BREBES (JATENG), SUARAPANCASILA.ID – Upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Brebes terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kalangan akademisi. Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Komisi II, Hj. Shintya Sandra Kusuma, S.Hub.Int., M.A.B., bersama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten Brebes menggelar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertajuk “Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif: Strategi Penguatan Akuntabilitas Publik dalam Pengentasan Kemiskinan” di Gedung Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Brebes Hj. Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M., Kepala Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) IPDN Dr. Ir. Ihwan Sudrajat, M.M., jajaran kepala perangkat daerah, akademisi, serta tokoh masyarakat.
Dalam paparannya, Shintya mengungkapkan Kabupaten Brebes berhasil mencatat tren positif penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan turun dari 15,60 persen atau sekitar 283,28 ribu jiwa menjadi 14,15 persen atau sekitar 257,29 ribu jiwa.
Menurut Shintya, capaian tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor yang dibangun Pemerintah Kabupaten Brebes di bawah kepemimpinan Bupati Paramitha Widya Kusuma mulai memberikan hasil nyata. Meski demikian, upaya tersebut perlu terus diperkuat agar penurunan angka kemiskinan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
“Menuntaskan kemiskinan bukan sekadar memberi bantuan hari ini, tetapi membuka pintu harapan dan memberi jalan agar warga mampu berdiri tegak selamanya. Bantuan sosial adalah jembatan sementara, namun kemandirian ekonomi, pendidikan, dan pelatihan vokasi adalah kunci utamanya,” ujar Shintya.
Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang menjadi mitra kerja Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, Shintya menilai penguatan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Karena itu, ia mendorong optimalisasi Data Beres sebagai basis data terpadu dalam penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, Data Beres menjadi fondasi penting agar seluruh program pemerintah, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, dapat disusun berdasarkan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Dengan demikian, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, maupun layanan kesehatan dapat diberikan secara tepat sasaran sekaligus menghindari tumpang tindih program.
Shintya juga menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media sebagai mitra strategis pembangunan. Sinergi tersebut dinilai selaras dengan visi Brebes Beres yang menitikberatkan pada pembangunan yang berkeadaban, ekonomi tangguh, responsif, edukatif, sehat, dan sejahtera.
Ia memastikan akan terus mengawal dukungan anggaran, fungsi pengawasan, serta regulasi yang berpihak pada percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Brebes.
Sementara itu, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menyambut baik kolaborasi antara DPR RI, IPDN, dan Pemerintah Kabupaten Brebes. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi penguat bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berbasis data.
Pemanfaatan Data Beres, lanjut Paramitha, menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Brebes untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui data yang terintegrasi, pemerintah dapat menyusun intervensi yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Kegiatan di KPT Brebes ditutup dengan komitmen bersama untuk menjadikan rekomendasi hasil pengabdian masyarakat IPDN sebagai rujukan dalam penyempurnaan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kolaborasi antarpemangku kepentingan dan penguatan Data Beres diharapkan mampu menjaga tren penurunan angka kemiskinan sekaligus mempercepat terwujudnya masyarakat Brebes yang semakin sejahtera.
