KOTA MALANG (JATIM),SUARAPANCASILA,ID-Ratusan jurnalis dari berbagai organisasi profesi di Malang Raya menggelar aksi damai di Bundaran Tugu Kota Malang, Senin (27/7/2026). Aksi yang diikuti unsur Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Malang, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Malang Raya, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang tersebut merupakan bentuk protes terhadap pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut wartawan dengan istilah “Londo Ireng” serta mengaitkan jurnalis sebagai pihak yang bekerja untuk kepentingan asing.
Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai poster berisi kritik, termasuk poster bergambar W.R. Supratman, pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya yang juga dikenal memiliki latar belakang sebagai jurnalis.
Ketua AJI Malang Raya, Benni Indo, menegaskan bahwa aksi tersebut digelar untuk menjaga kehormatan profesi jurnalistik sekaligus menolak stigma yang dinilai merendahkan kerja pers.
“Kami melaksanakan aksi unjuk rasa untuk merespons ucapan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa jurnalis adalah ‘Londo Ireng’. Aksi kali ini kami lakukan untuk menegaskan bahwa ‘Londo Ireng’ itu bukan jurnalis,” ujar Benni.
Menurutnya, simbol W.R. Supratman yang dibawa dalam aksi menjadi pengingat bahwa sejarah perjuangan bangsa tidak lepas dari peran insan pers.
“Saya membawa poster W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, yang juga berlatar belakang jurnalis. Jika jurnalis dituduh sebagai ‘Londo Ireng’, maka secara tidak langsung tuduhan itu juga mencederai sosok-sosok pejuang bangsa yang berasal dari dunia jurnalistik. Ini sangat tidak baik dan kami mendesak Presiden untuk meminta maaf,” tegasnya.
Benni menilai pernyataan tersebut tidak hanya melukai perasaan jurnalis, tetapi juga dapat dimaknai sebagai bentuk intimidasi terhadap kebebasan pers.
“Ucapan itu bukan sekadar perundungan, tetapi juga bentuk intimidasi terhadap jurnalis. Kami menangkapnya seperti itu,” katanya.
Ia juga membantah tudingan bahwa jurnalis bekerja untuk kepentingan asing. Menurut Benni, khususnya wartawan di daerah, bekerja semata-mata untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi yang benar.
“Jurnalis bekerja untuk asing menurut saya tidak masuk akal. Kami melakukan peliputan di Indonesia, terutama teman-teman di daerah, untuk memberitahukan kepada masyarakat apa yang terjadi di daerah. Saya kira tidak ada kepentingan untuk asing,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Benni mengajak seluruh insan pers tetap menjalankan tugas jurnalistik secara profesional sesuai peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik.
“Mari kita bekerja sesuai profesi masing-masing. Kita sebagai jurnalis menjalankan pekerjaan sesuai undang-undang yang berlaku dan negara seharusnya tidak boleh menakut-nakuti jurnalis,” katanya.
Ia menegaskan bahwa akses terhadap informasi merupakan bagian penting dalam pembangunan masyarakat.
“Masyarakat berkembang karena informasi. Ketimpangan informasi sama pentingnya dengan ketimpangan listrik, air, maupun internet. Jika tugas jurnalis menyampaikan informasi dihalang-halangi, maka itu juga menghambat pembangunan sumber daya manusia,” jelas Benni.
Benni juga menilai penyebutan jurnalis sebagai “antek asing” merupakan pernyataan emosional yang tidak mencerminkan sikap seorang kepala negara.
“Sebutan ‘antek asing’ kepada teman-teman jurnalis adalah perkataan emosional yang tidak dipikirkan terlebih dahulu oleh Presiden. Ini sangat kami sayangkan,” ucapnya.
Melalui aksi tersebut, para jurnalis berharap pemerintah semakin menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang berpotensi mendiskreditkan profesi wartawan.
“Harapan saya, Pak Prabowo membaca kembali sejarah nasional, karena banyak pahlawan nasional yang berlatar belakang jurnalis, salah satunya W.R. Supratman. Semoga ini menjadi momentum agar pemerintah tidak lagi menakut-nakuti jurnalis maupun pekerja media,” pungkas Benni.
