Sri Wahyuni Dorong Percepatan Infrastruktur Pertanian dan Fasilitas Kesehatan di Sitiaji

BOJONEGORO (JATIM) SUARAPANCASILA.ID – Kebutuhan infrastruktur penunjang pertanian dan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi sorotan dalam reses anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi Demokrat, Sri Wahyuni, di Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Jum’at (20/11/2026).

Dalam reses masa sidang I Tahun 2026–2027 tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian, mulai dari pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), penyediaan sumber air pertanian, hingga kondisi jembatan dan bangunan Polindes.

Untuk sektor pertanian, masyarakat mengusulkan kelanjutan pembangunan JUT, bantuan pembuatan embung, pengerukan sungai guna mendukung pengairan sawah, serta realisasi sumur bor yang sebelumnya dibatalkan. Ketersediaan infrastruktur dan air dinilai penting untuk menjaga produktivitas pertanian, khususnya saat musim kemarau.

Bacaan Lainnya

Warga juga meminta perbaikan jembatan akses petani yang kondisinya rawan roboh. Sementara bangunan Polindes membutuhkan pembenahan karena terdapat retakan pada tembok dan sejumlah bagian kayu mulai lapuk.

Selain persoalan infrastruktur, aspirasi juga menyentuh pemerataan penempatan tenaga PPPK dan ASN agar dapat bertugas di wilayah domisili masing-masing sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih efektif.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Sri Wahyuni menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi warga melalui koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait.

“Pertanian membutuhkan dukungan infrastruktur dan ketersediaan air yang memadai. Pembangunan JUT, embung, sumur bor hingga pengerukan sungai perlu mendapat perhatian agar produktivitas pertanian masyarakat tidak terkendala, terutama saat musim kemarau,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penanganan jembatan dan perbaikan Polindes. Menurutnya, kedua fasilitas tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan warga dan keberlangsungan pelayanan kesehatan di desa.

“Saya akan mencatat dan mengawal aspirasi ini. Realisasinya tentu membutuhkan proses, penyesuaian kewenangan dan kemampuan anggaran. Namun, aspirasi masyarakat harus tetap diperjuangkan agar tidak berhenti sebatas usulan dalam kegiatan reses,” pungkasnya.

suarapancasilaid'

Pos terkait