Ada ungkapan terkenal: history is written by the victors (sejarah ditulis oleh para pemenang).
Kalimat itu tidak selalu berarti bahwa seluruh sejarah adalah kebohongan. Namun, ia mengingatkan bahwa siapa yang berkuasa sering kali memiliki kemampuan menentukan siapa pahlawan, siapa pengkhianat, peristiwa mana yang diingat, dan mana yang sengaja dilupakan.
Indonesia bukan pengecualian.
Sejak masa kolonial hingga era digital hari ini, sejarah Indonesia tidak pernah benar-benar netral. Ia selalu menjadi arena perebutan tafsir.
Pada zaman penjajahan Belanda, sejarah ditulis dari sudut pandang penguasa kolonial. Mereka menyebut perlawanan rakyat sebagai “pemberontakan”, sementara ekspedisi militer Belanda disebut sebagai upaya menciptakan “ketertiban”. Perlawanan rakyat Aceh, perjuangan Diponegoro, hingga gerakan-gerakan lokal di berbagai daerah direkam melalui arsip yang dibuat oleh administrasi kolonial. Tidak sedikit tokoh pribumi digambarkan sebagai pengacau hanya karena menolak tunduk kepada penjajah.
Padahal, bagi rakyat yang hidup pada masa itu, mereka adalah pejuang kemerdekaan.
Ketika Indonesia merdeka, narasi berubah. Para tokoh nasional yang berhasil memenangkan revolusi menjadi pusat sejarah. Hal itu wajar. Setiap bangsa membutuhkan cerita bersama untuk membangun identitas nasional. Namun, dalam prosesnya, banyak cerita kecil yang tenggelam: peran perempuan, pejuang daerah, kelompok minoritas, bahkan konflik internal yang rumit disederhanakan menjadi hitam dan putih.
Lalu datang era Orde Baru.
Barangkali inilah contoh paling nyata bagaimana kekuasaan membentuk ingatan kolektif. Selama puluhan tahun, negara menentukan versi resmi sejarah. Buku pelajaran sekolah, film wajib tontonan, hingga pidato-pidato kenegaraan menyampaikan satu sudut pandang tertentu. Peristiwa 1965 misalnya, dipahami oleh jutaan anak Indonesia melalui narasi tunggal yang hampir tidak memberi ruang bagi pertanyaan kritis atau perspektif lain.
Bukan berarti seluruh narasi itu salah. Tetapi sejarah yang sehat semestinya memberi ruang bagi penelitian baru, arsip baru, kesaksian korban, dan perdebatan akademik yang terbuka.
Ketika Reformasi 1998 datang, pintu itu mulai terbuka. Dokumen dibuka, penelitian berkembang, dan generasi baru mulai mempertanyakan banyak hal. Tokoh yang dulu dipuja bisa dikritik. Mereka yang dahulu dibungkam mulai bersuara. Namun, kebebasan itu juga melahirkan tantangan baru: banjir informasi tanpa verifikasi.
Di era media sosial, setiap orang dapat menjadi “sejarawan dadakan”. Potongan video, kutipan tanpa konteks, hingga teori konspirasi mudah dipercaya sebagai kebenaran mutlak. Ironisnya, jika dahulu sejarah dimonopoli negara, kini sejarah berisiko dimonopoli oleh algoritma dan emosi massa.
Akibatnya, masyarakat terjebak dalam dua kutub. Sebagian menerima mentah-mentah versi resmi negara. Sebagian lain menolak seluruh narasi resmi dan menggantinya dengan spekulasi yang belum tentu didukung bukti. Padahal, tugas memahami sejarah bukan memilih kubu, melainkan mendekati kebenaran melalui fakta, sumber, dan sikap kritis.
Sejarah memang dapat direkayasa. Penguasa bisa memilih apa yang ditonjolkan dan apa yang disembunyikan. Tetapi rekayasa tidak pernah sepenuhnya berhasil menghapus jejak. Arsip tersisa. Kesaksian bertahan. Penelitian terus dilakukan. Generasi baru terus bertanya.
Karena itu, mencintai sejarah Indonesia bukan berarti menyembah tokoh-tokohnya tanpa kritik. Bukan pula membenci seluruh masa lalu bangsa ini. Mencintai sejarah berarti berani mengakui bahwa para pahlawan adalah manusia dengan kelebihan dan kekurangannya, bahwa negara pernah membuat keputusan benar sekaligus keliru, dan bahwa bangsa yang dewasa adalah bangsa yang tidak takut menatap masa lalunya sendiri.
Indonesia tidak membutuhkan sejarah yang dipoles agar tampak sempurna. Indonesia membutuhkan sejarah yang jujur, sejarah yang mengakui luka tanpa kehilangan harapan, yang menghormati jasa tanpa menutup mata terhadap kesalahan, serta memberi ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan.
Sebab pada akhirnya, sejarah bukan sekadar cerita tentang masa lalu. Ia adalah cermin untuk menentukan arah masa depan. Bila cermin itu sengaja dikaburkan demi kepentingan kekuasaan, bangsa ini berisiko mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi bila kita berani melihatnya dengan jernih, sejarah dapat menjadi guru yang paling berharga.
Pertanyaannya bukan lagi, siapa yang menulis sejarah Indonesia?
Melainkan, apakah kita cukup berani untuk terus membacanya secara kritis, bahkan ketika kebenaran itu tidak selalu nyaman bagi siapa pun yang sedang berkuasa.
