BREBES – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar memberikan perhatian khusus kepada Kabupaten Brebes untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Pasalnya, Brebes masih tercatat sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah.
Hal itu disampaikan Muhaimin saat menghadiri kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren di Pondok Pesantren Al Hikmah 2, Bumiayu, Brebes, Selasa (3/11/2026).
Muhaimin menilai persoalan kemiskinan di Brebes membutuhkan penanganan serius melalui langkah konkret dan kolaborasi lintas sektor. Ia meminta pemerintah daerah, pemerintah provinsi, BUMN, pesantren, hingga organisasi masyarakat bergerak bersama mempercepat perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.
“Insha allah saya akan perhatikan Brebes secara khusus supaya Brebes segera tidak menjadi juara. Masa juara kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah? Saya minta Gubernur, Bupati, dan BUMN cepat bergerak. Brebes harus segera mengakhiri juaranya,” ucap Muhaimin.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan program pemerintah. Potensi lokal dan kekuatan masyarakat perlu dilibatkan agar pemberdayaan ekonomi mampu menjangkau lebih banyak warga.
Salah satu upaya yang didorong adalah menjadikan pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pesantren dinilai memiliki jaringan sosial, sumber daya manusia, serta potensi usaha yang dapat dikembangkan untuk membuka peluang ekonomi baru.
Sebagai bentuk dukungan, Muhaimin menyatakan akan memberikan bantuan khusus kepada Pondok Pesantren Al Hikmah 2 untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan di lingkungan sekitarnya.
“Saya nyatakan mulai dari Pesantren Al Hikmah 2 ini, insyaallah Brebes segera mengatasi masalahnya dengan secepat-cepatnya. Saya akan berikan bantuan khusus untuk Al Hikmah guna mengatasi kemiskinan di sekitarnya,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Brebes Wurja mengapresiasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang memilih Brebes sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan berbasis pesantren.
Menurut Wurja, pesantren memiliki peran strategis dalam membangun kemandirian masyarakat. Perannya tidak hanya terbatas pada pendidikan dan pembentukan karakter santri, tetapi juga dapat diperluas melalui pengembangan usaha produktif yang melibatkan masyarakat sekitar.
Salah satu potensi yang dikembangkan adalah usaha kopi. Program tersebut mempertemukan petani, pelaku usaha, dan pesantren untuk membangun kerja sama dalam meningkatkan kualitas pengolahan serta nilai tambah produk kopi lokal.
“Pelatihan usaha kopi mendorong petani, pelaku usaha, dan pesantren membangun kerja sama untuk meningkatkan kualitas pengolahan serta memperluas nilai tambah produk kopi Brebes,” ungkap Wurja.
Wurja berharap pelatihan tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berlanjut menjadi usaha produktif yang memberikan dampak ekonomi secara nyata.
Petani diharapkan mendapatkan pendampingan dan akses pasar yang lebih luas. Sementara pelaku usaha kecil dapat meningkatkan kapasitas produksi serta memperkuat pengelolaan usahanya.
Pemkab Brebes, lanjut Wurja, siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pesantren, dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat diarahkan secara tepat sasaran sehingga program yang dijalankan mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
Melalui penguatan peran pesantren, organisasi masyarakat, dan pengembangan usaha produktif, pemerintah berharap upaya pengentasan kemiskinan di Brebes dapat berjalan lebih cepat dan memberikan hasil yang terukur.
