TANAH LAUT, SUARA PANCASILA.ID – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Rabu (16/09/2026).
Rakor yang dipimpin Wakil Bupati Tanah Laut HM Zazuli selaku Ketua TKPKD tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi program yang telah berjalan sekaligus menyusun langkah aksi yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan dalam menekan angka kemiskinan di daerah.
Wakil Bupati HM Zazuli mengatakan, kemiskinan merupakan persoalan bersama yang tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja. Karena itu, diperlukan komunikasi dan kolaborasi yang lebih kuat antara perangkat daerah, kecamatan, desa dan kelurahan, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Kalau bisa kita evaluasi. Kita harus lebih fokus,” tegasnya, seraya mendorong agar penanganan diarahkan pada kantong-kantong kemiskinan sehingga intervensi pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Kabupaten Tanah Laut pada Maret 2025 berada pada 3 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata Kalimantan Selatan sebesar 3,84 persen. Capaian tersebut menjadi modal untuk terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan, sekaligus tidak menjadi alasan untuk berpuas diri karena masih terdapat masyarakat yang menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan dasar.
Kepala Bapperida Tanah Laut Afrizal Akbar menjelaskan, pelaksanaan program di lapangan menjadi tanggung jawab bersama perangkat daerah sesuai tugas dan strategi penanggulangan kemiskinan.
Menurutnya, terdapat tiga strategi utama yang perlu diterjemahkan dalam program konkret, yakni meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi beban pengeluaran, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Strategi tersebut bersifat lintas sektor sehingga diperlukan pendekatan cross cutting agar intervensi antarperangkat daerah tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dibahas dalam rakor, persentase penduduk miskin ekstrem di Tanah Laut masih berada pada 0,27 persen. Angka tersebut telah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun pemerintah daerah menargetkan agar kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga mencapai nol.
“Yang kita pikirkan adalah bagaimana miskin ekstrem ini tidak ada lagi di Kabupaten Tanah Laut,” ujarnya, sembari meminta seluruh perangkat daerah memastikan program seperti bantuan sosial, bedah rumah, layanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan berbagai intervensi lainnya benar-benar tepat sasaran.
Selain pelaksanaan program, ketepatan dan keterpaduan data menjadi perhatian penting. Pemerintah daerah mendorong penguatan komunikasi hingga tingkat desa dan kelurahan agar kondisi masyarakat yang membutuhkan intervensi dapat teridentifikasi secara lebih akurat. Data tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menentukan sasaran sekaligus mengevaluasi efektivitas program penanggulangan kemiskinan.
Rakor juga membahas tantangan ekonomi ke depan, termasuk potensi meningkatnya tekanan terhadap masyarakat akibat pemutusan hubungan kerja dan keterbatasan penciptaan lapangan pekerjaan. Karena itu, upaya meningkatkan pendapatan masyarakat perlu mendapat perhatian melalui pemberdayaan ekonomi dan penciptaan peluang usaha yang sesuai dengan potensi daerah.
Melalui penguatan sinergi dan rencana aksi daerah yang lebih fokus, Pemkab Tanah Laut berkomitmen mempercepat penurunan kemiskinan secara signifikan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat menuju Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan.
