39 KK Ciptomulyo Terkendala PTSL, PBH Peradi Pertanyakan Dasar Klaim Aset Pemkot Malang

KOTA MALANG (JATIM), SUARAPANCASILA,ID-Sebanyak 39 kepala keluarga (KK) warga RT 10 dan RT 11 RW 02, Gang Cilung, Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, tengah menghadapi persoalan kepastian hukum atas tanah yang telah mereka tempati selama puluhan tahun. Proses pengurusan sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaporkan terkendala setelah bidang tanah yang mereka tempati disebut masuk dalam klaim aset Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Persoalan tersebut mendapat pendampingan dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Malang di kawasan Gang Cilung, Sabtu (15/8/2026). Pendampingan dilakukan untuk mendata warga, menelusuri dokumen kepemilikan, sekaligus mengidentifikasi penyebab terhambatnya proses PTSL.

Ketua PBH Peradi Malang, Djoko Tritjahjana, S.H., S.E., M.H., selaku kuasa hukum warga, mengungkapkan bahwa persoalan tersebut hingga kini belum menemukan titik penyelesaian. Pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang guna memperoleh kejelasan mengenai status objek tanah yang dipersoalkan.

Bacaan Lainnya

Namun, menurut Djoko, komunikasi yang telah dilakukan belum menghasilkan perkembangan konkret. Bahkan, pihaknya menilai terdapat persoalan mendasar terkait ketersediaan data objek tanah yang diklaim sebagai aset pemerintah daerah.

“Minggu lalu kita datang ke BKAD, dan ternyata BKAD yang lucu adalah tidak memiliki data atas tanah tersebut. Nah, ini menjadi lucu, karena persoalannya kita dalam tahapan kemarin itu minta diukur ulang guna memastikan peta lokasinya sesuai atau tidak,” ujar Djoko, Minggu (22/11/2026).

Ia menjelaskan, permintaan pengukuran ulang dilatarbelakangi adanya indikasi ketidaksesuaian lokasi dalam proses pengukuran sebelumnya. Karena itu, pihaknya memandang perlu dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian antara objek tanah, peta bidang, serta dokumen administrasi pertanahan.

“Pengukuran ulang ini penting untuk memastikan apakah lokasi yang selama ini menjadi objek persoalan benar-benar sesuai dengan bidang tanah yang dimaksud,” jelasnya.

Djoko menambahkan, warga yang didampinginya mengaku telah menguasai dan menempati tanah tersebut selama puluhan tahun. Mereka juga menyampaikan memiliki sertifikat maupun dokumen bukti kepemilikan yang perlu diperiksa dan dicocokkan dengan data pemerintah daerah.

Menurutnya, klaim aset pemerintah terhadap suatu bidang tanah harus didukung dokumen yang jelas, termasuk riwayat perolehan, pencatatan aset, serta kesesuaian objek secara faktual di lapangan.

Lebih lanjut, Djoko menyampaikan bahwa pihaknya berencana kembali menyerahkan data pendukung kepada BKAD pada Senin mendatang. Langkah tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi proses pemeriksaan dan penyelesaian persoalan secara administratif.

“Kita akan kembali menyerahkan data pada hari Senin mendatang. Harapannya, persoalan ini bisa segera dikaji secara jelas sehingga warga mendapatkan kepastian,” tuturnya.

Ia menegaskan, penyelesaian persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepentingan 39 keluarga yang membutuhkan kepastian atas tanah yang selama ini mereka tempati.

Apabila komunikasi dengan instansi teknis tidak menghasilkan titik temu, pihaknya membuka kemungkinan untuk menyampaikan persoalan tersebut secara langsung kepada Wali Kota Malang.

“Kalau memang di instansi tersebut tidak bisa melaksanakan fungsinya, ya kita datang ke Pak Wali Kota. Mungkin warga itu karena tanahnya diserobot Pemkot, ya barangkali saja langsung ke Wali Kota,” tegasnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan keberatan pihak kuasa hukum terhadap belum jelasnya penyelesaian persoalan. Meski demikian, status kepemilikan dan dasar klaim aset atas objek tanah tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen serta verifikasi oleh instansi berwenang.

Dalam perspektif hukum, persoalan tanah tidak semata-mata berkaitan dengan pencatatan administrasi maupun penguasaan fisik, melainkan juga menyangkut pengakuan hak, perlindungan hukum, dan tanggung jawab negara dalam menjamin kepastian bagi masyarakat.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi landasan fundamental dalam pengaturan hak atas tanah di Indonesia.

Dalam konteks tersebut, program PTSL tidak sekadar menjadi instrumen penerbitan sertifikat, tetapi juga bagian dari upaya negara membangun tertib administrasi pertanahan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki kewajiban menjaga serta mengamankan aset daerah. Namun, pencatatan maupun klaim atas suatu bidang tanah harus memiliki dasar dokumen dan riwayat hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, perlindungan aset daerah dan perlindungan hak masyarakat semestinya tidak dipertentangkan. Keduanya harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang sama melalui transparansi data, verifikasi objek, dan penyelesaian yang objektif.

Menyinggung kemungkinan menempuh jalur hukum, Djoko menyatakan bahwa pihaknya tetap mengedepankan mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurutnya, komunikasi dan mediasi merupakan langkah awal yang patut ditempuh. Akan tetapi, apabila tidak terdapat respons maupun kepastian penyelesaian dari instansi terkait, pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum untuk memperjuangkan kepentingan warga.

Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi yang responsif dari birokrasi dalam menangani persoalan pertanahan. Sebab, masyarakat membutuhkan penjelasan yang konkret, transparan, dan berdasarkan dokumen yang dapat diuji.

“Sebagai profesi hukum, tentu kita mengedepankan jalur hukum. Tetapi, kita berharap persoalan ini bisa diselesaikan terlebih dahulu melalui komunikasi dan koordinasi yang baik,” ungkapnya.

Pada akhirnya, persoalan 39 keluarga di Gang Cilung menjadi ujian bagi tata kelola administrasi pertanahan dan pengelolaan aset daerah. Pemerintah memiliki kewenangan mengamankan kekayaan daerah, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan.

Sebab, dalam perspektif filsafat hukum, kewenangan tidak boleh berdiri di atas ketidakjelasan, sementara hak masyarakat tidak boleh diabaikan hanya karena persoalan administrasi yang belum terselesaikan.

Kepastian hukum bukan sekadar tentang siapa yang berwenang mencatat atau mengklaim, melainkan tentang bagaimana setiap hak dan kewenangan dapat dibuktikan secara sah, adil, serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Hingga berita ini ditulis, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari BKAD maupun Pemkot Malang mengenai dasar pencatatan objek tanah tersebut sebagai aset daerah. Klarifikasi dari pihak pemerintah tetap diperlukan guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan memenuhi prinsip Kode Etik Jurnalistik.

suarapancasilaid'

Pos terkait