KOTA MALANG (JATIM),SUARAPANCASILA,ID- Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kota Malang menanggapi pernyataan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang menyebut PAN sebagai “Partai Anak Nahdliyin” dalam rangkaian peringatan HUT ke-28 PAN di Kabupaten Malang.
Ketua PC GP Ansor Kota Malang, Sugiyanto, S.Sos., mengatakan pihaknya menghormati keterbukaan politik terhadap warga Nahdliyin. Namun, menurutnya, penyebutan identitas sebagai “anak Nahdliyin” perlu dibuktikan melalui kebijakan dan tindakan yang nyata, bukan sekadar pernyataan di ruang publik.
“Jargon politik tidak cukup. Nahdliyin membutuhkan bukti, bukan sekadar sebutan,” demikian sikap PC GP Ansor Kota Malang dalam pernyataan tertulisnya,Minggu (06/09/2026).
Menurut Sugiyanto, pihaknya menerima dan mencermati adanya keluhan mengenai mutasi atau pemindahan tugas sejumlah kader muda Nahdlatul Ulama (NU) yang selama ini bekerja sebagai pendamping desa.
Ia menyebut persoalan tersebut juga menjadi perhatian di lingkungan GP Ansor Jawa Timur. Namun, PC GP Ansor Kota Malang meminta agar informasi mengenai mutasi maupun pemindahan tugas tersebut dibuka secara transparan, termasuk dasar evaluasi dan mekanisme pengambilannya.
Sorotan tersebut dikaitkan dengan posisi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), yang memiliki kewenangan terkait kebijakan pendamping desa. Kementerian tersebut saat ini dipimpin oleh Yandri Susanto, yang juga merupakan Wakil Ketua Umum DPP PAN.
PC GP Ansor Kota Malang menilai posisi tersebut membuat tuntutan terhadap transparansi menjadi semakin penting. Menurut organisasi kepemudaan NU itu, kebijakan pemerintah harus dijalankan berdasarkan aturan, kinerja, dan kepentingan pelayanan publik, bukan pertimbangan kedekatan politik.
Karena itu, Sugiyanto meminta Kemendes PDT memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar evaluasi yang menjadi pertimbangan dalam pemindahan atau mutasi pendamping desa, khususnya apabila kebijakan tersebut berdampak terhadap kader-kader NU.
“Yang perlu dijelaskan adalah atas dasar evaluasi kinerja seperti apa mutasi tersebut dilakukan dan mengapa prosesnya tidak disertai transparansi kepada pihak yang terdampak,” demikian poin sikap PC GP Ansor Kota Malang.
Selain meminta penjelasan dari kementerian terkait, PC GP Ansor Kota Malang juga meminta PAN membuktikan klaim kedekatannya dengan Nahdliyin melalui kebijakan yang konkret dan terukur.
Menurut Sugiyanto, kedekatan politik tidak cukup ditunjukkan melalui kehadiran dalam kegiatan atau ruang-ruang publik NU. Keberpihakan, kata dia, harus terlihat dalam kebijakan yang memberikan manfaat bagi kader dan warga Nahdliyin secara luas.
PC GP Ansor Kota Malang juga mengingatkan kader dan warga Nahdliyin agar tetap kritis terhadap berbagai narasi politik yang berkembang menjelang dinamika politik nasional maupun daerah.
Dalam pernyataan sikap tersebut, GP Ansor Kota Malang menegaskan pihaknya terbuka terhadap siapa pun dan dari latar belakang politik mana pun yang menunjukkan keberpihakan nyata terhadap kepentingan Nahdliyin.
Organisasi tersebut juga menyatakan akan terus mengawal kepentingan kader agar tidak menjadi bagian dari kepentingan pencitraan atau kepentingan elektoral semata.
PC GP Ansor Kota Malang berharap seluruh pihak dapat menempatkan persoalan tersebut secara proporsional dan mengedepankan transparansi, objektivitas serta kepentingan masyarakat.
Pernyataan sikap itu disampaikan Sugiyanto, S.Sos., selaku Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Malang, sebagai bentuk tanggung jawab organisasi dalam merespons dinamika politik sekaligus menjaga kepentingan warga Nahdliyin.
