JAKARTA, SUARAPANCASILA.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini memperkuat koordinasi lintas kementerian dalam memperluas sosialisasi izin serta sertifikasi bangunan, terutama bagi pondok pesantren di seluruh Indonesia.
Langkah strategis ini dilakukan untuk memastikan seluruh bangunan pesantren menerapkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai standar keselamatan dan kelayakan fungsi.
Menteri PUPR Dody Hanggodo menegaskan bahwa setiap bangunan pesantren wajib memiliki sertifikat PBG sebagai bukti keamanan dan kelayakan konstruksi.
Menurutnya, penerapan aturan tersebut bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut keselamatan para santri dan keberlanjutan lembaga pendidikan keagamaan di masa depan.
Penegasan itu disampaikan Dody saat meninjau Pondok Pesantren Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, pada Senin (6/10/2025), pascakejadian ambruknya bangunan musala pesantren yang menelan puluhan korban jiwa pada 29 September 2025 lalu.
Ia menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran pengelola pesantren akan keamanan struktur bangunan.
“Ke depan, kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama agar seluruh pondok pesantren memahami pentingnya PBG.”
“Dulu namanya IMB, sekarang berubah menjadi PBG, untuk memastikan kualitas bangunannya memenuhi standar keselamatan,” kata Dody.
Ia menjelaskan bahwa seluruh bangunan pendidikan, termasuk pesantren, wajib memenuhi ketentuan keselamatan bagi penghuni dan peserta didik.
Fokus utama Kementerian PUPR saat ini adalah penanganan tanggap darurat agar proses evakuasi serta pembersihan material reruntuhan berlangsung cepat, aman, dan terkoordinasi dengan baik.
“Saat ini yang paling utama adalah memastikan keselamatan dan penyelesaian tahap tanggap darurat. Kami siap memberikan bantuan teknis, termasuk pembersihan,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Kementerian PUPR mengerahkan bantuan peralatan berat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) untuk mempercepat proses evakuasi.
Di antaranya terdapat satu unit excavator breaker, 12 dump truck, empat jack hammer, tiga bar cutter, serta satu mobile crane yang dikerahkan langsung ke lokasi.
Selain itu, sebanyak 34 personel lapangan diterjunkan, terdiri dari operator, sopir, tenaga teknis, pelaksana lapangan, dan koordinator Tim Reaksi Cepat (TRC) Kementerian PUPR yang bertugas mendukung pembersihan area dan memastikan keamanan selama proses berlangsung.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pendataan menyeluruh terhadap seluruh bangunan pondok pesantren di Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden menginginkan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan dan keamanan infrastruktur pesantren.
“Evaluasi ke depan, ke semua pondok pesantren. Kita harapkan segera didata dan dipastikan keamanan dari sisi bangunan bangunan, infrastruktur pondok masing-masing,” kata Prasetyo, Minggu (5/10/2025).
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan keselamatan para santri dan mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang.
Presiden Prabowo disebut terus memantau langsung proses penanganan di lokasi dan meminta seluruh menteri terkait serta kepala daerah untuk segera menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. *
