Berawal dari Peta 1.225 Hektare, Rencana Pengembangan Al-Zaytun di Brebes Tuai Penolakan

BREBES (JATENG), SUARAPANCASILA.ID – Rencana pengembangan Al-Zaytun Agro Ekologi Jabres di Kabupaten Brebes awalnya mencuat melalui sebuah peta kawasan seluas 1.225 hektare yang beredar di media sosial pada 28 Oktober 2026. Informasi mengenai rencana pemanfaatan lahan dalam skala besar itu kemudian memunculkan pertanyaan warga, sebelum berkembang menjadi penolakan terbuka dari sejumlah organisasi keagamaan dan masyarakat.

Persoalan yang semula beredar sebagai informasi mengenai rencana pengembangan kawasan pertanian dan peternakan itu kini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Brebes. Sejumlah tokoh agama meminta kejelasan mengenai identitas pihak yang terlibat, luas lahan, proses pembelian, hingga peruntukan kawasan tersebut.

Berawal dari Peta 1.225 Hektare

Bacaan Lainnya

Jejak awal rencana pengembangan itu terlihat dari sebuah peta bertajuk “AL-ZAYTUN AGRO EKOLOGI JABRES” dengan keterangan luas 1.225.457 meter persegi atau sekitar 1.225 hektare.

Dalam peta tersebut, kawasan dibagi menjadi 25 plot dengan sejumlah peruntukan, mulai dari kebun jagung, kebun kelapa, kebun durian, peternakan, budidaya air intensif, hingga persawahan.

Sejumlah desa yang tercantum dalam peta berada di wilayah Kecamatan Ketanggungan, yakni Malahayu, Cikeusal Kidul, Cikeusal Lor, Cikuya, Buara, dan Kertasari.

Namun, informasi mengenai luas kawasan berkembang dengan angka berbeda. Selain 1.225 hektare, dalam informasi yang beredar, termasuk materi Kuliah Umum pada 28 Oktober 2026, muncul angka 1.250 hektare.

Di sisi lain, informasi mengenai rencana pembelian lahan hingga sekitar 1.200 hektare juga berkembang di sejumlah desa di Kecamatan Ketanggungan dan Banjarharjo. Rencana tersebut dikaitkan dengan pihak yang disebut memiliki hubungan dengan Yayasan atau Pondok Pesantren Al-Zaytun.

Hingga munculnya berbagai tanggapan publik, identitas pihak pembeli, kepastian luas lahan yang sudah dikuasai, serta tahapan transaksi masih menjadi pertanyaan yang meminta klarifikasi.

Informasi mengenai harga tanah sekitar Rp18.000 per meter persegi juga beredar di tengah masyarakat. Namun, angka tersebut masih memerlukan pembuktian melalui dokumen transaksi.

Tokoh Agama Mulai Meminta Kejelasan

Informasi rencana pembelian lahan berskala besar itu kemudian memicu pertemuan sejumlah tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan.

Salah satu pertemuan berlangsung di Masjid Jami’ Baros. Pertemuan tersebut dihadiri pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Banjarharjo dan Ketanggungan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banjarharjo, Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP), Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), Fatko, serta sejumlah kiai dan tokoh masyarakat.

Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya Kiai Uceng dari Salem, Kiai Saifurrohman, Ketua MWC NU Ketanggungan KH Shofi’ul Anam, Ketua MUI Banjarharjo KH Aziz, Gus Pipik dari FKPP, dan Sekretaris FKPP Gus Haerul Azam.

Dalam pertemuan itu, mereka meminta pemerintah dan instansi terkait melakukan verifikasi menyeluruh terhadap rencana pembelian lahan.

Hal yang menjadi perhatian meliputi kepemilikan tanah, proses transaksi, identitas pihak pembeli, peruntukan lahan, hingga kemungkinan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Para tokoh juga meminta keterbukaan informasi agar rencana pengembangan kawasan tersebut memperoleh kejelasan dan tidak memunculkan kesalahpahaman di tengah warga.

PKB hingga Organisasi Keagamaan Menyampaikan Sikap

Perhatian terhadap rencana pengembangan Al-Zaytun kemudian meluas ke tingkat organisasi.

Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Brebes mengeluarkan pernyataan sikap tertanggal 13 November 2026.

Ketua DPC PKB Brebes, Musyafa, menyampaikan bahwa setiap rencana investasi dan pembelian tanah berskala besar harus memperhatikan kepentingan masyarakat, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.

PKB meminta Pemkab Brebes bersama ATR/BPN, DPRD, MUI, PCNU, FKPP, dan instansi terkait melakukan kajian serta verifikasi terhadap rencana tersebut.

Ada lima hal yang menjadi perhatian, yakni mencegah penguasaan tanah yang berpotensi merugikan warga, memastikan perlindungan lahan pertanian produktif, menjaga sumber air dan jaringan irigasi, memastikan transaksi sesuai peraturan, serta memberikan informasi dan ruang partisipasi kepada masyarakat.

Penolakan juga disampaikan Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PCNU Kabupaten Brebes melalui pernyataan sikap pada 12 November 2026.

RMI PCNU menyatakan menolak pengembangan Al-Zaytun Agro Ekologi Jabres seluas 1.225 hingga 1.250 hektare di enam desa wilayah Ketanggungan.

Penolakan itu juga mencakup segala bentuk kegiatan Al-Zaytun di Kabupaten Brebes, mulai dari pendidikan, pengkajian, dakwah, sosial, ekonomi, agroekologi, investasi, kemitraan, hingga kegiatan lainnya.

RMI PCNU mendesak Pemkab Brebes agar tidak memberikan izin, rekomendasi, maupun fasilitas terhadap rencana pengembangan tersebut sebelum persoalannya memperoleh kejelasan dan diselesaikan sesuai ketentuan hukum.

Sikap serupa disampaikan Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Brebes melalui surat terbuka.

Ansor menyatakan menolak pengembangan dan segala bentuk kegiatan Al-Zaytun di Kabupaten Brebes, khususnya Kecamatan Ketanggungan. Organisasi kepemudaan NU itu menilai rencana tersebut berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik sosial.

Ansor juga menyatakan berdiri bersama warga dan para kiai dalam menyampaikan aspirasi. Mereka mengajak kader Ansor-Banser, badan otonom NU, serta masyarakat untuk mengawal persoalan secara damai dan sesuai ketentuan hukum.

Penolakan Terbuka di Panggung Manaqib

Gelombang penolakan kemudian terlihat dalam kegiatan Manaqib Kubro LDNU MWC NU Ketanggungan di Desa Ciseureuh, Kecamatan Ketanggungan.

Dalam video yang beredar, seorang tokoh di atas panggung mengajak jamaah yang menolak rencana masuknya Al-Zaytun untuk berdiri dan menyampaikan sikap secara terbuka.

“Yang merasa menolak, dengan segala hormat kita berdiri. Mari kita sama-sama menyampaikan sikap. Kami warga NU Kecamatan Ketanggungan, menolak Zaitun masuk ke Kecamatan Ketanggungan,” ucapnya.

Seruan itu disambut persetujuan jamaah yang hadir.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan pesan mengenai keberanian masyarakat dalam mempertahankan aspirasi meskipun memiliki keterbatasan ekonomi dan kekuasaan.

“Mereka punya uang, mereka punya kekuasaan. Kita yang tidak punya uang, kita yang tidak punya kekuasaan, tapi kita juga berani,” katanya.

Ia kemudian mengutip komunikasi dengan Bupati Brebes mengenai pentingnya aspirasi masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah.

“Ibu Bupati menyampaikan ke kami: ‘Kami tidak bisa apa-apa tanpa ada penolakan dari warga.’ Maka hari ini kita buktikan bahwa kita warga berdaulat. Kita menolak! Setuju?” serunya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu bentuk penolakan terbuka yang disuarakan warga di hadapan para kiai, tokoh masyarakat, dan jamaah.

Pemkab Brebes Belum Berikan Izin

Menguatnya aspirasi masyarakat akhirnya mendapat perhatian langsung pemerintah daerah.

Pada Senin (16/11/2026), sejumlah perwakilan ormas keagamaan menyampaikan aspirasi dan penolakan kepada Pemkab Brebes melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Kepala Kesbangpol Brebes, Cecep Aji Suganda, menegaskan bahwa hingga saat ini Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma belum menerbitkan izin terkait rencana pengembangan Al-Zaytun.

“Bupati belum mengeluarkan izin. Penolakan masyarakat melalui ormas-ormas Islam ini menjadi bahan dan acuan bagi Bupati dalam menentukan kebijakan selanjutnya,” ujar Cecep di Aula Badan Kesbangpol Brebes.

Cecep menjelaskan, pemerintah daerah melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengkaji persoalan tersebut sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Sejumlah OPD yang dilibatkan meliputi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPSDAPR), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Satpol PP.

Koordinasi juga melibatkan Forkopimcam serta pemerintah desa di wilayah Kecamatan Ketanggungan dan Banjarharjo. Desa yang masuk dalam cakupan pembahasan meliputi Buara, Cikesal Lor, Cikesal Kidul, Malahayu, dan Cikuya.

Pemkab turut membuka komunikasi dengan sejumlah organisasi dan lembaga keagamaan, di antaranya MUI, PCNU, Muhammadiyah, LDII, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Muslimat NU, Fatayat NU, Persis, DDII, dan Al-Irsyad.

Melalui kajian lintas sektor tersebut, pemerintah daerah akan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari perizinan, tata ruang, pertanian, peternakan, lingkungan hidup, hingga dampak sosial di tengah masyarakat.

Dengan belum diterbitkannya izin resmi, rencana pengembangan Al-Zaytun Agro Ekologi Jabres masih menjadi persoalan yang membutuhkan kejelasan dari pihak-pihak terkait.

Kini, pertanyaan utama masyarakat mengarah pada kepastian luas dan status lahan, siapa pihak yang melakukan pembelian, bagaimana proses transaksinya, serta apa sebenarnya konsep dan tujuan pengembangan kawasan yang diproyeksikan mencapai ribuan hektare tersebut.

suarapancasilaid'

Pos terkait