensi menjadi beban keuangan daerah.
Penutup
Persoalan pangan tidak hanya soal produksi, tetapi juga distribusi dan tata kelola. Bojonegoro tidak kekurangan hasil pertanian, tetapi masih menghadapi tantangan dalam pengelolaannya.
Perumda Pangan Mandiri Bojonegoro memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari solusi. Namun tanpa pembenahan yang serius, surplus pangan akan terus menjadi paradoks: melimpah di sawah, tetapi belum menyejahterakan petani.
Dewan Pakar Kebijakan Publik Yayasan Teras Center Nusantara
