KOTA MALANG (JATIM), SUARAPANCASILA.ID – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Malang Raya menyatakan sikap tegas atas dugaan pelecehan dan penghinaan terhadap profesi wartawan yang diduga dilakukan seorang oknum advokat berinisial MRA di tengah perselisihan penguasaan sebuah rumah toko (ruko) di kawasan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.
Organisasi perusahaan pers tersebut tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum apabila pihak yang bersangkutan tidak menunjukkan iktikad baik, termasuk menyampaikan permohonan maaf secara resmi dan terbuka melalui media massa.
Ketua SMSI Malang Raya, Doi Nuri, S.Pd., mengecam keras dugaan tindakan yang dinilai telah merendahkan harkat dan martabat profesi wartawan. Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut hubungan personal antara pihak-pihak yang berada di lokasi kejadian, melainkan berkaitan dengan penghormatan terhadap profesi jurnalistik dan kebebasan pers.
Doi menjelaskan, peristiwa bermula ketika tiga orang wartawan mendatangi lokasi keributan di sebuah ruko di kawasan Sawojajar. Kedatangan mereka berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat untuk melakukan tugas peliputan jurnalistik.
Namun, dalam proses peliputan tersebut, para wartawan justru diduga mendapatkan tudingan dan ucapan yang dianggap merendahkan profesi mereka, yakni disebut sebagai “wartawan bayaran”.
Padahal, menurut Doi, ketiga wartawan tersebut tidak memiliki hubungan maupun keterkaitan dengan pihak-pihak yang sedang berselisih mengenai penguasaan ruko tersebut.
“Kami mendapat laporan dari anggota bahwa salah satu dari tiga wartawan yang mengalami dugaan pelecehan profesi itu adalah awak media kami. Padahal mereka menjalankan tugas jurnalistik berdasarkan informasi masyarakat. Tiba-tiba muncul tudingan bahwa mereka adalah wartawan bayaran,” ujar Doi dalam keterangannya kepada awak media.
Ia menyayangkan munculnya pernyataan tersebut, terlebih pihak yang diduga melontarkannya merupakan seseorang yang berprofesi sebagai advokat. Menurutnya, seorang praktisi hukum semestinya memahami regulasi, etika profesi, serta kedudukan dan perlindungan terhadap kerja jurnalistik.
Doi menegaskan, pelabelan negatif terhadap wartawan tanpa dasar yang jelas berpotensi membangun stigma buruk di tengah masyarakat. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap kerja-kerja jurnalistik yang dijalankan secara profesional.
“Kalau yang melontarkan ucapan itu masyarakat awam mungkin masih bisa dimaklumi. Tetapi ini seorang advokat yang paham hukum, seharusnya bisa bersinergi dan mengacu pada aturan sebelum bertindak yang berujung pada pelecehan profesi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kemerdekaan pers memiliki landasan hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, setiap pihak diharapkan menghormati tugas jurnalistik selama wartawan menjalankan aktivitasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik.
Sebagai bentuk respons kelembagaan, SMSI Malang Raya telah menggandeng tim pendamping hukum melalui bidang hukum dan perlindungan profesi untuk mengawal persoalan tersebut.
Doi menyampaikan, pihaknya masih membuka ruang penyelesaian secara baik-baik melalui komunikasi dan dialog antarlembaga. Namun, penyelesaian itu harus disertai tanggung jawab atas pernyataan yang dipersoalkan.
SMSI Malang Raya meminta pihak yang bersangkutan menyampaikan pernyataan permohonan maaf secara resmi dan terbuka melalui media massa, sekaligus bersedia duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan secara kelembagaan.
“Target kami persoalan ini selesai dengan pernyataan bersalah dan permohonan maaf secara resmi dari oknum tersebut di hadapan publik melalui media massa. Jika tidak ada iktikad baik, kami secara lembaga siap melanjutkan persoalan ini ke jalur hukum,” pungkas Doi.
Sementara itu, Kuasa Hukum SMSI Malang Raya, Afif Gusti Fatah, S.H., menyatakan bahwa persoalan tersebut perlu disikapi secara serius, bukan hanya dari perspektif hubungan antarpersonal, tetapi juga dalam konteks etika profesi dan penghormatan terhadap martabat profesi masing-masing.
Afif menyayangkan belum adanya inisiatif maupun iktikad baik dari pihak yang dimaksud untuk memberikan klarifikasi serta menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan yang dipersoalkan.
“Kami sangat menyayangkan sampai dengan hari ini dari pihak yang dimaksud tidak ada inisiatif dan kesadaran diri tentang pernyataannya yang dia harusnya lebih dulu paham bahwa itu merupakan kesalahan,” ujar Afif, Senin (16/11/2026).
Menurut Afif, hubungan antara profesi advokat dan wartawan seharusnya dibangun melalui prinsip saling menghormati. Kedua profesi tersebut memiliki peran berbeda, tetapi sama-sama berkontribusi dalam kehidupan masyarakat dan penegakan nilai-nilai keadilan.
Ia menilai, tindakan yang berpotensi merendahkan profesi lain di ruang publik dapat menciptakan preseden kurang baik, terlebih apabila dilakukan oleh seseorang yang memiliki latar belakang dan pemahaman hukum.
Afif juga menyinggung kode etik profesi advokat yang menekankan pentingnya sikap jujur, sopan, berbudi pekerti, serta menjunjung tinggi kehormatan profesi dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, prinsip etika tersebut semestinya menjadi pedoman dalam berinteraksi, termasuk ketika seorang advokat menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan konflik dengan pihak lain.
“Dari kode etik saja ada, kalau misalkan kita harus tarik benangnya sampai sejauh mungkin ya bisa menempuh jalur pidana,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengkaji persoalan tersebut berdasarkan fakta, bukti, serta ketentuan hukum yang relevan. Dengan demikian, setiap langkah yang ditempuh tetap berada dalam koridor prosedur hukum dan tidak semata-mata didasarkan pada reaksi emosional.
Lebih lanjut, Afif menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah penyelesaian secara bertahap. Langkah awal yang akan dilakukan adalah mengirimkan somasi kepada pihak yang bersangkutan sebagai bentuk teguran sekaligus kesempatan untuk memberikan tanggapan dan menunjukkan iktikad baik.
“Tadi kita sampaikan bahwa kita akan menyelesaikan persoalan ini secara bertahap, pertama tentu kita akan melakukan somasi,” pungkasnya.
Afif menambahkan, perkembangan langkah hukum selanjutnya akan mempertimbangkan respons pihak yang menerima somasi. Apabila tidak terdapat penyelesaian yang diharapkan, pihaknya akan mengevaluasi kemungkinan menempuh upaya hukum lanjutan berdasarkan hasil kajian dan bukti yang tersedia.
Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kebebasan pers dan kehormatan profesi harus ditempatkan dalam kerangka hukum serta etika. Wartawan memiliki kewajiban menjalankan tugas secara profesional, independen, dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik. Sebaliknya, masyarakat maupun pihak-pihak yang berhadapan dengan aktivitas jurnalistik juga perlu menghormati kerja pers.
Di tengah dinamika sengketa ruko di Sawojajar, substansi persoalan kepemilikan atau penguasaan bangunan semestinya tetap dipisahkan dari aktivitas peliputan. Perbedaan kepentingan dalam suatu sengketa tidak seharusnya menjadi alasan untuk merendahkan profesi pihak lain.
Kini, SMSI Malang Raya menyatakan masih membuka pintu penyelesaian melalui permohonan maaf dan dialog kelembagaan. Namun, organisasi tersebut juga menegaskan kesiapan menempuh jalur hukum apabila upaya penyelesaian secara baik-baik tidak mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan.











