BREBES (JATENG), SUARAPANCASILA.ID – Aksi joget sejumlah anggota DPR RI yang sempat viral di media sosial akhirnya diluruskan langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly, atau yang akrab disapa Goyud. Dalam forum terbuka di Brebes, ia menegaskan bahwa momen tersebut bukanlah bentuk perayaan kenaikan gaji, melainkan ekspresi spontan usai acara kenegaraan yang diiringi lagu-lagu Nusantara.
“Teman-teman yang terlihat berjoget di TV bukan sedang merayakan kenaikan gaji. Itu terjadi setelah acara kenegaraan selesai, saat diputarkan lagu-lagu Nusantara,” ujar Goyud dalam acara Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu yang digelar Bawaslu Brebes di Grand Dian Hotel, Jumat (29/8/2025).
Goyud menyebut bahwa sejak dirinya dilantik pada 1 Oktober 2024 hingga saat ini, belum ada perubahan gaji DPR. Ia menyayangkan framing media yang menyederhanakan gestur kebudayaan menjadi isu materialistik, padahal konteksnya jauh lebih substansial.
Menurut Goyud, tepuk tangan meriah dan standing applause dari anggota parlemen justru muncul sebagai bentuk apresiasi terhadap dua poin penting dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, rencana pemangkasan jumlah komisaris BUMN dari sembilan menjadi lima orang, sekaligus penghapusan tantiem hingga Rp40 miliar per tahun. Kedua, komitmen Presiden dalam memberantas praktik tambang ilegal yang selama ini ditaksir merugikan negara secara masif.
“Dua hal itu yang mendapat standing applause dari anggota DPR dan DPD. Bukan soal gaji,” tegasnya.
Dalam sesi dialog terbuka, Goyud juga menyampaikan refleksi kritis terhadap kondisi demokrasi Indonesia yang menurutnya masih belum matang. Ia mengajak masyarakat untuk lebih aktif mengevaluasi kinerja wakil rakyat dan pemimpin nasional melalui mekanisme pemilu.
“Kalau DPR tidak bekerja baik, jangan dipilih lagi lima tahun mendatang. Begitu juga presiden. Demokrasi memberi ruang kepada rakyat untuk mengganti pemimpin lewat pemilu,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, Goyud turut menyinggung dugaan skandal korupsi besar di tubuh Pertamina dan sejumlah BUMN lainnya, dengan potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai hampir Rp1.000 triliun. Ia menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan publik, transparansi kelembagaan, dan keberanian dalam mengungkap praktik-praktik yang merugikan bangsa.
Acara yang digelar oleh Bawaslu Brebes ini juga menghadirkan Ketua KPU Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, yang memaparkan evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan KPU Brebes, organisasi masyarakat, serta elemen sipil lainnya dalam suasana dialogis dan terbuka, menandai komitmen bersama untuk menjaga integritas demokrasi di tingkat lokal.
