NASIONAL, SUARA PANCASILA.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menegaskan, kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak perlu diisi oleh pejabat sementara maupun dialihkan kepada triumvirat, serta dipastikan tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan meskipun Presiden RI Prabowo Subianto sedang melaksanakan kunjungan kerja di luar negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril untuk merespons dinamika ketatanegaraan terkait posisi Wakil Presiden. Menurutnya, secara konstitusional, tugas utama Wakil Presiden adalah membantu kepala negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, ketiadaan seorang Wakil Presiden membuat Presiden Prabowo Subianto dapat memegang dan menjalankan seluruh kewenangan pemerintahan secara mandiri.
“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil Presiden itu membantu tugas-tugas Presiden,” ujar Yusril usai bertemu Presiden di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia juga menepis anggapan bahwa kekosongan posisi tersebut secara otomatis memicu pengalihan tugas kepresidenan kepada triumvirat — yang terdiri atas Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan — saat kepala negara berhalangan hadir atau melawat ke luar negeri. Yusril menegaskan, Presiden tetap mempunyai kewenangan penuh dalam memimpin pemerintahan dari mana pun, didukung oleh para menteri yang fokus pada bidang tugas masing-masing.
Selain itu, keberadaan teknologi komunikasi modern saat ini dinilai sangat membantu kelancaran koordinasi jarak jauh antara kepala negara dan jajaran kabinet. Dengan demikian, urusan birokrasi dan pengambilan kebijakan strategis tetap dapat berjalan efektif tanpa hambatan berarti.
Dalam sistem hukum tata negara Indonesia, Yusril menambahkan, Wakil Presiden tidak memiliki otoritas untuk mengambil keputusan atau kebijakan strategis secara mandiri tanpa mandat penuh dari kepala negara. Seluruh produk hukum atau keputusan yang ditandatangani oleh seorang Wakil Presiden pada dasarnya tetap berstatus sebagai keputusan resmi Presiden.
“Karena Wakil Presiden pun, kalaupun ada di dalam negeri, dia tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan Wakil Presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita,” katanya.Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah resmi menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
