JAKARTA (SUARAPANCASILA.ID) – Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P), dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., menginstruksikan Ketua DPW APKLI-P Provinsi Maluku, Sutan Marsida, untuk segera mendeklarasikan Satgas Independen Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Ambon.
Instruksi tersebut disampaikan saat Ali Mahsun menerima audiensi Sutan Marsida di PG Center, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Pertemuan itu membahas usulan pembentukan Satgas Independen sebagai instrumen pengawalan terhadap dua program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Ali Mahsun menegaskan bahwa MBG dan KDKMP merupakan program strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga pelaksanaannya harus dikawal secara serius. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif serta pengawasan masyarakat.
“Program unggulan Presiden Prabowo harus sukses. Tidak boleh gagal, serta tidak boleh ada tindakan koruptif maupun penyalahgunaan kewenangan. Karena itu diperlukan pengawalan dan pengawasan secara ketat dari hulu hingga hilir, mulai dari regulasi, kebijakan, hingga pelaksanaan di lapangan,” tegas Ali Mahsun.
Ia menilai usulan pembentukan Satgas Independen dari DPW APKLI-P Maluku merupakan gagasan konstruktif yang perlu segera direalisasikan. Karena itu, ia tidak ingin pembentukannya menunggu hasil Musyawarah Nasional (Munas) VI APKLI-P.
“Perihal MBG dan KDKMP memang akan menjadi salah satu rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Munas VI APKLI-P. Namun saya tidak ingin menunggu selesai Munas. Saya perintahkan Ketua DPW Maluku segera mendeklarasikan Satgas Independen Sukseskan MBG dan KDKMP Provinsi Maluku,” tandas dokter ahli imunologi lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tersebut.
Sementara itu, Ketua DPW APKLI-P Provinsi Maluku, Sutan Marsida, menyatakan pembentukan Satgas Independen merupakan wujud komitmen organisasi dalam mendukung sekaligus mengawal pelaksanaan program pemerintah agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pedagang kaki lima dan pelaku UMKM.
Menurutnya, dukungan terhadap MBG dan KDKMP harus terus diperkuat karena kedua program tersebut diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan apabila dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“APKLI-P harus hadir tidak hanya memberikan dukungan, tetapi juga melakukan pengawasan dan pengawalan di lapangan. Satgas Independen menjadi instrumen untuk memastikan pelaksanaan MBG dan KDKMP berjalan sesuai tujuan serta membawa iklim kemajuan bagi PKL dan UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Sutan, yang juga merupakan fungsionaris Partai Golkar Provinsi Maluku.
Selain mengusulkan pembentukan Satgas Independen, Sutan memastikan seluruh jajaran DPW APKLI-P Maluku bersama 11 DPD kabupaten/kota se-Maluku siap menghadiri Munas VI APKLI-P yang akan digelar pada 27–29 Agustus 2026 di Jakarta.
Ia mengatakan antusiasme kader APKLI-P di Maluku sangat tinggi untuk menyukseskan Munas VI. Menurutnya, forum tersebut tidak hanya menjadi ajang konsolidasi organisasi, tetapi juga akan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis bagi pemerintah, khususnya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pedagang kaki lima, UMKM, serta pengawalan implementasi Program MBG dan KDKMP.
