TANAH LAUT, SUARA PANCASILA.ID – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama Bank Kalsel memperkuat komitmen dalam meningkatkan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui High Level Meeting (HLM) Evaluasi Penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Bank Kalsel di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026, Selasa (11/08/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Banjarmasin tersebut diikuti pimpinan perangkat daerah, camat, para pemegang kuasa KKI, serta tim teknis KKI Bank Kalsel. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi tingkat pemanfaatan KKI, mengidentifikasi berbagai kendala dalam implementasinya, sekaligus merumuskan langkah perbaikan agar penggunaannya semakin optimal.
Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut, Muhamad Amin Supriyadi, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang teknis penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD serta Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 117 Tahun 2023 tentang tata cara penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD.
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tingkat pemanfaatan KKI pada masing-masing perangkat daerah, termasuk berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
“Diharapkan melalui evaluasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia Bank Kalsel dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai tingkat pemanfaatan KKI pada masing-masing SKPD, kendala yang dihadapi dalam implementasinya serta langkah-langkah yang perlu kita perbaiki,” ujarnya.
Amin menambahkan, penggunaan KKI diharapkan dapat semakin diperluas sehingga seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkannya dalam transaksi belanja daerah. Hal tersebut sekaligus menjadi salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mendukung Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) melalui indikator Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Wabup berharap seluruh kepala SKPD selaku pengguna anggaran memiliki persepsi yang sama dalam mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Targetnya, pada 2026 penggunaan KKI dapat berjalan optimal di seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, HLM tersebut bukan sekadar kegiatan formalitas, tetapi menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pengelola keuangan.Zazuli juga menekankan bahwa efisiensi dalam pengelolaan anggaran harus berjalan seiring dengan integritas dan kedisiplinan aparatur. Setiap kendala yang muncul perlu segera diperbaiki dan dicarikan solusi agar pelaksanaan pemerintahan semakin efektif.
“Kalau bicara efisiensi, pertama kita berhemat. Yang kedua kita jangan sembarangan. Oleh karena itu kita harus bersih dan disiplin,” tegasnya.Zazuli kemudian menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bank Kalsel atas dukungan dan fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Dengan pelaksanaan evaluasi secara berkala dan penguatan sinergi antara Pemkab Tanah Laut dan Bank Kalsel, penggunaan KKI diharapkan tidak hanya semakin luas, tetapi juga mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta kualitas pengelolaan keuangan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang semakin digital.
Dalam evaluasi tersebut, BPKAD, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan), serta Dinas Pariwisata tercatat sebagai perangkat daerah dengan penggunaan KKI tertinggi.Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan bahwa implementasi KKI merupakan bagian dari upaya mendorong pemerintah daerah meninggalkan pola transaksi tunai secara bertahap menuju transaksi digital.
Bank Kalsel, lanjutnya, terus melakukan pengembangan KKI, termasuk integrasi dengan QRIS dan rencana pengembangan pembayaran melalui payment dan marketplace, sehingga transaksi pemerintah daerah diharapkan dapat berlangsung semakin mudah dan efisien.“Kami berharap melalui acara ini sinergi antara Bank Kalsel dan Tanah Laut bisa lebih bagus lagi,” kata Fachrudin.
Fachrudin juga menilai Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi ekonomi dan sumber daya yang besar. Karena itu, Bank Kalsel berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, tidak hanya dalam penggunaan KKI, tetapi juga dalam berbagai sektor lainnya.
Ia turut menyampaikan peluang penguatan layanan perbankan syariah Bank Kalsel, termasuk kemungkinan peningkatan penempatan dana pemerintah daerah pada layanan syariah. Selain itu, Bank Kalsel membuka peluang kolaborasi dalam sektor rumah sakit, pendidikan, hingga pengembangan desa wisata.
Di sisi lain, Wakil Bupati Tanah Laut H. Muhammad Zazuli menegaskan bahwa penggunaan KKI merupakan bagian dari perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan daerah, dari transaksi tunai menuju transaksi nontunai.
Ia menyebut penggunaan KKI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah dimulai sejak 2024 dan memberikan sejumlah manfaat, antara lain mempercepat proses pembayaran, meminimalkan penggunaan uang tunai, memudahkan pelaporan dan pemantauan transaksi, meningkatkan akuntabilitas, menekan risiko korupsi, serta mempermudah transaksi belanja barang dan jasa.
“Perubahan paradigma dari transaksi tunai menjadi nontunai adalah keharusan. Melalui penggunaan KKI yang sudah kita mulai sejak tahun 2024, kita memperoleh manfaat nyata,” ujar Zazuli.
