LUBUKLINGGAU (SUMSEL) SUARAPANCASILA.ID – Di Kota Lubuklinggau sendiri Lembaga Pendidikan / Disdik membutuhkan sistem pendidikan yang inklusif, relevan dengan masa depan, serta berakar pada kekayaan budaya dan nilai-nilai daerah.
Dibutuhkan keberanian politik Walikota dan Wakil Walikota serta kemauan kolektif dari semua pihak: Dinas Pendidikan, Sekolah, Guru, Orang Tua, dan Masyarakat untuk melakukan reformasi pendidikan yang menyeluruh. Kita tidak bisa terus-menerus menunda perubahan, karena pendidikan adalah kunci utama untuk menenjukan wajah Kota Lubuklinggau di masa depan.
Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lubuklinggau memerlukan pembenahan yang tidak hanya bersifat Administratif, melainkan juga menyentuh Filosofi, Nilai, Metode, dan agar selalras dengan tujuan pendidikan itu sendiri.
Jika Dinas pendidikan dan Kebudaayan Lubuklinggau kalau masih seperti sekarang” Stadnad yang hanya berjalan di tempat ” Terpaku pada angka dan nominal serta terlalu banyak memikirkan “proyek” dan abai terhadap karakter dan keterampilan disekolah – Sekolah -maka kita sedang mencetak generasi” yang tahu banyak, tetapi tidak tahu harus berbuat apa.
Dinas Pendidikan seharusnya bertanggung jawab menciptakan sekolah – Sekolah di lubuklinggau yang berkarakter hidup dengan nilai – nilai daerah yang berkembang di masyarakat.
Dengan fakta akhir-akhir ini kita lihat di dunia pendidikan Lubuklinggau Kejadian – kejadian yang tidak lazim terjadi di rana pembelajaran, (perbuatan Pelecehan, Asusila, Kekerasan dan Bulying ) Kualitas Pengajar Rendah dan Kurangnya Pelatihan Guru, Inovasi pembaharuan Pelajaran, tidak meratanya pembangunan serta tidak efektif dalam penggunaan anggaran. Dari kejadian- Kejadian di atas kita menduga hal ini terjadi karna faktor- faktor di antarnaya :
A. Tidak Cakapnya Walikota/ wakil Walikota Lubuklinggau menunjuk Firdaus Abky sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau.
B. Lalai dan kurangnya Kelola Dinas Pendidikan nenyusun program pembinaan, pelayanan, serta pengendalian pelaksanaan pendidikan di Kota Lubuklinggau.
C. Gagalnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan dalam memimpin dan mengelola kebijakan di lingkungan pendidikan Kota Lubuklinggau.
kritik ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan bentuk kecintaan untuk menyadarkan kita semua: bahwa pendidikan Lubuklinggau sedang tidak baik-baik saja, dan butuh perhatian yang serius, cepat, dan menyeluruh sebelum semuanya terlambat.
Dari keterangan uraian di atas kami dari Forum Advokasi Kebijakan dan Transparasi Publik :
1. Menanyakan apa saja kinerja serta pencapaian/ prestasi yang di peloreh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau selama di Pimpin Bpk, Firdaus AbKy ??
2. Meminta penjelasan terbuka kepala DISDIKBUD Selaku pengguna dan pengelola anggaran pendidikan meliputi,
a. Program Pengelolaan Pendidikan
Rp,- 90. 228. 155. 351,00
– Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ( SMP )
Rp,- 25. 805. 202. 381,00
– Pengelolaan Dana Bos SMP
Rp,- 13. 526. 700.000,00
– Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar ( SD )
Rp,- 59. 195. 078.967,00
– Pengelolaan Dana Bos SD
Rp,- 22. 150.000.000,00
. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Rp,- 134.509.981. 435,00
c. Belanja Modal
Rp,- 18. 313. 379. 300,00
d. Belanja Operasi
Rp,- 17. 957. 022.000,00
e. Belanja Barang dan Jasa
Rp,- 14. 402. 637. 000,00.
Serta Anggaran ABT 2023, 2024/2025.
Programnya apa saja ?Bagaimana perencanaan?Pelaksanaanya kapan ?Realisasinya dimana ?Tunjukan dokumen pelasksanaanya ?
3. Kapan realisasi vantuan “Seragam” yang di janjikan program Linggau Juara melalui dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lubuklinggau yang di janjikan April Sampai Juli tahun ajaran baru telah di realisasisikan.
4. Medesak Bpk, Firdaus mengundurkan diri / Walikota dan Wakil Walikota mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau.
5. Meminta Aparat Penegak Hukum, Badan Auditor Negara ” KPK, BPK, Kejaksaan Tinggi, dan Kepolisian untuk audit.
