Pangandaran (jabar) Suarapancasila.id – Wahyu Hidayat Ketua DPD KNPI Kabupaten Pangandaran memberikan respon tangapan/ jawaban terkait mosi tidak percaya dari salah satu OKP, serta polemik yang terjadi terhadap dirinya sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Pangandaran. Dan pada prinsipnya baik secara pribadi ataupun organisasi saya meminta maaf yang sebesar besarnya atas kegaduhan yang terjadi pada organisasi KNPI yang saya pimpin. Senin (31/8/2026)
Yang selanjutnya terkait adanya surat Mosi tidak percaya dari salah satu OKP di Kabupaten Pangandaran saya sangat mengapresiasi. ternyata pemuda Kabupaten Pangandaran masih ada yang peduli dengan induk organisasinya. KNPI adalah wadah bagi semua organisasi kemasyarakatan Pemuda.
“Selama ini memang KNPI Kabupaten Pangandaran seperti mati suri. betul arah kebijakan organisasinya tidak jelas dan hampir seperti tidak ada kegiagan. Namun harus kita runut akar permasalahannya karena bagaimanapun lebih baik menyalakan sebatang lilin daripada mengutuk kegelapan” ucapnya
Adapun point yang dituduhkan adalah terkait lemahnya konsolidasi organisasi, KNPI mempunyai Wakil Ketua Organisasi kepemudaan yaitu yang diketui oleh Rizki itu sendiri sehingga arah kebijakan dan konsolidasi organisasi dilaksanakan oleh Wakil Ketua OKK tersebut.
Yang selanjutnya kebijakan sepihak yang tidak bermusyawarah, KNPI setiap mengeluarkan kebijakan dan statmen di media sosial selalu di konsultasikan dan di musyawarahkan. “hanya saja yang bersangkutan karena aktif dimana mana terlalu banyak jabatannya sehingga tidak fokus harusnya dipisahkan antara KNPI dan KONI saja sudah berbeda tugas fungsi dan tujuannya”. Ucap wahyu
Adapun kebijakan sekretaris yang sering melontarkan isyu baik pro ataupu kontra dengan pemerintah daerah dan pandangan ataupun gagasan di media sosial sudah dikonsolidasikan dan atas falidasi ketua sehingga gagasan bisa muncul dan terbit di media sosial.
Selanjutnya tidak adanya keselarasan antara ketua KNPI dan Pemerintah Daerah itu tidak benar dalam berbagai hal. antara KNPI dan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran. berjalan beriringan dan selaras, itu hanya isyu saja yang berkembang diluar karena waktu pilkada dulu tidak dalam saru barisan tetapi setelah sudah terpilih siapapun Bupati ataupun wakil bipati yang mempunyai kebijakan sepenuhnya harus didukung KNPI karena menurut Undang undang kepemudaan KNPI adalah mitra pemerintah sehingga KNPI harus berjalan bersinergi dengan pemerintah daerah.
Mungkin yang dimaksud tidak sejalan adalah dalam segi penganggaran, “memang sudah dua tahun terakhir ini KNPI tidak mendapatkan anggaran hibah dari pemda kabupaten pangandaran tetapi KNPI tidak menuntut karena kondisi keuangan pemda pangandaran masih belum stabil sehingga semua kegaiatn yang berjalan menggunakan uang pribadi ketua ataupun sumber lain yang halal dan tidak mengikat” ungkap wahyu
Saya mengucapkan terimakasih atas kritik yang diberikan karena, bentuk kritik tersebut mencerminkan masih adanya Pemuda Kabupaten Pangandaran. Dinamika kepemudaan sudah biasa terjadi karena apabila sudah tidak berdinamika sudah apatis tidak peduli dengan perubahan.
Saya berjanji akan memperbaiki semuanya dan akan lebih baik. adapun terkait jabatan Saya sebagai Ketua KNPI akan fokus melaksanakan amanah MUSDA KNPI Jawa Barat. untuk menuntaskan permasalahan Angka Putus Sekolah dan mendorong Indeks Pembangunan Pemuda di tahun 2027 targetnya dapat tercapai, dan satu lagi tugas poko adalah melaksanakan Musyawarah Daerah Pemuda KNPI Kabupaten Pangandaran di tahun 2027 yang akan datang. Pungkasnya.
