BREBES (JATENG), SUARAPANCASILA.ID – Peredaran obat keras golongan G melalui warung kecil berkedok “warung Aceh” di Kabupaten Brebes kembali memicu reaksi warga. Ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat menggeruduk sebuah warung di Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Rabu malam, 15 April 2026.
Aksi dimulai sekitar pukul 19.00 WIB. Warga berjalan kaki menyusuri jalan utama sambil membentangkan poster bertuliskan “Stop Narkoba” dan menyerukan penutupan warung yang diduga menjual obat keras secara bebas.
Namun saat tiba di lokasi, warung yang menjadi sasaran sudah dalam kondisi kosong. Pemilik diduga melarikan diri setelah mengetahui rencana penggerebekan. Warga kemudian menutup paksa warung tersebut.
Koordinator aksi, Asrofi, menilai kondisi ini sudah sangat memprihatinkan karena peredaran dilakukan secara terang-terangan.
“Kami prihatin peredaran obat G ini sudah terang-terangan dengan sasaranya remaja. Ini bukan lagi bisnis, ini pembunuhan generasi pelan-pelan,” ungkap Asrofi.
Menurutnya, aksi warga merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi muda yang dinilai semakin rentan terhadap penyalahgunaan obat.
Sementara itu, tokoh ulama KH Misbahul Munir menyebut keresahan masyarakat sudah berlangsung lama dan meluas lintas kelompok.
“Ini adalah gerakan pemuda pemudi Islam, organisasi-organisasi Islam dan remaja-remaji mushola dan masjid yang akan meneruskan perjuangan dimanapun. Dan siapapun bekingannya itu musuh masyarakat bersama,” tutur KH Misbahul Munir.
Ia menambahkan bahwa gerakan ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Mujahidin Indonesia, hingga Pemuda Pancasila, Karang Taruna, dan kelompok pengajian di Brebes.
Dalam pandangannya, tujuan utama aksi ini adalah menjaga generasi muda dari dampak obat keras.
“Tujuannya untuk menyelamatkan pemuda pemudi Islam, supaya tidak nge-fly. Pemuda pemudi Islam harus kuat, harus siap memegang estafet perjuangan,” lanjut dia.
Aksi berlangsung tanpa anarki, namun kembali memperlihatkan pola lama, yaitu penjual menghilang sebelum ditindak.
Kapolsek Brebes AKP Prapto mengatakan, pihaknya mendukung kegiatan warga yang menolak adanya peredaran obat-obatan terlarang.
“Tadi kami juga dilokasi, kegiatan berjalan tanpa anarkis,” tandasnya.
Diketahui, peredaran obat keras golongan G melalui warung kecil berkedok “warung Aceh” di Kabupaten Brebes bukan fenomena baru. Dari tahun ke tahun, rangkaian peristiwa menunjukkan pola yang sama. Yaitu, warung kecil muncul, transaksi berlangsung terselubung namun terbuka, warga resah, penggerebekan terjadi, penjual menghilang, dan praktik serupa muncul kembali di lokasi lain. Dalam siklus ini, pelajar dan remaja menjadi kelompok paling rentan.
Dirangkum dari berbagai sumber, rangkaian peristiwa yang dipublikasikan sejak 2023 memperlihatkan pola yang konsisten dan berulang di berbagai wilayah.
Pada 6 Juni 2023, warga Kecamatan Jatibarang nekat membongkar warung berkedok penjual es di jalur Jatibarang–Balapulang karena diduga menjual obat terlarang secara bebas. Aksi tersebut menjadi salah satu titik awal terbongkarnya modus warung kecil sebagai tempat transaksi.
Selang beberapa hari, 10 Juni 2023, warga Desa Tegalglagah, Kecamatan Bulakamba, mengadukan warung kelontong yang ramai didatangi pemuda pada sore hari. Aktivitas yang tidak biasa ini memicu kecurigaan masyarakat.
Kepala desa setempat, Wahyono, menyebut fenomena tersebut sudah berlangsung cukup lama sebelum akhirnya dilaporkan.
“Sejak tiga bulan terakhir, banyak warga resah dan mengadu. Bahwa warung kelontong itu, ramai mulai pukul 15.00-17.00 WIB. Anehnya, pembelinya didominasi banyak pemuda,” jelas Wahyono.
Masih pada tahun yang sama, pola serupa juga terjadi di wilayah lain. Pada 11 Desember 2023, warga Desa Jatirokeh, Kecamatan Songgom, menggerebek sebuah warung Aceh yang berkedok penjual voucher internet ponsel. Aksi dipicu kemarahan warga setelah diketahui warung tersebut justru menjual obat-obatan keras secara bebas.
Dalam peristiwa itu, warga yang emosi langsung mendatangi lokasi dan mengusir pemilik warung. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial.
Dalam video berdurasi 32 detik yang beredar, tampak puluhan warga berkerumun dan memiting seseorang yang diduga pemilik warung. Sejumlah warga juga terlihat menggeledah isi warung, termasuk etalase yang berisi bungkus obat-obatan yang diduga obat keras.
Penindakan lebih tegas terjadi pada 19 September 2023 di Kecamatan Bantarkawung. Warga bersama tokoh agama tidak hanya menggerebek, tetapi juga membongkar warung dan mengusir penjualnya dari wilayah tersebut.
Dalam proses itu, dua penjual, Nursalim dan Saiful Bahri, membuat pengakuan tertulis atas aktivitas yang dilakukan.
Dalam surat pernyataan tersebut, keduanya mengakui telah menjual obat terlarang hingga menimbulkan keresahan masyarakat.
“Sehubungan dengan saya pada hari Senin tanggal 18 September 2023, saya diserahkan oleh warga masyarakat Bantarkawung ke Polsek Bantarkawung sehubungan dengan saya menjual obat-obatan terlarang sehingga menimbulkan keresahan masyarakat”
Memasuki 30 Juli 2024, aksi warga berkembang menjadi sweeping massal di sejumlah wilayah. Puluhan warga bersama ormas Lindu Aji melakukan penggerebekan di lima titik sekaligus, yakni di Desa Tengguli dan Tanjung, Kecamatan Tanjung; Cimohong, Kecamatan Bulakamba; serta Desa Limbangan dan Kersana.
Sejumlah warung dibongkar, namun penjual kembali tidak ditemukan. Dugaan adanya kebocoran informasi pun menguat karena pelaku selalu menghilang sebelum penggerebekan dilakukan.
Ketua ormas, Hamdani, menyebut mayoritas pembeli berasal dari kalangan pelajar.
“Maraknya warung obat tak berizin ini sangat meresahkan. Mereka diduga menjual obat-obatan jenis G (Tramadol) yang berbahaya bagi kesehatan. Para pembeli kebanyakan adalah pelajar dari SMP hingga SMA. Ini sangat miris,” papar Hamdani.
Ia juga menegaskan bahwa aksi tersebut akan terus dilakukan sebagai bentuk tekanan sosial terhadap peredaran obat ilegal.
“Kami akan terus melakukan penggerebekan warung-warung yang menjual obat terlarang. Tidak akan ada toleransi bagi mereka yang nekat menjual obat-obatan berbahaya,” tegasnya.
Tekanan masyarakat kemudian bergeser ke jalur formal. Pada 7 Juli 2025, ratusan warga, yang didominasi ibu-ibu, menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Brebes.
Dalam aksi tersebut, tuntutan disuarakan secara terbuka melalui pengeras suara, menekan aparat dan pemerintah daerah untuk bertindak lebih tegas.
“Usir dari Brebes oknum yang diduga menjual dan mengedarkan obat-obatan daftar G. Lidik, sikat, bersihkan oknum-oknum beserta konsorsium yang diduga terlibat. Brebes harus zero peredaran obat-obatan daftar G,” seru peserta aksi.
Namun hingga 2026, tuntutan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi di lapangan.
Data dari Badan Narkotika Nasional Kota Tegal menunjukkan dampak yang semakin nyata. Sepanjang Januari hingga April 2026, tercatat 35 kasus penyalahgunaan obat keras. Dari jumlah tersebut, 26 korban merupakan pelajar, dan 14 di antaranya berasal dari Brebes.
Kepala BNN Kota Tegal, Kunarto, menegaskan bahwa penyalahgunaan obat keras tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga kehidupan sosial.
“Karena dampaknya sangat nyata, tidak hanya merusak saraf tapi juga perspektif sosial maupun kesehatan masyarakat,” terang Kunarto.
Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan satu benang merah yang konsisten: warung kecil dijadikan kedok, obat keras dijual bebas tanpa resep, pembeli didominasi remaja dan pelajar, aktivitas berlangsung pada jam-jam tertentu, penindakan dilakukan, pelaku menghilang, dan praktik yang sama muncul kembali di lokasi lain.
Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan tidak berhenti pada keberadaan warung semata, melainkan mengarah pada dugaan adanya jaringan distribusi yang lebih luas. Selama penanganan belum menyentuh akar persoalan, pola ini diperkirakan akan terus berulang—dengan generasi muda sebagai korban utama.
Dalam banyak kasus, pola peredaran obat keras di lapangan tidak berdiri sendiri. Aparat dan sejumlah pengamat melihat adanya perubahan cara distribusi yang semakin adaptif mengikuti tekanan sosial maupun penindakan hukum. Ketika satu titik terungkap dan ditutup, titik lain segera muncul dengan pola yang serupa namun lebih rapi.
Di sejumlah temuan, warung yang digunakan tidak selalu berbentuk permanen. Ada yang berkedok kios pulsa, penjual minuman ringan, hingga toko kosmetik. Sebagian bahkan hanya beroperasi pada jam-jam tertentu, terutama sore hingga malam hari, menyesuaikan waktu berkumpulnya kalangan remaja.
Dalam praktik transaksi, istilah yang digunakan juga mengalami perubahan. Obat tidak lagi disebut dengan nama medis seperti tramadol atau trihexyphenidyl, melainkan menggunakan kode seperti “madol”, “TM”, pil kuning, putihan, halusan, kasaran, hingga Triple Y. Bahasa ini menjadi alat kamuflase agar aktivitas tidak mudah terdeteksi oleh masyarakat umum.
Di sisi lain, peredaran tidak hanya terjadi secara langsung. Dalam sejumlah temuan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bekasi, hingga Semarang, transaksi juga mulai memanfaatkan media sosial dan aplikasi pesan instan. Pemesanan dilakukan secara daring, sementara pengambilan barang dilakukan di titik tertentu yang berpindah-pindah.
Pengungkapan besar terjadi di Semarang ketika Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama aparat melakukan penggerebekan terhadap tiga gudang produksi obat keras daftar G tanpa izin. Operasi tersebut mengungkap praktik produksi ilegal dalam skala industri, dengan jaringan distribusi yang menjangkau berbagai daerah hingga Bali dan Kalimantan.
Dalam penindakan itu, petugas menemukan mesin produksi, bahan baku, hingga jutaan butir obat siap edar. Nilai perputaran bisnis dari jaringan tersebut ditaksir mencapai angka triliunan rupiah. Temuan ini memperlihatkan bahwa peredaran obat keras ilegal tidak lagi berskala kecil, melainkan telah terorganisir dengan sistem produksi dan distribusi yang rapi.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, menyampaikan dalam keterangan pada Selasa, 10 Maret 2026, bahwa pengawasan terhadap obat keras menjadi tantangan karena distribusinya yang kompleks.
“Tramadol itu masuk menurut keputusan, Peraturan Badan POM Nomor 21 itu adalah obat-obat tertentu,” kata Taruna Ikrar.
“Itu kita masukkan kepada obat-obat tertentu. Nah, obat-obat ini bisa menyebabkan apa itu? Pertama efek high, kalau digabung dengan beberapa jenis obat lain. Terus bisa berfungsi seperti seolah-olah kayak ekstasi dia, dan sebagainya,” lanjutnya.
Pada kesempatan lain, saat memaparkan hasil penindakan sepanjang tahun 2025, ia juga mengungkap skala produksi yang masif di sejumlah daerah.
“Nilainya hampir Rp100 triliun, memproduksi sampai miliaran kapsul,” ungkap Taruna Ikrar.
Fakta ini memperkuat dugaan bahwa warung-warung kecil di daerah, termasuk di Brebes, hanyalah bagian hilir dari rantai distribusi yang panjang, yang hulunya berada pada jaringan produksi ilegal berskala besar seperti yang terungkap di Semarang.
Dari sisi medis, para ahli menegaskan bahwa tramadol bukan sekadar obat biasa. Zat ini termasuk analgesik opioid yang bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk mengubah persepsi rasa sakit. Karena mekanisme tersebut, penggunaan tanpa pengawasan berisiko menimbulkan ketergantungan.
Guru Besar Farmasi Universitas Gadjah Mada, Zullies Ikawati, menjelaskan dalam forum akademik pada Kamis, 12 Maret 2026, bahwa efek obat ini tidak hanya menekan rasa nyeri.
“Karena dia [tramadol] kerjanya di reseptor opioid. Kita punya namanya reseptor opioid itu yang tempat kerjanya golongan morfin, kayak heroin ada di otak kita,” paparnya.
“Kombinasi efek ini tidak hanya mengurangi persepsi nyeri, tetapi pada sebagian orang juga dapat menimbulkan rasa rileks, ringan, atau euforia ringan,” sambungnya.
Efek euforia inilah yang diduga menjadi salah satu alasan obat tersebut disalahgunakan oleh remaja. Dalam beberapa kasus, konsumsi dilakukan untuk meningkatkan keberanian atau mengurangi rasa takut, termasuk sebelum terlibat dalam aksi kekerasan seperti tawuran.
Secara hukum, tramadol bukan termasuk narkotika, namun dikategorikan sebagai obat keras yang penggunaannya wajib melalui resep dokter. Pemerintah memasukkannya ke dalam kelompok obat-obat tertentu karena potensi penyalahgunaannya yang tinggi.
Pelanggaran terhadap distribusi obat ini dapat dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman pidana yang tidak ringan. Dalam sejumlah kasus, penegakan hukum telah dilakukan baik terhadap penjual maupun pengguna.
Di tingkat penindakan, aparat juga pernah mengungkap kasus besar peredaran obat keras. Pada tahun 2023, kepolisian membongkar gudang peredaran di kawasan Kedoya, Jakarta, dengan barang bukti mencapai 37 juta butir obat.
“Jadi berdasarkan pengakuan dari ketiganya ini, obat-obat ini berasal dari negara India. Kemudian masuk ke Indonesia bertahap dari bulan Desember 2021 ini sudah masuk hingga akhir 2022 melalui kargo atau ekspedisi kapal dari India yang transit di Singapura kemudian sampai ke Indonesia,” jelas Suyudi saat itu.
Di tingkat daerah, pemerintah juga mulai memperkuat peran masyarakat. Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, menyampaikan ajakan tersebut saat kegiatan pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Brebes pada Selasa, 31 Maret 2026.
“Jika ada indikasi peredaran, segera laporkan. Kita tidak boleh lengah karena dampaknya sangat luas, terutama bagi generasi muda,” jelasnya.
Di wilayah sekitar, Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menggelar dan memimpin jalannya razia terhadap sejumlah warung di Kota Tegal, Kamis (26/3/2026). Warung tersebut terlihat seperti warung yang menjual kebutuhan sehari-hari, namun disinyalir menjual obat-obatan keras tanpa resep dokter di Jalan AR Hakim, Kapten Sudibyo, Kolonel Sugiono, Dr. Cipto Mangunkusumo, hingga Kapten Ismail.
“Kita sidak secara langsung bersama Kepolisian dan BNN. Dari tujuh warung, semuanya kita bongkar agar tidak ada lagi praktik berkedok seperti ini,” ujar Dedy Yon.
Adapun dalam penggerebekan, petugas menemukan indikasi penjualan sejumlah obat keras seperti Tramadol, Hexymer 2, dan jenis lainnya yang seharusnya hanya bisa diperoleh dengan resep dokter.
Informasi yang beredar, petugas juga mengamankan sebuah buku tebal berwarna hijau yang diduga berisi catatan aliran dana.
Buku tersebut disinyalir merupakan daftar setoran kepada sejumlah oknum yang selama ini menjadi “beking” operasional warung-warung tersebut.
Terdapat tulisan Kodim, Koramil, hinggga Media yang diduga tercatat dalam buku daftar setoran aliran dana.
Rangkaian fakta, mulai dari penggerebekan warga pada 2023 hingga April 2026, data korban, hingga temuan aparat dan keterangan ahli, memperlihatkan bahwa persoalan ini bergerak dalam lingkaran yang belum terputus. Pola lama terus berulang dengan bentuk yang menyesuaikan zaman.
Di tengah pola yang terus berulang, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum mulai mendorong pendekatan preventif. Pemerintah Kabupaten Brebes bersama kepolisian menggagas program Kampung Tangguh Bersinar (Bersih Narkoba) sebagai upaya membendung peredaran dari tingkat desa.
Program ini telah menetapkan Desa Buaran di Kecamatan Jatibarang sebagai proyek percontohan. Selain itu, pada April 2026, seluruh desa di Kecamatan Bumiayu juga mendeklarasikan pembentukan Kampung Tangguh Bersinar sebagai komitmen bersama melawan narkoba.
Melalui program ini, masyarakat didorong menjadi garda terdepan dalam pengawasan lingkungan, dengan dukungan aparat kepolisian dan Badan Narkotika Nasional. Setidaknya, terdapat sekitar 10 lokasi awal yang dijadikan titik penguatan untuk menekan peredaran narkotika di wilayah Brebes.
Namun di lapangan, efektivitas program tersebut masih diuji oleh realitas yang berulang. Warung kecil ditutup, namun titik baru muncul. Penjual ditindak, jaringan lain bergerak. Istilah berubah, cara distribusi berkembang, tetapi sasaran tetap remaja dan pelajar.
Dalam konteks ini, peristiwa di Brebes tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari gambaran yang lebih luas tentang bagaimana obat keras yang seharusnya berada dalam sistem medis justru beredar bebas di ruang sosial.
