REJANG LEBONG, SUARA PANCASILA.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rejang Lebong, Iwan Sumantri Badar, SE., MM., mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Ketahanan Pangan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Stabilitas Harga dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Kamis (24/9/2026).
Rakornas yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut dimulai pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini membahas sejumlah langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi serta mempercepat digitalisasi keuangan daerah.
Selain Sekda, kegiatan tersebut juga diikuti Asisten II Setdakab Rejang Lebong, Titin Vera Yensi, SKM., MKM., Kepala Dinas Ketahanan Pangan Najamudin, SH., Kepala Dinas Perhubungan R. Suryadi, S.Sos., Kepala Bappeda Afreda Rotua Purba, S.Hut., M.Ling., Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Sofan Wahyudi, SH., serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Rakornas tersebut menghadirkan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti serta Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.
Dalam paparannya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pengendalian inflasi di daerah, terutama yang berkaitan dengan fluktuasi harga komoditas pangan.
“Inflasi daerah menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait fluktuasi harga makanan dan minuman. Kita akan memantau ketat setiap minggu, mulai dari stok, suplai, distribusi dan harga makanan dan minuman di daerah,” kata Tito.
Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian pemerintah antara lain beras, cabai, daging ayam ras, telur, bawang merah, daging sapi, gula pasir dan minyak goreng.
Menurut Tito, apabila terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi, pemerintah akan mengambil langkah intervensi. Salah satunya dengan menginstruksikan Perum Bulog untuk melakukan operasi pasar guna membantu menstabilkan harga di masyarakat.
Mendagri juga menjelaskan sejumlah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Di antaranya jumlah uang yang beredar meningkat, penurunan suku bunga perbankan, berkurangnya pasokan barang serta terganggunya distribusi komoditas.
Ia menjelaskan, inflasi juga dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yakni volatile food, administered prices dan inflasi inti.Volatile food merupakan inflasi yang dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas pangan yang bergejolak di pasar. Sementara administered prices merupakan inflasi yang dipengaruhi perubahan harga barang dan jasa yang ditetapkan pemerintah, seperti tarif listrik, bahan bakar minyak (BBM) dan tarif transportasi. Sedangkan inflasi inti dipengaruhi perkembangan ekonomi secara umum, termasuk faktor suku bunga dan permintaan masyarakat.
Selain pengendalian inflasi, Tito juga memaparkan pentingnya digitalisasi dalam mendukung sistem pemerintahan. Kemendagri, kata dia, telah melaksanakan berbagai program digitalisasi, salah satunya melalui layanan administrasi kependudukan secara digital.
Menurutnya, data kependudukan memiliki peran penting dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pemerintah, mulai dari pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum hingga pencegahan kriminalitas.
Pemanfaatan data tersebut dilakukan melalui berbagai metode, di antaranya website, web portal, face recognition, Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta pemadanan data.
“Saat ini tercatat total akses sebanyak 20.049.548.367 hits NIK,” ujar Tito dalam paparannya.Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti memaparkan transformasi ekonomi dan keuangan digital yang sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.
Transformasi tersebut diarahkan pada akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, penguatan struktur industri yang sehat dan kompetitif serta pembangunan infrastruktur sistem pembayaran yang aman dan andal.
Destry menjelaskan, saat ini telah tersedia berbagai fasilitas pembayaran digital, di antaranya QRIS, SNAP, BI-FAST dan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Pengembangan ekonomi dan keuangan digital juga dilakukan melalui sinergi Merah Putih serta penyelenggaraan FEKDI x IFSE 2026. Sinergi tersebut mencakup pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah, pengembangan inovasi dan talenta digital serta penguatan konektivitas pembayaran.
“Bank Indonesia juga terus mengembangkan kerja sama QRIS antarnegara. Dalam waktu dekat, QRIS BI akan bersinergi dengan Hong Kong dan Timor-Leste,” jelas Destry.Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto memaparkan perkembangan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Di tengah ketidakpastian global, perekonomian nasional tetap resilien. Pertumbuhan mencapai 5,45 persen, inflasi 3,19 persen,” ujar Airlangga.Ia juga memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.
Program tersebut antara lain penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tahap III senilai Rp20,44 triliun untuk 27,13 juta keluarga penerima manfaat (KPM), bantuan beras untuk 33,2 juta penerima serta realisasi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 817 ribu ton.
Selain itu, pemerintah telah melaksanakan sekitar 9.000 gerakan pangan murah dengan 208 kerja sama antardaerah.Pemerintah juga memberikan insentif biodiesel sebesar Rp47,2 triliun serta insentif transportasi pada periode libur sekolah dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) senilai Rp349,4 miliar.
Rakornas tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia dan OJK dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan serta mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan pemerintahan.
Dengan mengikuti rakornas tersebut, Pemkab Rejang Lebong diharapkan dapat memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah, menjaga ketersediaan dan distribusi pangan serta meningkatkan pemanfaatan sistem digital dalam mendukung pelayanan dan pembangunan daerah.
