Pelaihari(KALSEL), SUARA PANCASILA.ID – Sanitasi bukan sekadar urusan membangun sarana fisik. Di balik persoalan sanitasi, terdapat isu kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, hingga keberlanjutan kualitas hidup. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) berkomitmen memperkuat layanan sanitasi melalui sinergi lintas pemerintahan dan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka saat Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto menerima audiensi Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana Kawasan Kalimantan Selatan, Denny Surya Martha, ST., M.Sc., beserta jajaran di Ruang Kerja Bupati, Selasa (11/8/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Bapperida, Kepala DPUPRP, Kepala Dinas PMD, Kepala DPRKPLH, Kepala Dinas Kesehatan, serta sejumlah pejabat terkait.
Audiensi membahas pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), termasuk rencana pendampingan terhadap desa yang akan menjadi lokasi percontohan pengelolaan sanitasi di Kabupaten Tanah Laut pada 2026.
Bagi pemerintah daerah, penguatan sanitasi menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus menjaga lingkungan. Namun, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu sektor atau satu tingkat pemerintahan.
“Sanitasi bukan hanya persoalan pembangunan fisik, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat, lingkungan, dan kualitas hidup. Karena itu, kebijakan sanitasi harus kita dukung dan dilaksanakan secara terpadu mulai dari pemerintah daerah hingga ke tingkat desa,” ujar Rahmat.
Dalam pertemuan tersebut, terdapat enam paket kebijakan yang akan dikembangkan sebagai bagian dari penguatan pengelolaan sanitasi di Tanah Laut.
Keenamnya yakni Tuntas Manuntung Pengelolaan Sanitasi Aman Lingkungan (Tuntung Pandang), Tata Kelola Ruang Kebijakan Sanitasi dan Persampahan (Tala Raja Sip), Mantap Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (Mantan Lu Aja), Makin Mandiri dalam Pengelolaan Sampah dan Pengolahan (Makan Lalapan), Kolaborasi Kegiatan Pendanaan Sanitasi (Kolak Nasi), serta Tanah Laut Masyarakat Peduli Sanitasi (Tala Madani).
Enam paket kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pengelolaan sanitasi yang lebih terarah dan melibatkan berbagai unsur. Pemerintah daerah melihat bahwa keberhasilan pembangunan sanitasi membutuhkan kerja bersama, terutama karena persoalannya bersinggungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Rahmat mengatakan, pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemerintah pusat, baik melalui program maupun pendampingan teknis. Penguatan kebijakan dan dukungan pembiayaan juga dinilai penting agar penanganan persoalan sanitasi dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
“Kami berharap kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat, terutama dalam bentuk dukungan program dan pendampingan. Dengan kerja sama yang baik, persoalan sanitasi di Tala dapat kita tangani secara bertahap dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sinergi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan program di satu lokasi. Pemkab Tala menargetkan desa percontohan pengelolaan sanitasi dapat menjadi model yang nantinya dikembangkan di wilayah lainnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa, dan masyarakat.
Langkah tersebut diarahkan untuk mewujudkan layanan sanitasi yang aman, layak, sehat, dan berkelanjutan di Tanah Laut. Dengan demikian, pembangunan sanitasi tidak hanya dipandang sebagai pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai investasi terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dalam jangka panjang.(suarapancasila.id-foto:ist/mctala)
