ASAHAN(SUMUT),SUARAPANCASILA.ID | Gelombang kekecewaan terhadap kinerja kehumasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Tanjung Balai mencapai puncaknya. Sikap tertutup dan perlakuan diskriminatif yang ditunjukkan oleh Humas Lapas, Abdul Haris Tarigan, dinilai telah mencoreng institusi Kemenkumham dan memicu amarah elemen pemuda serta mahasiswa.
Ketegangan ini memuncak pada aksi demonstrasi yang digelar di depan pintu gerbang Lapas Kelas II B Tanjung Balai pada Selasa, 11 Februari kemarin. Puluhan aktivis turun ke jalan menyuarakan bobroknya komunikasi publik di lembaga tersebut. Namun, alih-alih mendapatkan jawaban yang substantif, para demonstran justru merasa diperlakukan secara diskriminatif oleh pihak Humas.
Sekretaris Jenderal (Sekjend) Sapma Pemuda Pancasila Kabupaten Asahan, Azhari Munthe,mengecam keras sikap Abdul Haris Tarigan yang dianggap pengecut dan pilih kasih.
“Aksi para rekan aktivis pada 11 Februari kemarin adalah bukti nyata bahwa ada sumbatan komunikasi yang parah. Humas Lapas, saudara Abdul Haris Tarigan, bukannya membuka ruang dialog yang adil, malah menunjukkan sikap diskriminatif dengan hanya mau meladeni pihak-pihak yang dinilai ‘aman’ bagi mereka. Ini adalah penghinaan terhadap gerakan aktivis!” tegas Azhari Munthe.
Azhari menilai bahwa Abdul Haris Tarigan telah gagal total dalam menjalankan fungsinya sebagai jembatan informasi. Ia menuduh pihak Humas sengaja membangun tembok birokrasi yang tebal untuk menghindari kritikan tajam terkait kondisi internal Lapas.
“Jangan jadikan jabatan Humas sebagai benteng untuk menyembunyikan ketidakberesan. Jika aktivis yang datang mengonfirmasi malah dipersulit dan dibeda-bedakan, maka wajar jika kami menduga ada praktik gelap di dalam sana yang ketakutan jika terkespos ke publik,” tambahnya.
Berdasarkan insiden diskriminasi yang terus berulang, terutama pasca-aksi 11 Februari, Sekjend Sapma PP Asahan meminta pimpinan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara untuk segera mengambil tindakan tegas.
“Jika Abdul Haris Tarigan masih dipertahankan dengan gaya komunikasi yang diskriminatif seperti ini, kami akan membawa massa yang lebih besar ke Kanwil. Lapas Tanjung Balai bukan zona privat milik Humas, itu instansi publik!” pungkas Azhari dengan nada mengancam.
