BREBES (JATENG), SUARAPANCASILA.ID – Komunikasi pemerintah di media sosial tak lagi cukup berhenti pada unggahan kegiatan. Pemerintah Kabupaten Brebes didorong menjadikan media sosial sebagai ruang untuk menjelaskan kebijakan, mendengarkan keluhan, merespons kritik, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dibutuhkan.
Dorongan itu mengemuka dalam Sosialisasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) bertema “Penguatan Kapasitas Komunikasi Publik dan Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah”, Rabu, 30 September 2026.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes, Dr. Warsito Eko Putro, S.Sos., M.Si., mengatakan komunikasi pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan data dan aturan. Pemerintah perlu memahami keresahan masyarakat sebelum menjelaskan sebuah kebijakan.
“Kebijakan yang benar secara data dan aturan belum tentu langsung diterima masyarakat. Karena itu, komunikasi pemerintah harus mampu menggabungkan data dengan empati. Masyarakat perlu merasa bahwa keresahan mereka dipahami sebelum kita menjelaskan aturan dan kebijakan,” ujar Warsito.
Warsito menjelaskan komunikasi publik perlu memadukan Logos, Pathos, dan Ethos. Logos berkaitan dengan data dan fakta, Pathos dengan empati, sedangkan Ethos menyangkut kredibilitas dan kepercayaan.
Ia mendorong pendekatan “Pathos First”, yakni memahami kondisi masyarakat terlebih dahulu sebelum menjelaskan alasan kebijakan, dampak, dan langkah mitigasinya.
“Data dan regulasi tetap penting, tetapi jangan digunakan untuk berdebat dengan masyarakat. Gunakan data untuk memperkuat penjelasan setelah kita menunjukkan bahwa pemerintah memahami apa yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Persoalan komunikasi juga menjadi penting ketika kritik terhadap pemerintah disampaikan konten kreator lokal dan kemudian menyebar luas di media sosial. Menurut Warsito, pemerintah perlu melakukan kroscek dan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah sebelum memberikan respons.
“Jangan melawan viral dengan viral. Kalau ada informasi yang keliru, kita luruskan dengan fakta dan bukti. Kalau kritiknya benar, kita jadikan bahan evaluasi. Humas harus menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, bukan sekadar menjadi pembela pemerintah,” jelasnya.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes, Fajar Adi Widiarso, S.Hut., M.Si., mengatakan media sosial pemerintah harus meninggalkan pola komunikasi yang hanya menampilkan aktivitas birokrasi.
“Media sosial pemerintah bukan lagi sekadar tempat memposting kegiatan. Media sosial harus menjadi ruang untuk menjelaskan, mendengarkan, merespons, dan membangun kepercayaan masyarakat,” ujar Fajar.
Fajar mendorong pengelola media sosial pemerintah mengembangkan lima pilar konten, yakni Info, Impact, Edukasi, Interaksi, dan Human Government.
Menurut dia, konten pemerintah juga perlu menggunakan visual yang kuat dan bahasa yang natural serta mengangkat persoalan yang dekat dengan kehidupan warga.
“Jangan hanya bertanya apakah konten kita viral. Pertanyaan yang lebih penting adalah setelah melihat konten itu, apakah masyarakat menjadi lebih tahu, lebih paham, lebih terlayani, dan lebih terlibat,” katanya.
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Brebes, Heri Fitriansyah, ST., M.Si., mengatakan perubahan pola komunikasi masyarakat membuat pemerintah harus beradaptasi. Kecepatan informasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan banyaknya platform media sosial menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.
“Komunikasi publik tidak boleh berhenti pada menyampaikan informasi. Kita harus berpikir bagaimana informasi itu memberikan dampak dan benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Heri.
Heri menilai penguatan komunikasi publik perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, pengembangan konten, serta evaluasi yang terukur.
“Kita perlu membangun sistem, termasuk SOP dan mekanisme monitoring. Ketika muncul hoaks, komentar negatif, atau isu yang berkembang cepat, pemerintah tidak boleh gagap dalam memberikan respons,” katanya.
Ia menegaskan komunikasi publik bukan pekerjaan satu bagian.
“Membangun kepercayaan publik adalah kerja bersama. Humas, OPD, pimpinan, dan masyarakat harus berada dalam satu ekosistem komunikasi yang saling mendukung,” tegasnya.
Narasumber profesional, Rama Sahid, S.Psi., MM., C.T., mengatakan komunikasi pemerintah di media sosial perlu bergerak dari pola satu arah menuju percakapan dua arah.
“Jangan berhenti pada create, post, done. Setelah kita membuat dan mengunggah konten, kita harus mendengarkan, merespons, lalu membangun koneksi dengan masyarakat,” ujar Rama.
Rama memperkenalkan prinsip 3R, yakni Read, Respond, Redirect. Read berarti memahami konteks percakapan sebelum memberikan jawaban. Respond berarti memberikan respons yang jelas dan manusiawi. Sedangkan Redirect berarti mengarahkan masyarakat kepada solusi atau tindak lanjut yang tepat.
Ia juga mengingatkan prinsip 4C: Clear, Concise, Courteous, dan Correct.
“Jawaban pemerintah harus jelas, ringkas, santun, dan benar. Jangan sampai karena ingin cepat merespons, kita justru memberikan informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat,” jelasnya.
Dalam diskusi, peserta juga mengungkap sejumlah kendala pengelolaan media sosial pemerintah, mulai dari keterbatasan perangkat dan aplikasi, sarana prasarana, jumlah pegawai, hingga admin yang masih merangkap pekerjaan lain.
Para narasumber menilai kondisi itu menunjukkan bahwa penguatan komunikasi publik membutuhkan dukungan organisasi dan pimpinan, bukan hanya dibebankan kepada admin media sosial.
Karakter lokal juga dinilai dapat menjadi bagian dari strategi komunikasi pemerintah. Penggunaan logat atau bahasa daerah, termasuk bahasa Ngapak, dapat membuat pesan pemerintah terasa lebih dekat dengan masyarakat sepanjang digunakan secara tepat.
Pada akhirnya, komunikasi pemerintah di era digital bukan hanya soal seberapa cepat sebuah konten dipublikasikan atau berapa banyak tayangan yang diperoleh. Ukurannya juga terletak pada kemampuan pemerintah membuat warga lebih tahu, memahami kebijakan, memperoleh layanan, dan memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan.
Konten yang baik dapat menarik perhatian. Namun komunikasi yang baik membutuhkan percakapan dan membangun kepercayaan.
