SIAK, SUARA PANCASILA.ID – Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan pemenuhan hak perempuan dan anak tetap menjadi prioritas pemerintah daerah, meskipun di tengah keterbatasan anggaran. Menurutnya, penghargaan bukan tujuan utama dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), melainkan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar secara adil.
Hal tersebut disampaikan Afni saat Pemerintah Kabupaten Siak mengikuti Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan PUG 2025 dan Verifikasi Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) 2026 bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kamis (12/11/2026)..Kegiatan berlangsung secara daring dari Ruang Rapat Zamrud, Kompleks Rumah Rakyat, Kabupaten Siak.Afni mengatakan, keterbatasan fiskal menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan pelayanan bagi perempuan dan anak.
“Tentu saja kami dari Pemerintah Kabupaten Siak, yang hari ini untuk pertama kalinya dipimpin oleh seorang perempuan, di tengah kondisi fiskal yang kita tahu sangat tidak baik-baik saja, hak-hak dasar dan pelayanan bagi perempuan dan anak pasti memiliki dampak yang sangat signifikan,” kata Afni.
Salah satu persoalan yang dihadapi adalah terbatasnya akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Sekolah khusus hanya tersedia satu unit di pusat kota, sehingga anak-anak dari wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) mengalami kesulitan mengakses pendidikan.
Untuk mengatasinya, Pemkab Siak mengalihfungsikan kendaraan operasional perangkat daerah menjadi bus sekolah bagi anak penyandang disabilitas. Meski sempat terhenti akibat keterbatasan biaya operasional, Afni menginstruksikan jajarannya agar layanan tersebut kembali berjalan.
“Ketika kami mendapat laporan kendaraan itu sempat berhenti karena tidak ada lagi bensinnya, saya perintahkan bagaimana caranya harus ada bensinnya agar anak disabilitas dan orang tua mereka, terutama ibu, tetap bisa mengantarkan anak-anaknya ke sekolah,” ujar dia.
Selain pendidikan, Pemkab Siak memperkuat pelayanan administrasi kependudukan melalui sistem jemput bola. Petugas mendatangi rumah lansia, ibu hamil, dan warga yang kesulitan mengakses kantor pelayanan, termasuk untuk mengurus dokumen kependudukan.
“Ketika warga kami tidak mampu datang ke kantor camat, maka pegawai kami yang datang ke rumah-rumah lansia, datang ke rumah ibu hamil, sampai membuatkan KTP bagi anak-anak. Jadi, perempuan dan anak-anak tetap mendapatkan hak-hak pelayanan dasar mereka sampai ke pelosok kampung,” kata dia.
Afni menegaskan, penghargaan Parahita Ekapraya harus menjadi bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah, bukan tujuan yang mengesampingkan kualitas pelayanan. Ia juga meminta seluruh perangkat daerah menyampaikan data dan fakta secara objektif selama proses verifikasi agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran.
“Kalau data kita palsu, nanti pengambilan kebijakannya juga palsu dan apa yang kita perjuangkan menjadi tidak tepat sasaran,” tegas dia.
