Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi.
KAB BOJONEGORO (JATIM) SUARAPANCASILA.ID – Program Koperasi Merah Putih yang digagas untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di Bojonegoro masih menghadapi kendala.
Penyebabnya karena kondisi di desa belum siap, baik dari segi permodalan, kelembagaan maupun kemampuan kepengurusan. Hal ini menjadi perhatian serius Komisi B DPRD Bojonegoro.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sally Atyasasmi mengatakan, bahwa telah menerima perwakilan pengurus KDMP di Kabupaten Bojonegoro untuk membahas terkait kendala, harapan maupun aspirasi dalam pengelolaan KDMP.
“Sesuai kewenangan DPRD mengenai KDMP bisa dianggarkan melalui APBD, selain itu akan mengundang pihak terkait dan BUMD mengenai dukungan ke KDMP,” katanya usai menerima audiensi perwakilan KDMP di Kabupaten Bojonegoro, Rabu (5/11/2025).
Sally menjelaskan, pengurus KDMP memerlukan dukungan pendanaan agar punya tanggungjawab mengelola koperasi, namun harus memperhatikan bisnis apa yang tepat untuk masyarakat setempat.
Modal koperasi, kata dia, dari iuran pokok dan iuran wajib dari anggota menjadi modal dasar. Selain itu pengurus KDMP dapat memetakan aset desa yang tidak digunakan supaya dimanfaatkan koperasi desa.
“Pengelolaan modal uang kecil kalau dikelola dengan baik bisa menjadi berkembang dan menjadi modal mendapatkan pinjaman,” ujarnya.
Menurut Sally, dalam audiensi bersama KDMP ada beberapa tuntutan selain permodalan juga membutuhkan fasilitas, penguatan kelembagaan dan yang lainnya. Meskipun pemerintah daerah sudah mendukung KDMP dengan mendanai pengurusan akta pendirian.
Dukungan lain oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, telah mengadakan pelatihan bagi pengurus KDMP terkait rencana bisnis, potensi desa, pengelolaan dan petunjuk lainnya tentang perkoperasian.
“Termasuk mengadakan bimtek dengan mengundang pupuk Indonesia, Pertamina, Bulog dan ID Food untuk menjembatani akses program subsidi pemerintah,” tambahnya.
Disisi lain, perwakilan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sugianto mengatakan, bahwa telah menyampaikan aspirasi KDMP kepada DPRD untuk memberikan permodalan melalui Coorporite Social Responsibility (SCR) maupun anggaran APBD.
Dan sekaligus meminta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membantu pinjaman modal KDMP dengan bunga lebih rendah dibandingkan yang lain.
“Harapannya seluruh KDMP segera beroperasi dengan adanya dana pemodalan dan dukungan penguatan kelembagaan pengurus koperasi dari pemerintah,” katanya.
Diketahui, sejumlah perwakilan KDMP se-Kabupaten Bojonegoro menghadiri Rapat hearing di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Bojonegoro, dengan agenda rapat kerja Komisi B DPRD Bojonegoro terkait dukungan koperasi desa/kelurahan Merah Putih.
