BREBES (JATENG), SUARAPANCASILA.ID – Pemerintah Kabupaten Brebes kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Di bawah kepemimpinan Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma dan Wakil Bupati Wurja, Kabupaten Brebes berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan tersebut menjadi opini WTP ketujuh secara berturut-turut yang diterima Kabupaten Brebes, sekaligus menegaskan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini WTP tersebut diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Brebes, Wurja, di Gedung BPK Perwakilan Jawa Tengah, Semarang, Kamis (11/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Wurja didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Brebes, Edy Kusmartono, serta Inspektur Kabupaten Brebes, Apriyanto Sudarmoko. Kehadiran keduanya mencerminkan sinergi antarlembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menjaga tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Wakil Bupati Brebes Wurja menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP yang kembali diraih merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Alhamdulillah, opini WTP yang kembali diraih Kabupaten Brebes merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah demi pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat,” ujar Wurja.
Ia menegaskan, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif atau simbol prestasi semata. Lebih dari itu, capaian tersebut merupakan cerminan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.
“Pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang dikelola harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Wurja, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut menunjukkan semakin kuatnya budaya kerja profesional, integritas aparatur, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa raihan tersebut bukanlah tujuan akhir. Pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan program-program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Capaian ini harus menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bekerja lebih baik lagi. Opini WTP harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang semakin berkualitas, pembangunan yang tepat sasaran, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Wurja juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Brebes untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan, serta mempercepat tindak lanjut atas berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Langkah tersebut dinilai penting agar tata kelola keuangan daerah semakin baik dan mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab.
Opini WTP sendiri merupakan bentuk pernyataan profesional dari BPK atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah berdasarkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP tujuh kali berturut-turut menjadi indikator meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Brebes. Tata kelola yang baik diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Di sisi lain, prestasi ini juga menjadi penyemangat bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Brebes untuk terus menjaga integritas, memperkuat akuntabilitas, serta mendukung terwujudnya Brebes Beres melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
