PALEMBANG, SUARA PANCASILA.ID – Pemerintah Kota Palembang terus memperkuat strategi penanganan banjir perkotaan melalui pelaksanaan National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) Tahun Anggaran 2026.
Program tersebut menjadi salah satu langkah strategis Pemkot Palembang dalam meningkatkan ketangguhan kota menghadapi risiko banjir, pesatnya urbanisasi, serta dampak perubahan iklim.
Komitmen itu ditegaskan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Palembang, Drs. Kgs. H. Sulaiman Amin, saat membuka Rapat Koordinasi NUFReP Tahun Anggaran 2026.Sulaiman mengatakan, penanganan banjir perkotaan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial.
“Penanganan banjir tidak cukup hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Kita membutuhkan langkah yang preventif, terintegrasi, adaptif dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh sektor,” ujarnya.
Menurutnya, rapat koordinasi NUFReP menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus menyusun langkah strategis agar target program di Kota Palembang dapat tercapai secara optimal.
NUFReP sendiri merupakan program strategis untuk memperkuat ketahanan kota-kota di Indonesia terhadap risiko banjir. Program ini mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi pemerintahan, kapasitas daerah, perencanaan berbasis risiko hingga peningkatan partisipasi masyarakat.
Program tersebut merupakan bentuk sinergi Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia dengan mengintegrasikan penanganan banjir secara fisik maupun nonfisik.Pada aspek fisik, penanganan diarahkan pada penguatan drainase primer, pembangunan kolam retensi, peningkatan tanggul hingga optimalisasi solusi berbasis alam atau Nature-Based Solutions.
Sedangkan penanganan nonfisik meliputi analisis risiko banjir, penguatan tata kelola kelembagaan serta peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam melakukan mitigasi bencana.Salah satu dukungan NUFReP yang diterima Kota Palembang dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi Sungai Bendung.
Rehabilitasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian banjir sekaligus meningkatkan ketahanan kawasan perkotaan terhadap ancaman genangan dan banjir.
Sulaiman menekankan, pelaksanaan rehabilitasi Sungai Bendung membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, Pemkot Palembang, tim teknis, perangkat daerah hingga masyarakat.“Semua pihak harus memberikan dukungan penuh agar program ini berjalan sesuai target. Koordinasi dan sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan NUFReP di Kota Palembang,” katanya.
Ia juga menyoroti sejumlah aspek yang perlu dikawal secara konsisten, di antaranya pengadaan tanah, pemenuhan kriteria kesiapan kegiatan serta penerapan standar lingkungan dan sosial.Menurut Sulaiman, seluruh proses tersebut harus dilakukan secara transparan, bertanggung jawab dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Pemkot Palembang juga mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, camat, lurah serta masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program, terutama dalam menindaklanjuti dampak sosial yang mungkin muncul dari kegiatan rehabilitasi Sungai Bendung.
Sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan juga dinilai penting agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat program tersebut.“Partisipasi masyarakat sangat penting. Karena itu, sosialisasi harus terus diperkuat sehingga masyarakat memahami program, termasuk dampak dan manfaat yang akan dirasakan dalam jangka panjang,” tutur Sulaiman.
Melalui NUFReP, Pemkot Palembang tidak hanya menargetkan penyelesaian persoalan banjir dalam jangka pendek, tetapi juga membangun sistem ketahanan perkotaan yang mampu menghadapi berbagai risiko di masa mendatang.
Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menjadikan NUFReP sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan Palembang yang lebih tangguh, aman, nyaman dan berkelanjutan.Selain itu, program tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim dan melakukan mitigasi terhadap risiko banjir.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala BBWS Sumatera VIII dan Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan Hardy Pangihutan Siahaan, S.T., M.Sc., Kepala BPN Kota Palembang Dhona Fiermansyah Lubis, S.ST., M.M., QRMP, Kepala Satuan Kerja PJSA Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkot Palembang, para camat dan lurah se-Kota Palembang, serta Konsultan Technical and Program Implementation Support (TePIS) Regional-2 Kota Palembang.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan NUFReP di Kota Palembang berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
