SAWAHLUNTO (SUMBAR)SUARA PANCASILA.ID– Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra membuka Focus Group Discussion bersama pemangku kepentingan BPJS Kesehatan untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat.
Pertemuan yang digelar pada Jumat 22/05/2026 di ruang rapat Balaikota ini menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap implementasi layanan BPJS Kesehatan. Berbagai perkembangan program dibahas, mulai dari capaian cakupan peserta hingga kendala operasional di lapangan yang masih perlu dibenahi.
Dalam arahannya, Riyanda menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa ditunda. Ia meminta seluruh pihak terkait bekerja cepat dan terkoordinasi agar manfaat jaminan kesehatan benar-benar dirasakan warga.
“Kesehatan masyarakat membutuhkan sinergi dan respons cepat dari seluruh pihak. Tanpa itu, pelayanan tidak akan berjalan optimal dan tepat sasaran,” ujar Riyanda.
Ia mendorong BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, hingga pemerintah kelurahan dan desa untuk mempererat komunikasi. Tujuannya agar kendala administrasi, rujukan, dan akses layanan bisa diselesaikan lebih cepat di tingkat lapangan.
Riyanda juga menyampaikan apresiasi atas capaian Sawahlunto yang menjadi satu-satunya kota di Sumatera Barat penerima penghargaan Universal Health Coverage tahun 2026 kategori utama.
Penghargaan ini diberikan karena cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Sawahlunto sudah mencapai minimal 99 persen, dengan tingkat keaktifan peserta di atas 95 persen. Artinya, hampir seluruh warga Sawahlunto terlindungi jaminan kesehatan dan aktif menggunakannya.
“Capaian UHC ini bukan hanya prestasi, tetapi tanggung jawab bersama untuk dijaga secara konsisten. Ini amanah bagi kita semua agar perlindungan kesehatan masyarakat tetap terfasilitasi secara optimal, responsif, dan berkelanjutan,” kata Riyanda.
Menurutnya, mempertahankan status UHC lebih menantang dibanding mencapainya. Tantangan ke depan adalah menjaga mutu layanan, mempermudah akses, dan memastikan tidak ada warga yang terlempar dari sistem jaminan kesehatan karena kendala administrasi maupun ekonomi.
Melalui FGD ini, Pemko Sawahlunto berharap muncul evaluasi terbuka dari seluruh pemangku kepentingan. Isu yang dibahas mencakup kendala klaim, antrean pelayanan, hingga pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS.
Hasil diskusi akan menjadi bahan perumusan kebijakan lanjutan agar jaminan kesehatan di Sawahlunto tidak hanya luas cakupannya, tetapi juga berkualitas dalam pelayanan.
