ASAHAN(SUMUT),SUARAPANCASILA.ID— Penolakan terhadap perlombaan Mobile Legend dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Kabupaten Asahan terus bergulir.A
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pemuda Peduli Indonesia (GERPPIN) resmi memasukkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa damai ke Polres Asahan, Senin (16/11/2026).
Ketua Harian DPP LSM GERPPIN, Donny Alfan, mengatakan aksi tersebut sebagai bentuk protes atas kebijakan Ketua KORPRI Asahan yang menggelar lomba Mobile Legend dengan peserta Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kami akan melakukan unjuk rasa terkait kebijakan Ketua KORPRI Asahan mengadakan perlombaan Mobile Legend di HUT ke-55 KORPRI yang mana pesertanya adalah ASN,” ujar Donny saat ditemui Suarapancasila.id di markas besar GERPPIN.
Menurut Donny, kegiatan tersebut tidak mendidik dan berpotensi berdampak negatif terhadap kinerja ASN.
“Ini suatu pembodohan yang membuat ASN akan menjadi malas, lalai dalam bekerja, dan membuat sakit mata karena permainan ini,” ucapnya.
Donny juga mendesak Bupati Asahan untuk mengevaluasi jajaran pengurus KORPRI Asahan. Ia meminta Bupati mencopot Jhon Hardi selaku Ketua KORPRI Asahan dan M. Azmi Ismail selaku Sekretaris yang dinilainya tidak profesional dalam bekerja.
Menurutnya, penyelenggaraan lomba Mobile Legend khusus ASN se-Kabupaten Asahan tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) ASN sebagai pelayan masyarakat.
“Kita juga akan meminta Bupati Asahan mengevaluasi dan mencopot Jhon Hardi, Ketua KORPRI Asahan, dan M. Azmi Ismail, Sekretaris, yang tidak profesional dalam bekerja dengan membuat kegiatan Mobile Legend khusus ASN se-Kabupaten Asahan yang menurut kami tidak relevan dari tupoksi ASN sebagai pelayan masyarakat,” tegas Donny.
Ia menambahkan, DPP LSM GERPPIN akan terus mengkritisi dan memprotes berbagai kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Asahan apabila dinilai tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.
“DPP LSM GERPPIN akan terus memprotes kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Asahan yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat,” tutup Donny.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak KORPRI Asahan maupun Pemerintah Kabupaten Asahan belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana aksi dan tuntutan tersebut.(AH)











