PALEMBANG, SUARA PANCASILA.ID – Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, di Ruang Rapat Kantor BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (15/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, MA, Ph.D, Kepala BNPB RI Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., MM, dan Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, serta Bupati/Wali Kota Se-Sumatera Selatan, Forkopimda se-Sumatera Selatan, BPBD se-Sumatera Selatan, BMKG Provinsi Sumsel dan undangan terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan RI menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam mencegah dan menanggulangi Karhutla, melalui penguatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan secara terpadu.
Raja Juli menuturkan, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama antarlembaga. Karena itu, dia mendorong semua pihak terkait melakukan konsolidasi terpadu, terutama dalam pengintegrasian data tunggal yang transparan.
“Data itu meliputi keberadaan titik panas, titik api, hingga jumlah personel pemadam,” ujar Raja Juli.”Data yang ada pun harus sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, jangan sampai diubah-ubah agar bapak senang,” Juli menambahkan.
Dengan data yang terintegtasi, kata Juli, Satgas Karhutla Sumsel bisa mengorganisasikan penanganan karhutla lebih terarah, cepat, dan tepat sasaran. Hal itu mulai dari pengiriman personel, penyediaan peralatan, hingga dukungan atau bantuan yang diperlukan.
”Kalau berorganisasi dengan baik, kita juga bisa mengalokasikan resources (sumber daya) kita dengan cepat dan tepat sasaran. Jadi, nanti setiap hari Satgas Karhutla Sumsel sudah tahu apa yang diperlukan dan akan dilakukan untuk penanganan besok harinya,” ujar Raja Juli.
Raja Juli mengatakan, pemerintah mengalokasikan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp 30 miliar untuk Sumsel. Bantuan itu pun disalurkan ke sejumlah daerah rawan, antara lain masing-masing Rp 20 miliar untuk Ogan Komering Ilir (OKI) dan Musi Banyuasin, serta masing-masing Rp 15 miliar untuk Ogan Ilir dan Banyuasin.
”Dana itu diberikan untuk membeli segala peralatan pendukung penanganan karhutla,” kata Raja Juli. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Suharyanto menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan respons cepat di lapangan, serta penguatan koordinasi antarinstansi dalam menghadapi potensi Karhutla.
Karhutla di Sumsel, dari 1.926,23 hektare yang terbakar pada periode 1 Januari-31 Juli 2026, tercatat menjadi 6.552,31 hektar pada periode 1 Januari-14 September 2026. Ada tambahan luas terdampak mencapai 4.626,08 hektare selama periode 1 Agustus-14 September 2026.
Ini terjadi karena water bombing kesulitan menjangkau daerah sulit. Operasi modifikasi cuaca (OMC) juga masih terkendala karena kurangnya potensi awan hujan.
Hal itu ikut dipicu faktor cuaca kemarau panjang atau ekstrem yang dipengaruhi fenomena El Nino kuat. Potensi hujan alami di Sumsel, misalnya, diperkirakan baru terjadi pada akhir Oktober atau awal November 2026.
”Artinya, sampai awal November 2026, kondisi di Sumsel akan terus seperti saat ini (rawan mengalami karhutla). Kalau penanganannya tidak diperkuat, terutama dari satgas darat, Sumsel akan terus menjadi sorotan,” ujar Suharyanto.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk terus memperkuat sinergi bersama pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla.
Deru menyampaikan, bahwa saat ini kerja keras seluruh satgas telah optimal dengan kontribusi water bimbing sekitar 10 persen. Ia menyampaikan, bahwa satgas darat juga sangat berperan dalam penanganan Karhutla“Perhatian Pemerintah Pusat terhadap kondisi Karhutla di Sumsel juga menjadi bentuk dukungan sekaligus penguatan koordinasi dalam menghadapi ancaman kebakaran,” kata Deru.
Mantan Bupati OKU Timur ini juga menyoroti terkait kondisi geografis wilayah yang relatif rendah yang menyebabkan asap yang menganggu aktivitas masyarakat, termasuk dunia pendidikan.Deru juga meminta pemerintah daerah mencermati indikator kualitas udara (ISPU) sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil kebijakan, termasuk kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) apabila kondisi tidak memungkinkan belajar tatap muka.
Deru menambahkan, Sumsel berencana membentuk satgas khusus ad hoc hingga permanen setara Manggala Agni. Satgas khusus itu akan merekrut personel dari sejumlah instasi/lembaga di tingkat daerah, seperti dari unsur linmas dan tagana.
“Keberadaan satgas khusus di tingkat daerah ini berguna memperkuat satgas darat yang sudah ada selama ini,” ujar Deru.Di Sumsel, dari 17 kabupaten/kota, sebanyak 12 daerah kini berstatus prioritas penanganan bencana karhutla. Palembang sebagai ibu kota provinsi juga terdampak asap.
