BREBES (JATENG), SUARAPANCASILA.ID – Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menemui langsung sejumlah mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di Alun-Alun Brebes, Senin (22/6/2026). Di tengah situasi yang sempat memanas, Paramitha memilih duduk lesehan bersama mahasiswa untuk mendengarkan aspirasi sekaligus menjelaskan berbagai program pembangunan yang tengah dijalankan Pemerintah Kabupaten Brebes.
Aksi yang digelar Aliansi Mahasiswa Brebes itu membawa 10 tuntutan, mulai dari evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penanganan sampah, hingga evaluasi terhadap sejumlah program pemerintah daerah.
Sebelum Bupati tiba, mahasiswa telah berdialog dengan Wakil Bupati Wurja, Sekretaris Daerah Tahroni, Wakil Ketua DPRD Brebes Moh Iqbal Tanjung, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Tak lama kemudian, Paramitha datang bersama Ketua DPRD Brebes Moh Taufiq, Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, dan sejumlah anggota DPRD.
Situasi sempat memanas ketika petugas keamanan menyemprotkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk memadamkan ban yang dibakar massa aksi. Tindakan tersebut memicu reaksi seorang warga yang menolak aksi pembakaran ban hingga nyaris terjadi adu jotos dengan mahasiswa. Berkat kesigapan aparat kepolisian, ketegangan berhasil diredam sehingga situasi kembali kondusif.
Di tengah suasana tersebut, Paramitha memilih mendekati mahasiswa dan duduk bersila di atas tikar yang telah disiapkan. Dialog terbuka yang berlangsung lebih dari satu setengah jam itu menjadi ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan mahasiswa untuk membahas berbagai persoalan yang disampaikan dalam aksi.
Dalam dialog tersebut, Paramitha menegaskan bahwa tidak seluruh tuntutan mahasiswa menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Dari 10 tuntutan ini kan tidak semua menjadi kewenangan daerah, ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, seluruh aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Brebes pada dasarnya telah masuk dalam agenda kerja pemerintah. Penanganan sampah, misalnya, sedang diprioritaskan melalui penguatan sistem pengelolaan beserta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Evaluasi terhadap berbagai program unggulan daerah juga terus dilakukan.
“Semua tuntutan untuk kami ini, sebenarnya sedang proses pelaksanaan,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Brebes Moh Taufiq menyatakan lembaganya menerima aspirasi mahasiswa dan berkomitmen menindaklanjuti tuntutan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Kami sepakat ya semua aspirasi ini. Kita tindak lanjuti,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Paramitha juga memaparkan sejumlah upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan kemampuan APBD.
Ia mengatakan pemerintah daerah berhasil mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, termasuk untuk percepatan pembangunan dan perbaikan sejumlah ruas jalan provinsi yang berada di wilayah Brebes.
Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur. Bahkan, alokasi APBD tetap diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Selain pembangunan infrastruktur, Paramitha juga menyampaikan upaya pemerintah daerah menarik investasi guna menciptakan lapangan kerja baru. Salah satunya melalui proyek mega farm sapi perah terintegrasi yang dikembangkan PT Global Dairi Bersama, bagian dari Grup Djarum.
Proyek yang berdiri di atas lahan sekitar 710 hektare tersebut ditargetkan mampu menampung hingga 30.000 ekor sapi perah dengan kapasitas produksi sekitar 180.000 ton susu per tahun. Investasi tersebut diharapkan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat Brebes.
Di sektor perdagangan, Paramitha mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes juga terus membuka peluang pasar ekspor. Salah satunya melalui komunikasi dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Italia, Junimart Girsang, yang menjajaki pengembangan akses pasar Eropa bagi komoditas unggulan Brebes seperti bawang merah dan telur asin.
Menutup dialog, Paramitha mengajak mahasiswa tidak hanya menyampaikan kritik dan aspirasi, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam membangun Kabupaten Brebes.
“Untuk itu, kami berharap mahasiswa tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga turut memberikan masukan dan saran untuk kemajuan Pemerintah Kabupaten Brebes,” tuturnya.
Sebagai bentuk komitmen bersama, Bupati dan Ketua DPRD kemudian menandatangani pernyataan sikap yang diajukan mahasiswa. Setelah dialog selesai, massa aksi membubarkan diri secara tertib bertepatan dengan berkumandangnya azan Magrib.
