MANADO -SUARAPANCASILA.ID- Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, diminta mengevaluasi dan mencopot Dirreskrimum Polda Sulut, Kombes Pol Suryadi, selama proses pemeriksaan dugaan pemerasan terhadap John Hamenda berlangsung.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul pengaduan John Hamenda bersama kuasa hukumnya, Dr. Santrawan Totone Paparang, S.H., M.H., M.Kn., ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kamis (12/11/2026).
Dalam pengaduan itu, Kombes Suryadi dilaporkan atas dugaan meminta uang operasional sebesar Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar, terkait penanganan perkara tanah di Kota Manado.
“Mewakili klien, saya meminta Pak Kapolri mencopot Kombes Suryadi selama proses pemeriksaan berlangsung. Permintaan ini kami sampaikan karena tindakan yang bersangkutan, apabila terbukti, dapat mencederai nama baik institusi Polri yang saat ini tengah berbenah untuk mengembalikan kepercayaan publik,” tegas Santrawan.
Santrawan menegaskan, kedatangannya bersama John Hamenda ke Mabes Polri bukan sekadar menyampaikan pengaduan, tetapi juga memberikan keterangan dan penjelasan secara menyeluruh agar dugaan pelanggaran yang dilaporkan dapat diperiksa secara objektif dan diungkap secara terang-benderang.
Melalui laporan pengaduan bernomor SPSP2/2026111201036, Santrawan meminta Kapolri mengambil langkah tegas, termasuk mengevaluasi jabatan dan mempertimbangkan pencopotan Kombes Suryadi selama pemeriksaan berlangsung.
Menurut Santrawan, dugaan permintaan uang tersebut berkaitan dengan penanganan perkara tanah seluas 52.651 meter persegi di Kelurahan Malalayang I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, yang diperkirakan memiliki nilai sekitar Rp600 miliar.
“Permintaan uang terkait penanganan perkara tanah tersebut tidak hanya disampaikan satu kali, tetapi berulang kali. Ini persoalan serius yang harus diperiksa secara menyeluruh,” tandasnya.
Selain meminta perhatian Kapolri, Santrawan juga mendesak Kadiv Propam, Karo Paminal, dan Karo Wabprof Divpropam Polri agar menindaklanjuti laporan John Hamenda melalui pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri.
Ia menekankan, proses pemeriksaan harus berjalan profesional, transparan, dan bebas dari intervensi. Dengan demikian, setiap keterangan, bukti, serta fakta yang disampaikan pelapor dapat diuji secara menyeluruh.
Sementara itu, John Hamenda mengungkapkan, dugaan permintaan uang tersebut bermula ketika dirinya menemui Kombes Suryadi sekitar Agustus 2025. Saat itu, John bermaksud menanyakan perkembangan penanganan perkara tanah yang tengah dihadapinya.
Namun, menurut pengakuan John, alih-alih memperoleh penjelasan mengenai perkembangan perkara, dirinya justru diminta menyiapkan dana operasional antara Rp5 miliar hingga Rp10 miliar.
John juga mengungkapkan, dalam percakapan tersebut, Suryadi disebut memberikan jaminan tidak akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) apabila permintaan uang itu dipenuhi.
“Dipatok seperti itu, saya menjawab bahwa saya tidak memiliki uang sebanyak itu. Saya mengatakan akan memberikan ucapan terima kasih setelah persoalan hukum tersebut selesai. Saya sangat keberatan dengan kejadian ini karena telah melukai kebenaran dan fakta-fakta dalam perkara yang sesungguhnya,” ungkap John.
Atas kejadian tersebut, John kemudian menghubungi penasihat hukumnya, Santrawan Paparang dan Hanafi Saleh, S.H., untuk membahas langkah hukum yang perlu ditempuh.
Meski demikian, John mengaku saat itu belum mengambil langkah pengaduan resmi karena mempertimbangkan situasi yang ada. Salah satu pertimbangannya, menurut John, adalah kedekatan Kombes Suryadi dengan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Kini, seiring pergantian kepemimpinan di tubuh Polri, John menilai sudah saatnya dugaan tersebut disampaikan melalui mekanisme pengawasan internal kepolisian agar memperoleh penanganan sebagaimana mestinya.
John berharap laporan yang telah disampaikan ke Propam Mabes Polri tidak berhenti sebatas penerimaan pengaduan, tetapi ditindaklanjuti melalui pemeriksaan menyeluruh demi mengungkap fakta dan memberikan kepastian hukum.
“Bagi saya, sekarang ini adalah waktu yang tepat, seiring dengan pergantian Kapolri. Saya yakin pengaduan ini mendapat perhatian serius dari Bapak Kapolri dan Bapak Kadiv Propam,” kata John optimis.
