KAB BOJONEGORO (JATIM) SUARAPANCASILA.ID – Fraksi PDIP DPRD Bojonegoro mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar tidak tergantung pada pendapatan transfer pusat, tapi lebih menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pandangan itu disampaikan Fraksi PDIP Bojonegoro dalam penyampaian fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) anggaran Tahun 2026, di Gedung Paripurna DPRD Bojonegoro, Rabu (12/11/2025).
Perwakilan Fraksi PDIP DPRD Bojonegoro Erix Maulana Heri Kiswanto menegaskan bahwa, kita tidak bisa bergantung terus menerus dengan pendapatan transfer pusat yang mana hal tersebut adalah dana perimbangan yang bersumber dari sektor minyak.
Fraksi PDIP menekankan, bahwa kita harus siap jika 10-15 tahun kedepan minyak bukakanlah sektor utama dari pendapatan Kabupaten Bojonegoro.
” Maka harus ada langkah-langkah konkrit untuk menggenjot pendapatan asli daerah kita”, katanya.
Di pihak lain, untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi PDIP mendorong Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk terus berupaya meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Fraksi PDIP menilai kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi perlu terus diupayakan melalui proses analisa dan perencanaan matang tanpa menimbulkan high cost econimy terhadap arus perkembangan investasi.
” Upaya peningkatan PAD juga yang harus dilakukan dengan memperhatikan aspek biaya, manfaat yang dihasilkan”,ujarnya.
Fraksi PDIP juga mendorong kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam perencanaan APBD tahun 2026 haruslah fokus pada program-program penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta ekonomi kreatif.
” Bahwa dengan bertumbuhnya ekonomi kreatif maka akan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah (PAD)”, tegasnya.
Dalam hal pembiayaan, Fraksi PDIP menekankan pentingnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk serius dalam hal belanja hibah, khususnya hibah kepada Badan Usaha yang bergerak dan berperan memajukan perekonomian kreatif sebagai wujud kemandirian ekonomi.
Bahwa segala upaya kita laksanakan bersama ini adalah semata-mata untuk masyarakat Bojonegoro, dengan perencanaan yang baik serta ditunjang leadership yang yang baik pula.
” Maka Fraksi PDIP berharap pada tahun 2026 adalah menjadi tahun akselarasi dari apa yang selama ini sudah berjalan”, imbuhnya.
Selain itu, segala upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah orientasi dan tujuan utama dalam pembangunan, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan dalam APBD oleh pemerintah kabupaten Bojonegoro haruslah berbanding lurus dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.
” Ujungnya sesuai dengan jargon Kabupaten Bojonegoro yaitu Bojonegoro Makmur, masyarakat yang sejahtera, Bersinergi untuk Bojonegoro mandiri dan membanggakan”, pungkasnya.
