LAHAT-SUARAPANCASILA.ID-Pernyataan Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, yang menyebut pemerintahan Kabupaten Lahat cukup dijalankan oleh 200 aparatur sipil negara (ASN) dari total sekitar 16.000 pegawai, menuai perhatian publik.
Pernyataan yang disampaikan Bursah di hadapan para santri dan santriwati saat peringatan Hari Santri tersebut kini ramai diperbincangkan di media sosial.
Menanggapi hal itu, Sanderson Syafe’i, SH, Ketua Plantari meminta Bupati Lahat tidak berhenti pada wacana mengecilkan jumlah birokrasi. Menurutnya, pernyataan tersebut perlu disertai penjelasan yang jelas, terukur, serta didasarkan pada kajian kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Kalau memang menurut hitung-hitungan Bupati cukup 200 ASN untuk mengurus Kabupaten Lahat, tentu masyarakat berhak tahu bagaimana konsep dan perhitungannya. Apa saja yang akan dikerjakan 200 orang tersebut, bagaimana pembagian tugasnya, dan bagaimana pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan?” ujar Sanderson, Jum’at (13/11)
Ia mengatakan, gagasan merampingkan birokrasi dan mendorong tumbuhnya wirausaha pada dasarnya dapat menjadi bagian dari upaya membangun daerah. Namun, persoalan ASN tidak bisa dilihat semata-mata dari besarnya jumlah pegawai maupun beban anggaran.
Ada urusan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, pekerjaan umum, pelayanan kecamatan, hingga berbagai urusan pemerintahan lainnya yang membutuhkan tenaga dan kompetensi aparatur.
“Jangan sampai kita hanya melihat ASN sebagai beban APBD. Di balik angka 16.000 itu ada orang-orang yang bekerja, ada guru yang mendidik anak-anak kita, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, serta aparatur yang menjalankan pelayanan pemerintahan sampai ke pelosok desa,” tegas Advokat muda ini.
Menurut Sanderson, jika memang terdapat persoalan pemborosan anggaran, ketidakefisienan organisasi, atau penempatan pegawai yang tidak sesuai kebutuhan, pemerintah daerah seharusnya melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Evaluasi tersebut harus berbasis data, kebutuhan riil setiap organisasi perangkat daerah (OPD), beban kerja, kompetensi pegawai, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa jumlah ASN dan kebijakan penataannya tidak bisa begitu saja diputuskan berdasarkan hitung-hitungan pribadi. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai manajemen ASN, kebutuhan jabatan, kewenangan pemerintah daerah, serta mekanisme penataan aparatur yang harus dipatuhi.
“Kalau ingin birokrasi lebih ramping, silakan. Kalau ingin anak muda lebih banyak menjadi pengusaha, itu juga gagasan yang baik. Tetapi harus ada konsep dan tahapan yang jelas. Jangan sampai semangat membangun kewirausahaan justru menimbulkan ketidakpastian bagi ASN dan mengganggu pelayanan masyarakat,” lanjutnya.
Sanderson menilai, tantangan seorang kepala daerah bukan sekadar mengurangi jumlah pegawai, melainkan memastikan seluruh aparatur bekerja secara profesional, disiplin, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, apabila 16.000 ASN dinilai terlalu banyak, pemerintah daerah juga perlu menjelaskan apakah persoalannya terletak pada jumlah pegawai, distribusi tenaga kerja, struktur organisasi, produktivitas, atau lemahnya tata kelola pemerintahan.
“Pertanyaan sederhananya, kalau 16.000 ASN dianggap terlalu banyak, lalu mengapa pemerintah belum mampu memastikan seluruh urusan pelayanan publik berjalan optimal? Ini yang perlu dijawab. Jangan sampai persoalan manajemen pemerintahan justru disederhanakan menjadi persoalan jumlah pegawai,” tambah aktivis perlindungan konsumen.
Ia berharap Bupati Lahat dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar pernyataannya tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan di kalangan ASN.
“Rakyat tentu ingin Lahat maju, birokrasi efisien, anggaran tidak boros, dan pelayanan semakin baik. Tetapi semua itu harus dibangun dengan perencanaan yang matang, bukan sekadar pernyataan yang viral. Ukuran keberhasilan pemerintah bukan sedikit atau banyaknya ASN, melainkan seberapa baik pemerintah melayani rakyat,” pungkas Sanderson.
