REJANG LEBONG (BENGKULU), SUARAPANCASILA.ID —Bupati Rejang Lebong H.M. Fikri Thobari, S.E., M.A.P. melalui Wakil Bupati Dr. Hendri Praja,S.STP., M.Si. memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Rejang Lebong terhadap Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.
Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Tahap III Masa Sidang III, Senin (20/10/2025) pukul 10.00 WIB di ruangsidang utama.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Juliansyah Yayan, didampingi Wakil Ketua I Pera Heryani, S.E. dan Wakil Ketua II Lukman Effendi,S.H., serta dihadiri Pj Sekda Elva Mardiana, S.IP., M.Si., unsur Forkopimda, kepala OPD, pejabat eselon II, perwakilan perbankan,serta perguruan tinggi di Rejang Lebong.
Jawaban atas Pandangan Fraksi
Dalam penyampaiannya, Wabup Hendri menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 dilakukan melalui proses harmonisasi dansinkronisasi antar-SKPD, mulai dari RKPD, KUA-PPAS hingga RAPBD, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan dankemampuan keuangan daerah.
“Alokasi dan penggunaan anggaran akan dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, serta memberi hasil nyata bagi masyarakat,”
tegas Wabup Hendri, menanggapi pandangan Fraksi PDIP yang disampaikan Lidya Marlina, S.H.
Ia menambahkan, sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran telah disusun sesuai Lampiran VIII Perda Nomor 7 Tahun2025, serta memperhatikan masukan DPRD sebagai bagian dari evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran.
Terkait belanja pegawai, Pemkab Rejang Lebong berkomitmen menjaga batas maksimal 30 persen dari total APBD, sebagaimanaamanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Kita terus dorong reformasi birokrasi, rasionalisasi kelembagaan, serta efisiensi berbasis kinerja agar anggaran terserap secaraoptimal,”
ujar Wabup.
Pengendalian Defisit dan Optimalisasi PAD
Menanggapi gabungan pandangan enam fraksi — PKS, NasDem, PKB, PAN, Golkar, dan Gerindra — yang disampaikan oleh RhekiAhmadi, Wabup Hendri menyampaikan langkah strategis Pemkab untuk menekan defisit RAPBD 2026.
“Solusi akan dibahas bersama TAPD dan Banggar DPRD, dengan memprioritaskan program sesuai visi dan misi daerah, sertaefisiensi belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer,”
jelas Wabup Hendri.
Wabup Hendri menegaskan, kegiatan yang bersifat seremonial, sosialisasi, perjalanan dinas, dan honorarium akan dievaluasi agarhanya program yang memiliki output terukur yang dipertahankan.
Selain itu, Pemkab akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber-sumber potensial dan terukur.
Layanan Publik
Wabup juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan publik, terutama di bidang kesehatan dan infrastruktur.
“Kami instruksikan Dinas Kesehatan dan seluruh OPD terkait untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi kinerjaPuskesmas, termasuk peningkatan SDM dan sarana prasarana,”
ungkapnya.
Pemkab berkomitmen menyelesaikan pembangunan fisik tepat waktu dengan mutu terjamin, dan meminta seluruh kepala OPDmempercepat pelaksanaan kegiatan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Selain itu, Pemkab segera melantik PPPK yang telah lulus verifikasi, serta memperkuat pengelolaan sampah berbasis partisipasimasyarakat.
“Kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat.
Kita dorong inovasi pengolahan sampah agar Rejang Lebong lebih bersih, indah, dan nyaman,”
tutup Wabup Hendri.(mcrl/rahman/bisma)
