KOTA MALANG (JATIM), SUARAPANCASILA,ID– DPD Partai Golkar Kota Malang terus memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat kelurahan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kontestasi politik mendatang. Di Kecamatan Blimbing, seluruh rangkaian Musyawarah Kelurahan (Muslur) Pimpinan Kelurahan (PL) Partai Golkar di 11 kelurahan telah berhasil dituntaskan.
Penyelesaian Muslur tersebut tidak sekadar menjadi agenda reorganisasi kepengurusan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat basis dukungan politik dan meningkatkan perolehan kursi legislatif di daerah pemilihan (dapil) Blimbing.
Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Malang, Teguh Darwanto, mengatakan pelaksanaan Muslur di seluruh wilayah Kecamatan Blimbing berlangsung lancar sesuai agenda yang telah ditetapkan.
“Alhamdulillah untuk musyawarah kelurahan se-Kecamatan Blimbing hari ini telah terlaksana dengan lancar,” ujar Teguh saat memberikan keterangan terkait hasil konsolidasi tersebut, Minggu (22/11/2026).
Menurutnya, keberhasilan menyelesaikan Muslur menjadi tahapan penting dalam membangun soliditas organisasi. Namun, ia menegaskan bahwa pekerjaan partai tidak berhenti pada pembentukan kepengurusan. Para kader dan pengurus Pimpinan Kelurahan (PL) harus melanjutkan kerja-kerja organisasi melalui pendekatan langsung kepada masyarakat.
Teguh mengungkapkan, DPD Partai Golkar Kota Malang menargetkan penambahan satu kursi DPRD Kota Malang dari wilayah Kecamatan Blimbing. Target tersebut merupakan bagian dari arah kebijakan politik Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang, Djoko Prihatin, dalam memperkuat perolehan kursi legislatif di setiap wilayah.
“Harapan kita ke depannya untuk Kecamatan Blimbing setidaknya bisa menambah satu kursi, sesuai dengan yang dicanangkan oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang, Bapak Djoko Prihatin. Blimbing ini harus ada penambahan satu kursi,” jelasnya.
Secara keseluruhan, Teguh menyebut DPD Partai Golkar Kota Malang mematok target perolehan sepuluh kursi DPRD Kota Malang pada kontestasi legislatif mendatang.
Ia menilai pencapaian target tersebut membutuhkan konsistensi kerja organisasi, terutama dalam mempertahankan basis suara yang telah dimiliki sekaligus memperluas dukungan masyarakat.
“Konsolidasi ini tidak berhenti sampai Muslur siang hari ini. Teman-teman PL akan terus bergerak untuk bisa merebut hati masyarakat tentunya, sehingga harapan kita, target kita ini dapat tercapai dengan baik,” tegasnya.
Terkait peluang penambahan kursi di Kecamatan Blimbing, Teguh mengaku cukup optimistis. Ia merujuk pada perhitungan perolehan suara dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, yang menurutnya menunjukkan selisih suara untuk mendapatkan kursi tambahan masih relatif dapat dikejar.
“Kalau kita berhitung di Pileg 2024, sebenarnya kita hanya kurang seribu lebih itu sebenarnya sudah dua kursi. Makanya pekerjaan terberat kita itu adalah mempertahankan perolehan suara kemarin, sekaligus ada penambahan suara yang harus kita dapatkan, sehingga target di dua kursi ini bisa tercapai,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Blimbing, Nedy Zunaedi, memastikan pembentukan kepengurusan Pimpinan Kelurahan (PL) di seluruh wilayah Kecamatan Blimbing telah rampung.
Dari total 11 kelurahan, seluruh struktur kepengurusan PL telah terbentuk. Nedy menjelaskan, komposisi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) di masing-masing kelurahan sebagian besar masih dipercayakan kepada kader lama yang dinilai memiliki pengalaman dalam menjalankan organisasi.
Meski demikian, terdapat pula sejumlah penyegaran kepengurusan untuk memperkuat dinamika dan regenerasi organisasi.
“Untuk KSB-nya, untuk ketuanya muka lama semua. Ada yang baru, ada yang dari Arjosari, terus Bunul, itu yang baru. Kalau sekretaris sama bendahara mungkin di Jawa berubah, ada perubahan, ada ganti baru,” ungkap Nedy.
Ia juga menjelaskan bahwa terdapat satu kelurahan yang sempat mengalami penundaan pelaksanaan karena kendala keluarga. Namun, kendala tersebut tidak menghambat penyelesaian keseluruhan pembentukan kepengurusan di 11 kelurahan.
Bagi Nedy, rampungnya struktur organisasi merupakan modal awal untuk membangun kekuatan politik yang lebih terorganisasi. Selanjutnya, seluruh pengurus PL diharapkan mampu menggerakkan kader dan memperluas komunikasi dengan masyarakat di wilayah masing-masing.
Dalam menghadapi kontestasi politik mendatang, PK Golkar Kecamatan Blimbing memasang target peningkatan perolehan kursi legislatif hingga dua kursi.
Untuk merealisasikan target tersebut, Nedy menyiapkan tiga langkah strategis.
Pertama, melakukan evaluasi sekaligus memperkuat struktur organisasi agar seluruh perangkat partai dapat bekerja secara efektif. Kedua, meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat melalui komunikasi dan interaksi langsung dengan warga. Ketiga, menyusun strategi pemenangan dengan memperkuat Kelompok Karya (Pokar) sebagai basis pengorganisasian kader di tingkat lingkungan.
Menurutnya, penguatan Pokar menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan keberadaan partai benar-benar menjangkau masyarakat hingga lapisan paling bawah.
“Strategi kemenangan yaitu kita memperkuat Pokar. Jadi setiap RT itu harus ada Pokar, atau RW Pokar. Kita kuatkan untuk dari akar rumput itu harus diperkuat,” tegasnya.
Tuntasnya Muslur di 11 kelurahan Kecamatan Blimbing menjadi bagian dari upaya Partai Golkar Kota Malang dalam menata kekuatan organisasi menghadapi agenda politik mendatang.
Namun, keberhasilan konsolidasi tidak semestinya hanya diukur dari lengkapnya struktur kepengurusan ataupun besarnya target perolehan kursi legislatif.
Soliditas kader, kesinambungan komunikasi dengan masyarakat, kemampuan menyerap aspirasi, serta konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan warga merupakan faktor penting yang akan menentukan kepercayaan publik terhadap partai politik.
Dengan struktur PL yang telah terbentuk, penguatan Pokar hingga tingkat RT dan RW, serta target penambahan kursi di Kecamatan Blimbing, Golkar kini dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan bahwa konsolidasi organisasi dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata dan pengabdian kepada masyarakat.
Target dua kursi di Blimbing dan sepuluh kursi secara keseluruhan di DPRD Kota Malang menjadi pekerjaan politik yang harus dijawab melalui kerja terukur, strategi yang matang, dan kedekatan kader dengan masyarakat.











