REJANG LEBONG, SUARA PANCASILA.ID – Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terus berupaya mencari solusi atas persoalan banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan melakukan koordinasi danau diensi langsung bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII terkait usulan normalisasi sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.\
Audiensi dipimpin langsung oleh Plt Bupati Rejang Lebong, Dr. H. Hendri, SSTP, M.Si yang didampingi Ketua Komisi I DPRDRejang Lebong Hidayatullah beserta anggota dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rombongan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong diterima langsung oleh Kepala BBWS Sumatera VIII Agus Safari ST MTbeserta jajaran.Pada kesempatan tersebut, Plt Bupati Hendri Praja menyampaikan kondisi beberapa wilayah di Kabupaten Rejang Lebong yang dalam beberapa tahun terakhir kerap terdampak banjir.
Menurutnya, salah satu penyebab utama banjir berasal dari aliran sungai yang berhulu ke Sungai Musi melalui aliran Air Duku.“Beberapa titik di Kabupaten Rejang Lebong masih sering mengalami banjir ketika curah hujan tinggi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berdampak langsung terhadap aktivitas dan keselamatan masyarakat,”ujar Hendri Praja.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil peninjauan dan identifikasi di lapangan, banjir terjadi akibat adanya penyempitan badan sungai serta tingginya sedimentasi yang menyebabkan kapasitas tampung sungai berkurang.
“Kondisi sungai saat ini mengalami penyempitan di beberapa titik dan sedimentasinya juga cukup tinggi.
Akibatnya, ketika debit air meningkat, sungai tidak lagi mampu menampung aliran air secara maksimal sehingga terjadi luapan yang mengakibatkan banjir,” jelasnya.Lebih lanjut Hendri menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebelumnya telah melakukan berbagai upaya pencegahan melalui kegiatan gotong royong pembersihan sungai yang melibatkan masyarakat, TNI, Polri, sertaberbagai unsur terkait.
“Beberapa bulan lalu kami bersama masyarakat, TNI, Polri dan unsur lainnya telah melakukan pembersihan sungai secara gotong royong sebagai langkah preventif. Namun karena kondisi sedimentasi dan penyempitan sungai cukup berat,hasilnya belum mampu memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi potensi banjir,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berharap BBWS Sumatera VIII dapat memberikan dukungan melalui program normalisasi sungai yang menjadi kewenangan balai.“Kami memahami bahwa kewenangan normalisasi berada di BBWS Sumatera VIII.
Karena itu kami datang langsung untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan dan berharap adanya dukungan agar normalisasi sungai dapat segera direalisasikan. Ini penting untuk mengurangi risiko banjir yang selama ini menjadi keluhan masyarakat,” tegas Hendri.
Dalam kesempatan tersebut, Plt Bupati Hendri juga melakukan video call dengan Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan Bengkulu, Erna Sari Dewi di hadapan Kepala BBWS Sumatera VIII.Melalui komunikasi tersebut, Plt Bupati menyampaikan kondisi sungai di Kabupaten Rejang Lebong yang membutuhkan penanganan segera serta meminta dukungan Komisi V DPR RI agar usulan normalisasi dapat menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Kami berharap dukungan dari Ibu Erna Sari Dewi selaku anggota Komisi V DPR RI untuk ikut memperjuangkan dan mendorong program normalisasi sungai di Kabupaten Rejang Lebong. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat,dan DPR RI sangat diperlukan agar persoalan banjir yang dihadapi masyarakat dapat segera ditangani,” kata Hendri.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BBWS Sumatera VIII Agus Safari menyambut baik aspirasi yang disampaikan PemerintahKabupaten Rejang Lebong.BBWS Sumatera VIII juga menyatakan komitmennya untuk menindak lanjuti usulan tersebut melalui mekanisme dan tahapan yang berlaku.
Dalam Video Call tersebut, Kepala BBWS berharap kepada Anggota DPR RI yang akrab disapa ESD untuk membicarakan lebih lanjut terkait persoalan yang dihadapi dan meminta dorongan dari DPR RI untuk hal tersebut.
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berharap melalui koordinasi dan sinergi yang terus dibangun bersama BBWS Sumatera VIII serta dukungan Komisi V DPR RI, upaya normalisasi sungai dapat segera terealisasi sehingga risiko banjir dapat diminimalisir dan masyarakat memperoleh manfaat yang lebih besar dari pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
