MANADO –SUARAPANCASILA.ID- Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi apalagi sampai terjebak terjebak dalam permainan politik kelompok elit, yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi maupun golongan, daripada kepentingan bangsa dan negara.
Sebaliknya masyarakat diminta mengedepankan sikap tenang, objektif, namun kritis menyikapi berbagai informasi serta dinamika politik nasional. Sikap tersebut penting, agar tidak mudah terpancing oleh isu maupun narasi, yang sengaja dimainkan pihak – pihak tertentu untuk memecah belah persatuan.
Imbauan tersebut disampaikan Tonaas Brigade Manguni Kota Makassar, Iwan Ranny Gidion Wurarah. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto bukanlah sosok baru dalam panggung politik nasional.
Pengalamannya beberapa kali mengikuti kontestasi pemilihan presiden (Pilpres), jelas telah memberikan banyak pelajaran dalam menghadapi dinamika dan kepentingan politik.
“Bapak Presiden Prabowo memiliki pengalaman panjang dalam perjalanan politik nasional. Berbagai dinamika yang pernah dihadapinya tentu menjadi pelajaran berharga agar tidak mudah terjebak dalam permainan politik kelompok tertentu,” ujar Iwan.
Ia mengingatkan, masyarakat perlu mencermati berbagai bentuk pengkhianatan politik, janji yang tidak ditepati, hingga sikap pragmatis sebagian elit politik dan tokoh yang lebih mengedepankan kepentingan sesaat.
Selain itu, Iwan juga menyoroti kuatnya pengaruh oligarki dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Menurutnya, kepentingan ekonomi kelompok tertentu yang ditopang kekuatan politik, berpotensi menghambat pemerataan kesejahteraan dan terwujudnya keadilan bagi masyarakat.
Meski demikian, ia menegaskan, dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo harus tetap disertai kritik dan masukan yang konstruktif. Sebab, pemerintahan saat ini belum genap dua tahun, sehingga masih membutuhkan waktu untuk membuktikan hasil berbagai program dan kebijakan.
“Jangan sampai masyarakat terbawa emosi atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Setiap kebijakan pemerintah perlu dikawal secara kritis dan objektif, terutama dalam menghadapi dinamika politik menuju 2028 – 2029,” tegasnya.
Sama halnya dengan agenda pemberantasan korupsi, penertiban penguasaan sumber daya alam oleh kelompok tertentu, serta pembenahan tata kelola negara, menurut Iwan, harus menjadi perhatian bersama.
Di sisi lain, ia mengingatkan, dinamika geopolitik juga perlu dicermati, termasuk kemungkinan adanya kepentingan negara asing yang merasa dirugikan oleh kebijakan strategis yang dikumandangkan pemerintah Indonesia.
Karena itu, pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat yang kuat, sekaligus kritik dan masukan yang jujur serta objektif, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan nasional.
“Mencintai Prabowo bukan berarti membenarkan semua kebijakan tanpa kritik. Dukungan yang sesungguhnya harus diwujudkan melalui pemikiran yang jernih, analisis yang tepat, serta keberanian menyampaikan masukan demi kepentingan dan kemajuan bangsa,” tutup Iwan. Penulis: Demas.
