BREBES (JATENG), SUARAPANCASILA.ID – Pemerintah mempercepat upaya pemulihan ekosistem pesisir sebagai bagian dari strategi menghadapi dampak perubahan iklim dan ancaman abrasi di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Selain memperluas rehabilitasi hutan mangrove, pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi baru yang mewajibkan penerapan konsep water farming untuk menekan laju penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, saat menghadiri penanaman 2.045 bibit mangrove di Desa Randusanga Kulon, Kecamatan Brebes, Jumat (3/7/2026). Kegiatan itu sekaligus menjadi peluncuran Gerakan Brebes ASRI yang diarahkan sebagai gerakan pemulihan ekosistem pesisir.
Menurut Jumhur, pelestarian kawasan pesisir merupakan salah satu agenda penting pemerintah dalam memperkuat ketahanan lingkungan menghadapi perubahan iklim.
“Pelestarian ekosistem pesisir menjadi salah satu pilar penting dalam strategi penanggulangan persoalan lingkungan nasional,” kata Jumhur.
Ia menjelaskan, mangrove memiliki fungsi ganda, yakni melindungi garis pantai dari abrasi sekaligus menyerap emisi karbon dalam jumlah besar.
“Mangrove juga mampu menyerap emisi karbon dengan kemampuan sekitar empat kali lebih besar dibandingkan jenis hutan lainnya,” jelasnya.
Kementerian Lingkungan Hidup mencatat Indonesia memiliki sekitar 3,4 juta hektare hutan mangrove. Namun sekitar 770 ribu hektare atau hampir 30 persen di antaranya telah mengalami kerusakan sehingga memerlukan rehabilitasi.
Menurut Jumhur, pemulihan kawasan mangrove menjadi langkah yang dapat segera dilakukan sembari menunggu pembangunan infrastruktur pengendali rob dan abrasi, termasuk rencana Giant Sea Wall di pesisir utara Jawa yang membutuhkan waktu panjang.
Selain rehabilitasi mangrove, pemerintah juga menyiapkan regulasi mengenai water farming sebagai upaya mengurangi dampak penurunan muka tanah di berbagai kota.
Konsep tersebut mewajibkan perkantoran, hotel, kawasan industri, dan pengguna air tanah berskala besar membangun sistem resapan melalui lubang biopori, sumur resapan, serta penanaman pohon agar air hujan kembali masuk ke dalam tanah.
“Pembangunan harus tetap berjalan, tetapi keseimbangan lingkungan juga harus dijaga agar eksploitasi air tanah tidak semakin memperparah penurunan permukaan tanah,” tegas Jumhur.
Wakil Bupati Brebes Wurja, yang mewakili Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, mengatakan kehadiran Menteri Lingkungan Hidup menjadi suntikan semangat bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga kawasan pesisir.
Menurut dia, gerakan penanaman mangrove di Brebes sebenarnya telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Dukungan pemerintah pusat diharapkan memperkuat partisipasi masyarakat sehingga rehabilitasi kawasan pantai dapat dilakukan secara lebih luas.
“Terima kasih atas kehadiran beliau. Kehadiran Pak Menteri memberikan semangat kepada pemerintah daerah dan seluruh masyarakat untuk terus menjaga lingkungan,” kata Wurja.
Ia menambahkan, perhatian pemerintah pusat diyakini akan mendorong semakin banyak warga terlibat dalam budidaya dan penanaman mangrove.
“Ini menjadi semangat untuk terus membudidayakan dan menanam mangrove. Dengan kehadiran beliau, kami optimistis gerakan ini akan semakin berkembang,” tuturnya.
Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN) Tegal, Sudirman Said, menyatakan perguruan tinggi siap mengambil peran dalam mendukung program rehabilitasi ekosistem pesisir.
Menurut dia, kampus akan berkontribusi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus mendukung program Kementerian Lingkungan Hidup serta gerakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Magari Segoro, yang berfokus pada penguatan kawasan pesisir melalui penanaman mangrove.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes, Mochamad Sodiq, menilai tantangan terbesar rehabilitasi mangrove bukan terletak pada proses penanaman, melainkan memastikan tanaman mampu tumbuh hingga dewasa.
“Kami akan memperkuat pengawasan di lapangan bersama kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas),” tegas Sodiq.
Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi faktor utama agar kawasan mangrove yang telah direhabilitasi tetap terjaga dan mampu memberikan manfaat ekologis dalam jangka panjang.
Kepala Desa Randusanga Kulon, Afan Setiono, berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat tidak hanya mampu mengurangi abrasi dan dampak perubahan iklim, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi warga pesisir melalui pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.
