PALEMBANG, SUARA PANCASILA.ID – Penegakan hukum tidak selalu harus berujung pada hukuman penjara. Melalui penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, pelaku tindak pidana berpeluang menjalani hukuman dengan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri.
Mendukung langkah tersebut, Pemerintah Kota Palembang menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Palembang dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palembang melalui penandatanganan perjanjian kerja sama di Kantor Kejaksaan Negeri Palembang, Selasa (10/11/2026).
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyambut baik kolaborasi lintas lembaga tersebut. Menurutnya, kerja sama ini menjadi langkah penting dalam mendorong sistem penegakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Palembang siap memberikan dukungan penuh agar implementasi program tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti sebatas seremoni penandatanganan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan. Pemerintah Kota Palembang siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program ini,” ujar Ratu Dewa.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Negeri Palembang dan Bapas Kelas I Palembang yang telah menginisiasi dan mewujudkan kolaborasi tersebut.
Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting agar penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan dapat terlaksana secara optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Plt Kepala Bapas Kelas I Palembang, Joni Ihsan, menyatakan dukungannya terhadap kerja sama tersebut. Ia berharap kolaborasi yang terbangun dapat memperkuat pelaksanaan penegakan hukum yang lebih humanis di Kota Palembang.
Senada, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Muhammad Nasir, turut mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Palembang dan Bapas Kelas I Palembang.
Ia berharap kerja sama lintas lembaga ini tidak hanya memperkuat koordinasi antarlembaga penegak hukum dan pemerintah daerah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.
“Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam mendukung penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, sekaligus memperkuat penegakan hukum yang lebih humanis di Kota Palembang,” ujarnya.
Melalui kerja sama ini, diharapkan penerapan alternatif pemidanaan dapat berjalan efektif sesuai ketentuan hukum, dengan tetap mengedepankan keadilan, tanggung jawab pelaku, serta kepentingan masyarakat.Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku dan kembali berperan positif di tengah kehidupan sosial.
