*Soal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023
MUSIRAWAS (SUMSEL), SUARAPANCASILA.ID – DPRD Musi Rawas menggelar paripurna dengan agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam rangka mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan atas Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Kamis (25/7/2024). Rapat Paripurna dipimpin Hendra Adi Kusuma selaku Wakil Ketua II DPRD Musi Rawas.
Berdasarkan laporan Sekretaris DPRD, Elbaroma yang diwakilkan kepada Apriansyah, Kabag Keuangan melaporkan jumlah kehadiran Anggota Dewan yang mengikuti rapat sebanyak 21 dari 40 orang maka rapat dinyatakan Quorum dan rapat dibuka dan terbuka untuk umum.
Masing-masing fraksi menyampaikan Pemandangan Umum yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara. Dari Fraksi PDI-Perjuangan yang disampaikan oleh M. Febriansyah, Fraksi Partai Golkar oleh Rosalia, Fraksi Partai Nasdem oleh Hj. Desriniyati, Fraksi Partai Gerindra oleh Efriliany Narno, Fraksi Partai Amanat Nasional oleh Imam Kurniawan, Fraksi Bintang Keadilan oleh H. Taslim dan Fraksi PKB Bersatu oleh Reni Widia Astuti.
M. Febriansyah dari Fraksi PDI-Perjuangan memberikan apresiasi atas capaian hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). PDIP juga mempertanyakan menurunnya target PAD dibandingkan tahun sebelumnya.
“PDIP juga memberikan saran agar perlunya pencermatan kegiatan yang tidak berjalan dalam perencanaan dan evaluasi, efisiensi belanja daerah serta manajemen aset,” ujar Febri.
Rosalia, juru bicara Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi upaya pemerintah dalam mencapai target pendapatan daerah. Fraksi Partai Golkar meminta agar pemerintah daerah melakukan indentifikasi dan mengkaji ulang sumber PAD yang potensial dengan melakukan pemutakhiran data PAD mengoptimalkan pemungutan PAD secara agresif dan persuasif serta mengkaji ulang kendala-kendala yang ditemukan di lapangan.
“Fraksi Partai Golkar juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan belanja modal tanah lantaran rendahnya realisasi belanja modal tanah Tahun Anggaran 2023,” ujar Rosalia.
Juru bicara Fraksi Partai Nasional Demokrat, Hj. Desriniyati memberikan apresiasi atas tercapainya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023. ia Juga meberi apresiasi terhadap capaian relasi belanja daerah dan pencapaian pembiayaan daerah
“Kami meminta pemerintah dapat melakukan evaluasi dan kajian dalam rangka peningkatan pendapatan daerah yang dituangkan dalam regulasi pendapatan daerah,” Hj. Desriniyati.
Hampir semua Fraksi menyatakan hal yang senada. hanya saja ada beberapa penekanan untuk eksekutif. Seperti Fraksi Partai Gerindra oleh Efriliany Narno yang meminta agar Pemkab Mura melakukan evaluasi kegiatan yang menjadi skala prioritas.
Fraksi Partai Amanat Nasional oleh Imam Kurniawan yang memberikan saran untuk memperbaiki gedung DPRD dan gedung kantor bupati yang sudah mengalami kerusakan.
Fraksi Bintang Keadilan oleh H. Taslim berharap layanan di rumah sakit semakin baik dan dapat memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya serta memperhatikan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan maupun jembatan.
Fraksi PKB Bersatu oleh Reni Widia Astuti meminta agar perangkat daerah tetap menggali sumber dana baik dari pusat maupun provinsi sehingga target dari pemerintah dapat lebih maksimal. (adv/dod)
