LUBUKLINGGAU-SUARAPANCASILA.ID- Bung Habibi, Kabid OK MPC Pemuda Pancasila Kota Lubuklinggau,memberikan tangapan terkait belum adanya pemutihan pajak kendaraan di tahun 2026 Dalam realisnya yang telah disampaikan kepada Redaksi.
Bahwa belum ada kepastian mengenai program pemutihan pajak kendaraan hingga pertengahan tahun 2026, kami dari MPC Pemuda Pancasila Kota Lubuklinggau dapat memahami kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat.
Banyak warga yang “gigit jari” karena sangat menantikan program ini untuk meringankan beban ekonomi mereka, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang kendaraannya menjadi urat nadi pencarian nafkah sehari-hari. Kami menyadari bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang krusial untuk pembangunan. Namun, pemerintah juga harus peka terhadap realitas daya beli masyarakat saat ini.
Sebagai bentuk kepedulian dan komitmen Pemuda Pancasila untuk hadir di tengah kesulitan masyarakat, kami menawarkan 4 Solusi Alternatif kepada pihak Samsat dan Bapenda yang bisa diterapkan meskipun tidak ada program pemutihan penuh:
1. Program “Keringanan Denda” atau Penghapusan Sanksi Administratif
Jika pemerintah daerah belum bisa melakukan pemutihan pajak secara total (pokok pajak), kami mengusulkan agar Samsat Lubuklinggau memberikan relaksasi berupa penghapusan denda keterlambatan. Seringkali masyarakat takut membayar pajak yang menunggak bertahun-tahun bukan karena pokok pajaknya, melainkan karena denda kumulatif yang membengkak. Menghapus denda akan merangsang warga untuk segera melunasi pokok pajaknya.
2. Fasilitas Cicilan Pembayaran Tunggakan Pajak
Pemerintah perlu berinovasi. Bagi warga yang menunggak pajak di atas 3 tahun, Samsat bisa membuka program restrukturisasi atau cicilan pajak. Dengan skema cicilan yang ringan, masyarakat tidak akan merasa terbebani untuk mengeluarkan uang dalam jumlah besar sekaligus, dan di sisi lain, kas daerah tetap mendapatkan pemasukan secara berkala.
3. Masifkan Layanan “Jemput Bola” (Samsat Keliling dan Desa)
Banyak masyarakat yang malas membayar pajak karena jarak dan antrean yang panjang. Samsat Lubuklinggau harus lebih proaktif menerjunkan armada Samsat Keliling hingga ke tingkat kelurahan dan pusat keramaian (seperti pasar dan pusat perbelanjaan). Permudah aksesnya, maka tingkat partisipasi akan naik dengan sendirinya.
4. Edukasi Layanan Digital (Aplikasi SIGNAL)
Masih banyak warga Lubuklinggau yang belum tahu bahwa bayar pajak bisa dilakukan dari rumah melalui aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional). Kami mendorong Samsat untuk lebih masif melakukan sosialisasi digitalisasi ini.
Komitmen Pemuda Pancasila:
MPC Pemuda Pancasila Kota Lubuklinggau, melalui seluruh struktur Pimpinan Anak Cabang (PAC) di tiap kecamatan hingga Ranting di kelurahan, siap bersinergi dengan Samsat Lubuklinggau untuk menjadi agen sosialisasi. Kami siap membantu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya taat pajak sekaligus membantu mendampingi warga yang gagap teknologi dalam menggunakan layanan bayar pajak online.
Kita tidak boleh hanya menyuruh masyarakat taat bayar pajak, tetapi sistem dan kemudahannya tidak ditingkatkan. Negara harus hadir memberikan kemudahan.
Pancasila! Abadi!
