BOJONEGORO (JATIM) SUARAPANCASILA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 sebesar Rp5,1 triliun, dengan proyeksi belanja mencapai Rp4,9 triliun. Di tengah tren penurunan nilai APBD dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah menyiapkan strategi penguatan program prioritas dan optimalisasi kemandirian fiskal.
Langkah tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 serta RKPD 2027 yang digelar pada Kamis (16/7/2026).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth, menjelaskan bahwa penurunan kapasitas fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat tidak mengubah arah pembangunan daerah. Pemkab tetap memprioritaskan program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Menurut Helmy, terdapat lima fokus utama pembangunan Bojonegoro pada 2027, yakni penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta penguatan konektivitas wilayah dan penanganan kebencanaan. Seluruh program tersebut juga diselaraskan dengan prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan agenda pembangunan nasional melalui Asta Cita.
Ia menambahkan, meskipun sektor pertambangan masih mengalami kontraksi sebesar 8,78 persen secara tahunan (year on year), sektor pertanian justru menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 11,38 persen pada Triwulan I Tahun 2026. Kondisi ini menjadi salah satu modal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan fiskal.
Pemkab Bojonegoro juga memastikan program-program pelayanan dasar tetap menjadi prioritas, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pengentasan kemiskinan. Pelaksanaan program tersebut akan terus dikawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam rancangan APBD 2027, pemerintah juga mengalokasikan sejumlah belanja wajib yang bersifat mengikat dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Di antaranya pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan, Universal Health Coverage (UHC), serta berbagai program pengentasan kemiskinan seperti Program Gayatri, Domba Kesejahteraan, hingga beasiswa pendidikan.
Sebagai gambaran, postur APBD Kabupaten Bojonegoro terus mengalami penyesuaian dalam tiga tahun terakhir. Pada Tahun Anggaran 2024, APBD tercatat sebesar Rp8,2 triliun, kemudian turun menjadi Rp7,8 triliun pada 2025, dan kembali menurun menjadi Rp6,4 triliun pada 2026. Sementara untuk Tahun Anggaran 2027, APBD diproyeksikan sebesar Rp5,1 triliun dengan belanja daerah sekitar Rp4,9 triliun.
Meski ruang fiskal semakin terbatas, Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk menjaga kesinambungan pembangunan melalui pengelolaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran sehingga tetap mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
