“Bentuk Tim Perumus BMPS, untuk memperjuangkan kepentingan sekolah swasta”
LUBUKLINGGAU, SUARAPANCASILA.ID – Menghadapi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) Lubuklinggau menggelar rapat, Kamis, (16/5/2024) pagi di Aula Pertemuan, Sekolah Budi Utomo Lubuklinggau.
Rapat dipimpin Ketua BMPS Kota Lubuklinggau, Elven Asmar, SE, MM. Dipandu oleh Ponijo dan didampingi Ketua PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Lubuklinggau yang juga Ketua Penasihat BMPS, dr H Mast Idris, Kepala Sekolah SMA Xaverius Lubuklinggau, Widodo, S.Pd dan dari Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Ar-Risalah, Ida Istanti, M.Pd. Rapat ini sengaja digelar guna menghadapi momentum penerimaan murid tahun ajaran baru 2024.
Elven Asmar katakan rapat ini lebih konkretnya lagi sebagai upaya menyikapi kondisi sekolah-sekolah swasta di Lubuklinggau yang meredup lantaran kurang murid.
“Pertama, kita BMPS Lubuklinggau sudah delapan bulan tidak rapat. Kemudian, latar belakang persoalan kita selaku lembaga pendidikan swasta sama yaitu kekurangan peserta didik. Padahal kita sebetulnya milik pemerintah juga hanya diperlakukan seperti anak tiri,” ungkap Elven mengawali sambutannya.
Elven juga bilang, saat ini sekolah yang terhimpun dalam BMPS sedang menghadapi momentum PPDB. Ada 15 sekolah SMP negeri di Lubuklinggau dengan jumlah murid kurang lebih 4000 siswa dan siswi. Sepertinya sudah habis dibagi ke sekolah (SLTA) negeri baik itu SMA maupun SMK yang ada di Lubuklinggau.
Mantan Ketua DPRD Kota Lubuklinggau yang pada kesempatan ini bertindak sebagai Ketua BMPS dari Yayasan Pendidikan Budi Utomo menganjurkan ke peserta rapat BMPS untuk tidak takut angkat bicara tentang kendala sekolah masing-masing.
Elven menyebutkan ada banyak sekolah swasta yang sudah tumbang atau tutup akibat tidak ada muridnya. Elven sendiri mewakili sekolah Budi Utomo yang telah berusia 37 tahun merasa cemas dengan keberlangsungan sekolah yang ia pimpin. Apakah masih dapat siswa baru dalam PPDB 2024 ini.
Ketua PDM Kota Lubuklinggau, dr H Mast Idris dalam kesempatan sambutannya menyampaikan, 37 tahun lalu dirinya masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Mura).
Saat itu Mura dipimpin oleh Bupati mendiang M Syueb Tamat. Teringat ketika itu dirinya berperan dalam mengusulkan ke Bupati mengenai pembangunan gedung SMA Negeri 2 Lubuklinggau.
“Sehingga kalau saya lewat SMA Negeri 2 Lubuklinggau sekarang ini terbayang akan memori 37 tahun lalu,” ungkap dr H Mast Idris.
Metode penyampaian sambutan dengan cara bercerita itu, Mast Idris mengajak BMPS Lubuklinggau peserta rapat mengenang kembali perjalanan dan kehadiran serta peran sekolah-sekolah swasta.
“Seharusnya sekolah-sekolah swasta ini dilindungi dan diberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang,” kata Mast Idris.
Mantan Direktur RS Sobirin Musi Rawas dan eks Direktur RS Siti Aisyah Lubuklinggau itu juga menyindir ada guru hasil didikan sekolah swasta, lalu lulus PPPK ditugaskan di sekolah negeri. Sehingga kian menambah permasalahan dan lemahnya sekolah swasta.
“Persoalan ini bukan hanya terjadi di Lubuklinggau. Melainkan menjadi permasalahan nasional juga. Oleh karena itu, usai rapat ini harus segera ditindaklanjuti salah satunya audiensi ke Pj Wali Kota Lubuklinggau,” tandas Mast Idris.
Selebihnya Mast Idris menyarankan agar sekolah-sekolah yang tergabung dalam BMPS ini berbenah diri. ” Mengambil pesan dari KH Ahmad Dahlan dalam konteks di lingkungan Muhammadiyah. Hidup-hidupilah Muhammadiyah bukan mencari hidup di Muhammadiyah,” kata Mast Idris, mengingat pesan KH Ahmad Dahlan.
Pesan tersebut kata dia, dalam konteks BMPS (agar sekolah – sekolahan kita) berbenah terhadap kualitas lembaga pendidikan kita masing-masing. Jika lembaganya sudah bagus dan berkualitas otomatis berpeluang untuk eksis dan maju. Dan kita kerja di lembaga yang berkemajuan tersebut tentunya berdampak kepada penghasilan kita.
Masih dalam rapat BMPS, kepala sekolah SMA Xaverius, Widodo, S.Pd, mengungkapkan bahwa sekolah yang ia pimpin sudah berusia 48 tahun, sedang SD dan SMP Xaverius Lubuklinggau sudah mencapai usia lebih dari 50 tahun. Dengan demikian sudah cukup lama berperan dalam bidang pembangunan SDM di Lubuklinggau.
“Per hari ini persoalan kami di yayasan pendidikan Xaverius Lubuklinggau sama juga dengan sekolah rekan-rekan anggota BMPS yaitu kekurangan murid ” kata Widodo.
Pihaknya lanjut Widodo, berjuang sosialisasi sampai ke wilayah provinsi tetangga seperti hingga ke Provinsi Jambi. “Kadang kala upaya keras tersebut tidak sesuai dengan yang kami dapatkan. Murid yang masuk tidak signifikan,” beber Widodo.
Sementara perwakilan dari Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren (Ponpes) Ar-Risalah, Ida Istanti, M.Pd, menyampaikan soal jumlah siswa atau santri tidak menjadi kendala utama. Mungkin poin plusnya sistem pondok pesantren datang dari daerah cukup jauh, seperti dari Kota Pagar Alam, dari Provinsi Riau, selain dari wilayah Kota Lubuklinggau, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara.
“Alumni kami sekitar 30 persen melanjutkan sekolah di Lubuklinggau utamanya ke MAN 1 dan MAN 2. Tetapi kami juga terkendala mengenai guru yang lulus PPPK lalu ditugaskan ke sekolah negeri,” kata Ustazah Ida Istanti.
Dalam sesi tanya jawab, H Ajiriang, S.Sos, mendorong forum rapat BMPS Lubuklinggau agar menelurkan solusi terhadap kendala yang dihadapi sekolah-sekolah swasta di Lubuklinggau.
“Forum ini bukan dihabiskan untuk laporan sekolah masing-masing, habis waktu kita. Tetapi kita berupaya menghasilkan solusi dari forum ini. Mari kita berjuang sampai tuntas, tidak tembus ke Pj Wali Kota Lubuklinggau, kemana tembusnya kita perjuangkan. Kita sampaikan teknis penerimaannya kepada para stakeholder,” tegas H Aji Riang.
Aji Riang juga menegaskan bahwa pemerintah jangan mengatur sekolah negeri saja tetapi sekolah swasta juga. Ia juga mengingatkan agar semua pihak mematuhi aturan jangan loncat rayon salah satunya.
“Kasus loncat rayon itu, setidak-tidaknya melanggar etik, kalau melanggar etik tentu berpotensi melanggar hukum, jika melanggar hukum maka berpotensi pidana. Tindakan loncat rayon terindikasi ada aksi suap dan praktek KKN,” tegas H Aji Riang.
Aji Riang juga menegaskan agar dilarang keras perbuatan titip menitip siswa. “Mau dari manapun, dari siapapun tak usah diladeni,” tegas H Aji Riang.
H Aji Riang juga mengajak peserta rapat agar mencontohkan Kota Pendidikan Yogyakarta per kelas idealnya 25 siswa tidak lebih dari itu.
Merespon sesi tanya jawab, Elven Asmar, SE, MM, selalu Ketua BMPS Lubuklinggau, setuju dengan saran dari H Aji Riang, S.Sos. Ia juga mengatakan bahwa sekolahnya, Budi Utomo, per kelas jumlah muridnya minim dan dapat dibilang cukup ramping. “Itu juga mayoritas dari pelosok wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara, memang kita sosialisasi hingga pelosok desa di wilayah kabupaten tetangga,” kata Elven.
CH Ibramsyah,SE, M.Si, dari SMPIT Raudha Boarding School Lubuklinggau menyampaikan ia baru pimpin sekolah yang sebetulnya sudah ramai saingannya. Lalu, ia berpikir keras apa yang harus ditawarkan ke masyarakat supaya diminati. “Faktanya, sekolah kami siswanya banyak dari luar Kota Lubuklinggau. Dengan biaya masuk Rp17 juta. Untuk masa PPDB 2024, ini sudah ada 43 (empat puluh tiga) murid yang mendaftar,” kata Ibram.
Ibram menyarankan bahwa sesama anggota BMPS bukanlah saingan. Sebab masing-masing sekolah punya identitas dan karakteristik masing-masing. Sehingga jangan takut kalau diminta data mengenai sekolah kita supaya grade atau level sekolah di posisi mana.
“Saran saya sebelum kita melangkah jauh audiensi ke Pj Wali Kota dan seterusnya siapkan dahulu data serta kajian matang tentang sekolah-sekolah yang tergabung di dalam BMPS Lubuklinggau,” tandas Ibramsyah.
Kemudian dari Yayasan Pendidikan Alhadi, H Muhammad Rudi, .S.Sos, M.Si, menyarankan selain melengkapi data sekolah-sekolah swasta, harus lakukan komunikasi secara baik ke pimpinan sekolah-sekolah negeri.
Chandra, S.Pd, Kepala Sekolah SMK PGRI Lubuklinggau, secara umum setuju dengan saran dan masukan pembicara sebelumnya. “Setuju, terutama mengenai kesiapan data objektif sebelum menghadap atau audiensi ke pemerintah dalam hal ini Pj Wali Kota. Sebab, kalau tak disertai data selalu saja setiap audiensi dengan pihak pemerintah agar kita meningkatkan mutu. Padahal faktanya sekolah swasta banyak yang lebih baik dari sekolah negeri,” ungkapnya.
Rapat ini memutuskan pembentukan Tim Perumus BMPS Lubuklinggau yang diketuai oleh CH Ibramsyah, SE, M.Si.
Hadir dalam rapat ini, Ketua MD Muhammadiyah Kota Lubuklinggau yang juga Ketua Penasihat BMPS Lubuklinggau, dr H Mast Idris, Kepala Sekolah SMA Xaverius Lubuklinggau, Widodo, S.Pd, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Lubuklinggau, Juwaini, SE, Drs Aji Riang (SMA Muhammadiyah Lubuklinggau), CH Ibramsyah, SE, M.Si dari SMPIT Raudhah Boarding School, Khoiriyah, M.Pd Kepala Sekolah SMPIT Annida, Ida Istanti, M.Pd dari Yayasan Pendidikan Ponpes Ar-Risalah dan banyak lagi sekolah swasta baik SD, SMP, MTs, SMA maupun SMK lainnya.(*)
