PRABUMULIH, SUARA PANCASILA.ID – Wali Kota Prabumulih H. Arlan didampingi Sekretaris Daerah Kota Prabumulih H. Elman, S.T., M.M., Asisten II serta Staf Ahli Pemerintah Kota Prabumulih, membuka Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Periode Bulan September 2026 atau Rapat Bulanan, Senin (7/9/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Kesenian Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih dan diikuti oleh jajaran Pemerintah Kota Prabumulih sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif dan terarah.Rapat bulanan ini dihadiri seluruh Asisten, Staf Ahli Wali Kota, Kepala BPS, Kepala PT Petro Prabumulih, jajaran PDAM Kota Prabumulih, para Kepala OPD,Kepala Bagian, Sekretaris Dinas,Camat,Kepala Bidang, Lurah, Kasubbag, Kasi, Kepala Desa,Kepala Sekolah, serta Kepala Puskesmas se-Kota Prabumulih.
Dalam rapat tersebut, berbagai hal terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan menjadi bagian penting yang dikoordinasikan bersama. Forum ini juga menjadi ruang untuk mengevaluasi capaian program kerja, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta menyusun langkah tindak lanjut yang diperlukan.
Wali Kota Prabumulih H. Arlan menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi yang baik antarperangkat daerah. Menurutnya, koordinasi yang solid diperlukan agar setiap program dan kebijakan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara optimal serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Melalui rapat koordinasi ini, kita dapat menyamakan persepsi, mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan dan melihat apa saja yang masih perlu diperbaiki. Semua perangkat daerah harus terus bekerja sama dan menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,” ujar Wali Kota.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memastikan program-program pemerintah dapat berjalan tepat sasaran.
Rapat bulanan tersebut dilaksanakan sebagai forum koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja, menyelaraskan kebijakan, sekaligus memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
